[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f82e1571-2d3a-4d7d-aaa9-1ff466e5f98d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2025 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2025","number","3","year","2025","published_date","2025-01-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"acabb8c0-4727-4116-9b30-fc81aa92d3c7","Koperasi & Usaha Mikro Kecil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ambon","place_of_enactment","Ambon","theme","Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
2025
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2025/NO.3, TLD.2025, LL KOTA AMBON : 43 HAL
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan untuk mendukung perekonomian nasional, maka perlu dilakukan kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro. Kota Ambon memiliki potensi perekonomian yang sangat strategis untuk terus dikembangkan, salah satunya melalui pemberdayaan terhadap koperasi dan usaha mikro. Demi memberikan landasan dan kepastian\r\nhukum kepada semua pihak dalam pemberian kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah tentang Kemudahan,\r\nPelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021; dan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 3 Tahun 2021. \n Peraturan Daerah ini mengenai Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Januari 2025. \n Penjelasan 9 Halaman. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 3 Tahun 2025 ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan kepada koperasi dan usaha mikro di wilayah Kota Ambon. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan demokrasi ekonomi yang seimbang dan berkeadilan, serta untuk mendukung perekonomian nasional melalui pengembangan koperasi dan usaha mikro.

Ketentuan Substansial:

Kemudahan Penyelenggaraan Koperasi:\n
- Pembentukan koperasi primer minimal oleh 9 orang, koperasi sekunder oleh 3 koperasi.
- Pemerintah Daerah memberikan pembinaan dan pendampingan bagi pembentukan koperasi.
- Rapat anggota dapat dilaksanakan daring atau luring, dengan pelaporan ke Perangkat Daerah.
- Dinas melakukan pendataan dan pemutakhiran data koperasi.
\n
Usaha Koperasi:\n
- Usaha koperasi harus berkaitan langsung dengan kepentingan dan kesejahteraan anggota.
- Kegiatan usaha dapat dilaksanakan secara tunggal atau serba usaha.
- Koperasi dapat menjalankan usaha berdasarkan prinsip syariah dengan mencantumkan kata “Syariah”.
\n
Pelindungan Koperasi:\n
- Pemerintah Daerah menetapkan bidang kegiatan ekonomi yang hanya boleh diusahakan koperasi.
- Pemerintah Daerah dapat melakukan pemulihan usaha koperasi dalam kondisi darurat.
\n
Pemberdayaan Koperasi:\n
- Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam aspek kelembagaan, produksi, pemasaran, keuangan, inovasi, dan teknologi.
- Pemerintah Daerah melaksanakan program kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan koperasi secara terpadu.
- Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan bagi koperasi di sektor perdagangan, pertanian, dan perikanan.
\n
Kemudahan Usaha Mikro:\n
- Usaha Mikro memiliki modal usaha maksimal Rp. 1.000.000.000,00 atau hasil penjualan tahunan maksimal Rp. 2.000.000.000,00.
- Perizinan Berusaha diberikan berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.
- Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pendaftaran bagi Usaha Mikro untuk kemudahan Perizinan Berusaha.
\n
Pelindungan Usaha Mikro:\n
- Pemerintah Daerah menyediakan layanan bantuan dan pendampingan hukum gratis bagi Usaha Mikro.
- Pemerintah Daerah mengupayakan pemulihan Usaha Mikro dalam kondisi darurat.
\n
Pemberdayaan Usaha Mikro:\n
- Pemerintah Daerah menyampaikan data Usaha Mikro kepada Menteri terkait.
- Pemerintah Daerah menyediakan tempat promosi dan pengembangan Usaha Mikro pada infrastruktur publik.
- Pemerintah Daerah mendorong implementasi pengelolaan terpadu Usaha Mikro.
- Kegiatan Usaha Mikro dapat dijadikan jaminan kredit program.
- Perangkat Daerah wajib menggunakan barang/jasa Usaha Mikro dan Koperasi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah Daerah.
- Pemerintah Daerah memfasilitasi pelatihan dan pendampingan pemanfaatan sistem aplikasi pembukuan/pencatatan keuangan Usaha Mikro.
\n

","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Koperasi yang tidak menyampaikan laporan secara periodik dan sewaktu-waktu dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.\n2. Koperasi yang tidak mencantumkan kata “Syariah” dalam penamaan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara kegiatan usaha.\n3. Koperasi syariah yang tidak mempunyai Dewan Pengawas Syariah dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis dan penghentian sementara kegiatan usaha.\n4. Pelaku usaha mikro yang tidak melaksanakan ketentuan perizinan berusaha dan tidak memiliki sertifikat standar produk dan/atau standar usaha dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pembekuan izin, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF ΑΜΒΟΝ
MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF AMBON CITY
NUMBER 3 OF 2025
CONCERNING
FACILITATION, PROTECTION, AND EMPOWERMENT
OF COOPERATIVES AND MICRO ENTERPRISES

WITH THE GRACE OF GOD ALMIGHTY,

MAYOR OF ΑΜΒΟΝ

Considering :

that in order to realize a balanced, developing, and just economic democracy to support the national economy, it is necessary to facilitate, protect, and empower cooperatives and micro enterprises;
that the City of Ambon has very strategic economic potential to continue to be developed, one of which is through empowerment of cooperatives and micro enterprises;
that to provide a foundation and legal certainty to all parties in providing facilitation, protection, and empowerment of cooperatives and micro enterprises, it is necessary to regulate it by a Regional Regulation;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f82e1571-2d3a-4d7d-aaa9-1ff466e5f98d","actionData","errors"]