[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f829075a-ff74-496c-a98c-bb73e3ac2820","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2008 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Bone","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone No. 08 Tahun 2008","number","08","year","2008","published_date","2008-05-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone","place_of_enactment","Watampone","theme","Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Bone","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

MUSRENBANG)
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 08, LD.2008/NO.08
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Bone
ABSTRAK:	\n \n Untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah\r\nDaerah ( RKPD ) yang berfungsi sebagai dokumen\r\nperencanaan tahunan, maka perlu menyelenggarakan\r\nForum Musyawarah Perencanaan Pembangunan\r\n( Musrenbang ) secara berjenjang di mulai dari\r\nTingkat Desa / Kelurahan, Kecamatan dan\r\nKabupaten. \n 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n; 2. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme \r\n3. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara \r\n4. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan \r\n5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan \r\n 6. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 ) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti undangUndang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang \r\n7. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah \r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Daerah Pemerintahan Kabupaten/Kota \r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan \r\n11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang –Undangan; \r\n12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2007 tentang Perencanaan Pembangunan Desa; \r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2007 tentang Pendataan Program Pembangunan Desa / Kelurahan.\r\n \n MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) DAERAH KABUPATEN BONE \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2008. \n 21 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Pasal 31\nDengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2008 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Daerah Kabupaten Bone dibentuk dengan tujuan untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan melalui penyelenggaraan Forum Musrenbang secara berjenjang dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, hingga Kabupaten.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur:

Tujuan Musrenbang, yaitu mengoptimalkan partisipasi masyarakat, memahami kondisi masyarakat, meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, menetapkan prioritas yang dibahas di tingkat kecamatan, meningkatkan keswadayaan, serta meningkatkan peran lembaga kemasyarakatan.
Prinsip-prinsip Musrenbang, meliputi pemberdayaan, keterbukaan, akuntabilitas, keberlanjutan, partisipasi, efisiensi, dan aspirasi.
Para pelaku/peserta dan narasumber Musrenbang di tingkat Desa/Kelurahan.
Pendekatan metodologi perencanaan yang dilakukan secara partisipatif dan dari bawah ke atas (bottom-up).
Mekanisme Musrenbang Desa/Kelurahan yang dilaksanakan melalui beberapa tahap, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pelembagaan.
Hasil Musrenbang Desa/Kelurahan yang menghasilkan daftar prioritas kegiatan, usulan kebijakan/regulasi, dan rancangan pendanaan untuk Alokasi Dana Desa.
Peran lembaga-lembaga dalam Musrenbang Desa/Kelurahan, termasuk lembaga kemasyarakatan, Kepala Desa/Lurah, PKK, RT/RW, Karang Taruna, BPD, Tim Teknis, Pemerintah Daerah, dan DPRD.
Posisi dan kaitan Musrenbang Desa/Kelurahan dengan perencanaan pembangunan daerah.
Sumber pembiayaan Forum Musrenbang Desa/Kelurahan.
Musrenbang Kecamatan yang membahas dan menyepakati kegiatan lintas dan antar Desa/Kelurahan.
Forum Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten yang memperhatikan masukan kegiatan dari kecamatan.
Musrenbang Kabupaten yang memperhatikan hasil pembahasan Forum SKPD dan masukan dari para peserta.

","transitional_provisions","Pasal 31\nDengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah yang mengatur hal yang sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.\nPasal 32\nHal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE OF BONE REGENCY
NUMBER 08 YEAR 2008

REGIONAL REGULATION OF BONE REGENCY
NUMBER 08 YEAR 2008
O
N

DEVELOPMENT PLANNING CONFERENCE (MUSRENBANG) OF THE REGION
BONE REGENCY
COMPILED BY
LEGAL DIVISION
REGIONAL SECRETARIAT OF BONE REGENCY

\n
\n

REGIONAL GOVERNMENT OF BONE

REGIONAL REGULATION OF BONE REGENCY
NUMBER 08 YEAR 2008
ON

DEVELOPMENT PLANNING CONFERENCE (MUSRENBANG) OF THE REGION
BONE REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

\n","pdf_url","/proxy/pdf?id=f829075a-ff74-496c-a98c-bb73e3ac2820","actionData","errors"]