[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f808d28a-0783-4c61-9d83-2ad59d1a7341","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tual Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tual Nomor 10 Tahun 2011","number","10","year","2011","published_date","2011-09-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tual","place_of_enactment","Tual","theme","Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PEMBAGIAN URUSAN PEMERINTAHAN
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2011/NO.36, TLD NO.4046, SEKDA KOTA TUAL, 7 Hlm.
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Lingkup Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual
ABSTRAK:	\n \n Bahwa sebagai Implementasi dari Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, maka perlu ditetapkan lebih lanjut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kota Tual. \n Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 1 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 3 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 4 Tahun 2008. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Dalam Lingkup Kewenangan Pemeirntah Daerah Kota Tual. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 September 2011. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 10 Tahun 2011 ini bertujuan untuk mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Tujuannya adalah untuk menetapkan lebih lanjut urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini menetapkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kota Tual adalah semua urusan di luar 6 (enam) urusan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat, yaitu Politik Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan, Yustisi, Moneter, Fiskal, dan Agama. Urusan pemerintahan ini dibagi menjadi 31 bidang, termasuk pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lainnya. Setiap bidang terdiri dari sub bidang dan sub-sub bidang.

Urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Tual dan Pemerintah Provinsi Maluku yang berkaitan dengan pelayanan dasar. Urusan pilihan adalah urusan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan Daerah Kota Tual.

Pemerintah Kota Tual dapat menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan atau menugaskan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada pemerintahan kecamatan dan/atau pemerintahan desa berdasarkan azas tugas pembantuan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION
NUMBER 10 OF 2011
CONCERNING
DIVISION OF GOVERNMENTAL AFFAIRS WITHIN THE SCOPE OF
AUTHORITY OF THE REGIONAL GOVERNMENT OF TUAL CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TUAL,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that as an implementation of Government Regulation Number 38
of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs between the
Central Government, Provincial Regional Government, and Regional
Government of Regency/City, it is necessary to further stipulate the
governmental affairs that fall under the authority of the Regional Government of Tual City;
that based on the considerations referred to in letter a above, it is necessary
to stipulate it by a Regional Regulation of Tual City.

In view of:

Law Number 60 of 1958, concerning the Establishment of Autonomous Regions
of Level II within the Territory of Autonomous Region of Level I
Maluku

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f808d28a-0783-4c61-9d83-2ad59d1a7341","actionData","errors"]