[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f8067058-c225-45c7-9d2b-6ca090a63c75","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 1991 tentang Usaha Salon Kecantikan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 1991","number","12","year","1991","published_date","1991-10-17","effective_date","1992-01-22","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sukoharjo","place_of_enactment","Sukoharjo","theme","Usaha Salon Kecantikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

usaha salon kecantikan
1991
Peraturan Daerah (Perda) NO. 12, LD.1992/NO.3
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Usaha Salon Kecantikan
ABSTRAK:	\n \n bahwa Salon Kecantikan merupakan salah satu sarana kebutuhan masyarakat, maka penyelenggaraan dan pengusahaannya perlu diatur, diawasi dan dibina;\r\nbahwa penggunaan kosmetik dan alat kesehatan yang tidak tepat dan terarah pada Salon Kecantikan dapat merugikan konsumen;\r\nbahwa keberadaan Salon Kecantikan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat dan dapat menunjang peningkatan pendapatan asli daerah;\r\nbahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo tentang Usaha Salon Kecantikan; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah: Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974; undang-undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-undang Gangguan (Hinder Ordonantio) Tahun 1926 Nomor 226; Undang-undangNomor 12/Drt. Tahun 1957; Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 220/Men.Kes/Per/1976; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 359/Menkes/Per/IX/1983; Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 239/MenKes/Per/V/1985; Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1984; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo Nomor 8 Tahun 1986 \n Di dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Usaha Salon Kecantikan yang meliputi\r\nPerijinan, Pencabutan Ijin Dan Penutupan Tempat Usaha, Ketentijan Tempat Usaha, Kewajiban Dan Larangan, Klasifikasi Dan Pungutan Retribusi, Tata Cara Pungutan Dan Penyetoran Retribusi, Pelaksanaan, Pembinaan Dan Pengawasan, Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 1992. \n 13 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang usaha salon kecantikan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. Latar belakangnya adalah bahwa salon kecantikan merupakan sarana kebutuhan masyarakat yang perlu diatur, diawasi, dan dibina agar tidak merugikan konsumen dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta daerah.

Ketentuan substansial meliputi:

Setiap pengusaha salon kecantikan harus memiliki izin dari Bupati Kepala Daerah.
Prosedur perizinan meliputi pengajuan permohonan tertulis melalui Dinas Pariwisata dengan melampirkan persyaratan seperti fotokopi KTP, sertifikat tenaga ahli, izin tempat usaha (HO), dan denah ruangan.
Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan izin setelah mendapat pertimbangan dari Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan.
Izin berlaku selama usaha berjalan dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun, serta tidak dapat dipindahtangankan.
Tempat usaha harus memenuhi syarat sanitasi, etika, estetika, serta memiliki ruang tunggu yang memadai.
Pengusaha wajib memasang papan nama, memberikan pelayanan yang baik, menjaga kebersihan, melaporkan kegiatan usaha secara berkala, mentaati peraturan, menjaga norma, serta memasang sertifikat, ketentuan jam kerja, dan tarif jasa.
Pengusaha dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan, mempekerjakan karyawan yang sakit, menggunakan kosmetika terlarang, dan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan.
Penyelenggaraan salon kecantikan diklasifikasikan berdasarkan tipe (A-D) yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.
Setiap izin baru dan daftar ulang dikenakan retribusi yang besarnya bervariasi berdasarkan tipe salon.
Pungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan disetor ke Kas Daerah.
Pelaksanaan peraturan diserahkan kepada Dinas Pariwisata, pengawasan teknis kepada Dinas Kesehatan, pembinaan kepada Dinas Pariwisata dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta pengawasan umum kepada Bagian Hukum.

","transitional_provisions","1. Semua usaha salon kecantikan yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah ini harus sudah menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan pasal 2 ayat (1) Pasal 9 dan Pasal 12 ayat (4) Peraturan Darah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
SUKOHARJO REGENCY, SECOND LEVEL REGION
NUMBER: 3 YEAR 1992 SERIES B No. 2

REGIONAL REGULATION
SUKOHARJO REGENCY, SECOND LEVEL REGION
NUMBER: 12 YEAR 1991
CONCERNING
BEAUTY SALON BUSINESS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT, HEAD OF THE SECOND LEVEL REGION OF SUKOHARJO

Considering:

that Beauty Salons are one of the public's needs, the organization and management need to be regulated, supervised and developed;
that the use of inappropriate and misdirected cosmetics and medical devices in Beauty Salons can harm consumers;
that the existence of Beauty Salons is able to increase public income and can support the increase in original local revenue;
that in connection with the above, it is necessary to regulate it in the Regional Regulation of the Regency
Second Level Region of Sukoharjo concerning Beauty Salon Business.

In view of:

Law Number 5 of 1974 concerning Basic Principles of Regional Government;
Law Number 13

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f8067058-c225-45c7-9d2b-6ca090a63c75","actionData","errors"]