Peraturan Daerah ini mengatur tentang usaha salon kecantikan di Kabupaten Daerah Tingkat II Sukoharjo. Latar belakangnya adalah bahwa salon kecantikan merupakan sarana kebutuhan masyarakat yang perlu diatur, diawasi, dan dibina agar tidak merugikan konsumen dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat serta daerah.
Ketentuan substansial meliputi:
- Setiap pengusaha salon kecantikan harus memiliki izin dari Bupati Kepala Daerah.
- Prosedur perizinan meliputi pengajuan permohonan tertulis melalui Dinas Pariwisata dengan melampirkan persyaratan seperti fotokopi KTP, sertifikat tenaga ahli, izin tempat usaha (HO), dan denah ruangan.
- Bupati dapat mengabulkan atau menolak permohonan izin setelah mendapat pertimbangan dari Dinas Pariwisata dan Dinas Kesehatan.
- Izin berlaku selama usaha berjalan dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun, serta tidak dapat dipindahtangankan.
- Tempat usaha harus memenuhi syarat sanitasi, etika, estetika, serta memiliki ruang tunggu yang memadai.
- Pengusaha wajib memasang papan nama, memberikan pelayanan yang baik, menjaga kebersihan, melaporkan kegiatan usaha secara berkala, mentaati peraturan, menjaga norma, serta memasang sertifikat, ketentuan jam kerja, dan tarif jasa.
- Pengusaha dilarang melakukan kegiatan yang tidak sesuai ketentuan, mempekerjakan karyawan yang sakit, menggunakan kosmetika terlarang, dan melakukan perbuatan melanggar kesusilaan.
- Penyelenggaraan salon kecantikan diklasifikasikan berdasarkan tipe (A-D) yang diatur lebih lanjut oleh Bupati.
- Setiap izin baru dan daftar ulang dikenakan retribusi yang besarnya bervariasi berdasarkan tipe salon.
- Pungutan retribusi dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan disetor ke Kas Daerah.
- Pelaksanaan peraturan diserahkan kepada Dinas Pariwisata, pengawasan teknis kepada Dinas Kesehatan, pembinaan kepada Dinas Pariwisata dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, serta pengawasan umum kepada Bagian Hukum.
on desktop.