[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7ffee92-7831-45ef-b8c7-794d26dc42c8","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2024","number","9","year","2024","published_date","2024-10-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"60ffbcec-c21d-40ca-ac1f-d9640b99ae0a","Kesejahteraan Sosial Masyarakat","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti","place_of_enactment","Selat Panjang","theme","Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

disabilitas
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD.2024/No.9
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	\n \n bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) UndangUndang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaran, dan evaluasi tentang pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas \n UUD 1945, UU No. 12 Tahun 2009, UU No. 19 Tahun 2011, UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 23 Tahun 2014, UU No. 8 Tahun 2016, PP No. 70 Tahun 2019 \n Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :\r\na. ragam Penyandang Disabilitas;\r\nb. hak, kewajiban dan tanggungjawab Penyandang Disabilitas;\r\nc. pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;\r\nd. rencana induk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak\r\nPenyandang Disabilitas;\r\ne. pencegahan;\r\nf. partisipasi masyarakat; dan\r\ng. pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;\r\nh. unit layanan disabilitas\r\ni. koordinasi dan kerja sama\r\nj. penghargaan\r\nk. pendanaan\r\nl. sanksi Administratif \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2024. \n 49 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak asasi manusia serta kebebasan dasar penyandang disabilitas secara penuh dan setara. Selain itu, bertujuan untuk menjamin upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak sebagai martabat yang melekat pada diri penyandang disabilitas, mewujudkan taraf kehidupan penyandang disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat, melindungi penyandang disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia, dan memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak penyandang disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya.\r\n\r\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek, antara lain: ragam penyandang disabilitas (fisik, intelektual, mental, sensorik, dan ganda/multi); hak dan kewajiban penyandang disabilitas (hak hidup, bebas dari stigma, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, dll.); pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di berbagai bidang (keadilan hukum, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, kebudayaan, kesejahteraan sosial, aksesibilitas, pelayanan publik, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, konsesi, pendataan, hidup mandiri, berekspresi, berpindah tempat, bebas dari diskriminasi); rencana induk penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas; pencegahan; partisipasi masyarakat; pengarusutamaan penyandang disabilitas; unit layanan disabilitas; koordinasi dan kerja sama; penghargaan; dan pendanaan.","transitional_provisions","(-)","sanctions","1. Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang tidak menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas dikenai sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan izin mendirikan bangunan gedung, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, atau perintah pembongkaran bangunan gedung.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF MERAΝΤΙ ISLANDS
RIAU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MERAΝΤΙ ISLANDS REGENCY
NUMBER 9 OF 2024
ON
PROTECTION AND FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MERANTI ISLANDS,

\n\n \n \n

Considering:

that human rights are fundamental rights that are inherently attached to human beings, are universal and enduring, and therefore must be protected and fulfilled;
that discrimination against Persons with Disabilities is a violation of the dignity and value inherent in every person;
that according to the provisions of Article 27 paragraph (1) of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, the Regional Government is obliged to carry out planning, organizing, and evaluation of the implementation of Protection and Fulfillment of the rights of Persons with Disabilities;
that based on the considerations as

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7ffee92-7831-45ef-b8c7-794d26dc42c8","actionData","errors"]