[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7f0494f-cedb-405a-beb8-54b6380711ba","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Temanggung Nomor 21 Tahun 2013","number","21","year","2013","published_date","2013-12-24","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Temanggung","place_of_enactment","Temanggung","theme","Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANAMAN MODAL
2013
Peraturan Daerah (Perda) NO. 21, LD.2013/No.23
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif, menumbuh kembangkan perekonomian daerah, penciptaan lapangan kerja guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka perlu kemudahan, kepastian berusaha dan kepastian hukum bagi penanam modal di daerah; bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 ayat (6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penyelenggaraan penanaman modal yang ruang lingkupnya dalam satu Kabupaten menjadi urusan Pemerintah Kabupaten \n Dasar hukum peraturan ini adalah: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984; Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 14 Tahun 2009; Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Asas, Maksud Dan Tujuan, Urusan Penyelenggaraan Penanaman Modal, Kebijakan Penanaman Modal, Penyelesaian Sengketa, Sanksi Administratif, Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Desember 2013. \n 17 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kepastian berusaha, dan kepastian hukum dalam pelayanan penanaman modal di Kabupaten Temanggung. Tujuan utamanya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan, meningkatkan daya saing dunia usaha daerah, meningkatkan kapasitas teknologi, mendorong pengembangan potensi ekonomi kerakyatan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah, melindungi dan meningkatkan peranan dunia usaha, serta meningkatkan kemitraan dan kerjasama usaha di antara pelaku ekonomi.

Urusan penyelenggaraan penanaman modal meliputi penyusunan dan penetapan kebijakan pengembangan penanaman modal, penetapan pedoman pembinaan dan pengawasan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyiapan usulan bidang usaha prioritas, penyusunan peta penanaman modal daerah, fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha, penyelenggaraan promosi penanaman modal, penetapan kebijakan dan pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu, pemberian izin usaha kegiatan penanaman modal dan non perizinan, penetapan kebijakan di bidang pengembangan sistem informasi penanaman modal, dan fasilitasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang penanaman modal.

Kebijakan penanaman modal meliputi kerjasama penanaman modal, pengembangan dan promosi penanaman modal, ruang lingkup penanaman modal, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan penanaman modal, pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal, serta pemberian insentif dan kemudahan. Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama penanaman modal dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah lain, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan/atau pihak swasta, serta dengan pemerintah negara lain dan/atau badan hukum asing setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah.

Ruang lingkup penanaman modal meliputi bidang usaha, badan usaha, lokasi usaha, ketenagakerjaan, jangka waktu, perlakuan terhadap penanam modal, hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal, pelayanan perizinan dan non perizinan, kawasan pertumbuhan ekonomi, dan lingkungan hidup. Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal kecuali yang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penanam modal wajib memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban terkait tata kelola perusahaan yang baik, tanggung jawab sosial perusahaan, pelaporan kegiatan penanaman modal, menghormati kepentingan umum dan tradisi budaya setempat, serta mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Penanam Modal yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dan Pasal 20 dikenai sanksi administratif berupa:\n a. peringatan tertulis;\n b. pembatasan kegiatan usaha;\n c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau\n d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.\n2. Selain dikenai sanksi administratif penanam modal dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

CENTRAL JAVA PROVINCE
REGIONAL REGULATION OF TEMANGGUNG REGENCY
NUMBER 21 OF 2013
CONCERNING
INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF TEMANGGUNG,

Considering:

that in order to create a conducive investment climate, foster regional economic growth, create employment opportunities to improve public welfare, it is necessary to provide convenience, business certainty and legal certainty for investors in the region;
that based on the provisions in Article 30 paragraph (6) of Law Number 25 of 2007 concerning Investment, the implementation of investment whose scope is within one Regency becomes the responsibility of the Regency Government;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Investment;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 13 of 1950 concerning the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7f0494f-cedb-405a-beb8-54b6380711ba","actionData","errors"]