[{"_1":2,"_121":-5,"_122":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7eb7beb-edb0-4bb1-98f8-a131197fa0de","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_117":118,"_119":120},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":-5,"_115":116},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Klaten Nomor 2 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Klaten No. 2 Tahun 2016","number","2","year","2016","published_date","2016-02-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Klaten","place_of_enactment","Klaten","theme","Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa - tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2016/No.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa
ABSTRAK:	\n \n bahwa Kepala Desa sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa dipilih langsung oleh dan dari penduduk Desa yang memenuhi persyaratan, dan untuk mewujudkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang demokratis, dipandang perlu mengatur tentang pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa. Sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa; \n Pasal 18 ayat (6) UUD NRI 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; \n 1. Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban Kepala Desa\r\n2. Larangan Kepala Dea\r\n3. pemilihan KepalaDesa\r\n4. Pemilihan Kepala Desa Serentak\r\n5. Masa Jabatan Kepala Desa\r\n6. Kepala Desa,Perangkat Desa, Pimpinan/Anggota BPD dan PNS/TNI/POLRI/ Pegawai BUMD sebagai calon Kepala Desa\r\n7. Penanganan Pengaduan\r\n8. Sanksi\r\n9. Pemilihan kepada Desa Antarwaktu Melalui Musyawarah Desa\r\n10. Pembiayaan\r\n11. laporan Kepala Desa\r\n12. Pemberhentian dan pemberhentian Sementara\r\n13\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan Daerah Kabupaten\r\nKlaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan,\r\nPengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten\r\nNomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah\r\nKabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan,\r\nPencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa dicabut\r\ndan dinyatakan tidak berlaku. \n 58 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 10 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 9 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang tata cara pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa di Kabupaten Klaten. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan pemilihan Kepala Desa yang demokratis dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Ketentuan substansial meliputi:

Tahapan pemilihan Kepala Desa, termasuk persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
Pembentukan panitia pemilihan di tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten.
Persyaratan dan proses pendaftaran pemilih.
Persyaratan bagi calon Kepala Desa.
Proses penjaringan dan penyaringan calon.
Kampanye dan masa tenang.
Pemungutan dan penghitungan suara.
Penetapan, pengesahan, dan pelantikan Kepala Desa terpilih.
Masa jabatan Kepala Desa (6 tahun dan batasan periodisasi).
Ketentuan mengenai Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, PNS, TNI/POLRI yang mencalonkan diri.
Penanganan pengaduan terkait pemilihan.
Pemilihan Kepala Desa antarwaktu melalui musyawarah desa.
Pembiayaan pemilihan.
Laporan Kepala Desa.
Pemberhentian dan pemberhentian sementara Kepala Desa.

Peraturan ini bertujuan untuk mengatur secara rinci proses pemilihan Kepala Desa agar berjalan demokratis, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

","transitional_provisions","1. Kepala Desa yang ada dan belum berakhir masa jabatannya, tetap menjalankan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.\n2. Penjabat Kepala Desa yang ada dan menjalankan tugas sebagai Kepala Desa, tetap menjalankan tugas sampai dengan dilantiknya Kepala Desa hasil pemilihan berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n3. Kepala Desa yang telah menjabat 1 (satu) kali masa jabatan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dapat mencalonkan dan dipilih kembali paling lama 2 (dua) kali masa jabatan.\n4. Kepala Desa yang telah menjabat 2 (dua) kali masa jabatan sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan dapat mencalonkan dan dipilih kembali paling lama 1 (satu) kali masa jabatan.","sanctions","Setiap orang yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini untuk kepentingan salah seorang Calon Kepala Desa, atau untuk kepentingan pribadi atau golongan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KLATEN
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KLATEN REGENCY
NUMBER 2 OF 2016
CONCERNING
PROCEDURES FOR ELECTION, NOMINATION, APPOINTMENT, INAUGURATION
AND DISMISSAL OF VILLAGE HEAD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KLATEN,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that the Village Head as the leader of the village government administration is directly elected by and from the Village residents who meet the requirements;
that in order to realize the implementation of democratic Village Head elections, it is deemed necessary to regulate the election, nomination, appointment, inauguration and dismissal of the Village Head;
that based on the considerations as referred to in letter b above, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Procedures for Election, Nomination, Appointment, Inauguration and Dismissal of Village Head;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7eb7beb-edb0-4bb1-98f8-a131197fa0de","actionData","errors"]