[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7e2734c-9a62-4179-bab7-97329eec45eb","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2025 tentang Tata\r\nCara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri\r\nBukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan\r\nPerpustakaan Nasional","short_title","Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 5 Tahun 2025","number","5","year","2025","published_date","2025-08-25","effective_date","2025-08-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","3a6a5580-7b6a-419a-b419-bb8b507d66cf","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Perpustakaan Nasional","short_name","Peraturan Perpusnas","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"244f8a4c-c072-42a0-87ea-c867c3ae8945","Ganti Rugi Kerugian Negara","tags",[],"location","Perpustakaan Nasional RI","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata\r\nCara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri\r\nBukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan\r\nPerpustakaan Nasional","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Tata Cara - Penyelesaian Kerugian Negara - Pegawai Negeri Bukan Bendahara - Pejabat Lain - Lingkungan Perpustakaan Nasional
2025
Peraturan Perpustakaan Nasional NO. 5, BN 2025 (648); 52 hlm
Peraturan Perpustakaan Nasional TENTANG Tata\r\nCara Penyelesaian Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri\r\nBukan Bendahara atau Pejabat Lain di Lingkungan\r\nPerpustakaan Nasional
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3)\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata\r\nCara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap\r\nPegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain \n Dasar hukum peraturan ini adalah UU Nomor 43 Tahun 2007; PP Nomor 24 TAhun 2014; PP Nomor 38 TAhun 2016; Keppres Nomor 103 Tahun 2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres Nomor 145 Tahun 2015; Peraturan Perpusnas Nomor 4 Tahun 2020 \n Peraturan ini mengatur mengenai Tata cara penyelesaian Kerugian Negara ditujukan bagi\r\npelaksanaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara di\r\nlingkungan Perpusnas atas uang, surat berharga,\r\ndan/atau barang milik negara yang berada dalam\r\npenguasaan: \r\na. Pegawai Negeri Bukan Bendahara, termasuk calon \r\npegawai negeri sipil; dan \r\nb. Pejabat Lain; informasi dan pelaporan kerugian negara; penyelesaian kerugian negara; penentuan nilai kerugian negara; penagihan dan penyetoran; menyerahkan upaya penagihan Kerugian Negara\r\nkepada Panitia Urusan Piutang Negara \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Perpustakaan Nasional ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2025. \n 52 hlm; hlm 1 sd 26 batang tubuh, hlm 27 sd 52 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 519) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 618)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Perpustakaan Nasional ini mengatur tata cara penyelesaian kerugian negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain di lingkungan Perpustakaan Nasional. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2016. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan panduan yang jelas dan terstruktur dalam menangani kerugian negara yang disebabkan oleh Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain.

\n\n

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembentukan Tim Penyelesaian Kerugian Negara (TPKN) yang bertugas melaksanakan pemeriksaan kerugian negara. TPKN memiliki kewenangan untuk menyusun kronologis kejadian, mengumpulkan bukti, menghitung jumlah kerugian, dan menginventarisasi harta kekayaan yang dapat dijadikan jaminan. Peraturan ini juga mengatur kewajiban Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain untuk melakukan tindakan pengamanan terhadap uang, surat berharga, dan/atau barang milik negara.

\n\n

Hak dan kewajiban subjek hukum diatur dalam peraturan ini, termasuk kewajiban mengganti kerugian negara bagi pegawai yang melanggar hukum atau lalai. Peraturan ini juga mengatur proses penerbitan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) dan Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian Sementara (SKP2KS) sebagai mekanisme penyelesaian kerugian negara.

","transitional_provisions","1. Putusan pengenaan Tuntutan Ganti Kerugian Negara kepada Pihak yang Merugikan yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Perpusnas ini berlaku, dinyatakan masih tetap berlaku.\n2. Kerugian Negara yang terjadi sebelum berlakunya Peraturan Perpusnas ini dan belum dilakukan Tuntutan Ganti Kerugian, berlaku ketentuan dalam Peraturan Perpusnas ini.","sanctions","Pelanggaran terhadap Pasal 5 dan Pasal 6 dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE NATIONAL LIBRARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 5 OF 2025
CONCERNING
PROCEDURES FOR SETTLEMENT OF STATE LOSSES
AGAINST CIVIL SERVANTS WHO ARE NOT TREASURERS OR OTHER OFFICIALS
WITHIN THE NATIONAL LIBRARY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

HEAD OF THE NATIONAL LIBRARY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 54 paragraph (3) of Government Regulation Number 38 of 2016 concerning Procedures for Claims for State/Regional Loss Against Civil Servants Who Are Not Treasurers or Other Officials, it is necessary to stipulate a National Library Regulation concerning Procedures for Settlement of State Losses Against Civil Servants Who Are Not Treasurers or Other Officials within the National Library;

In view of:

Law Number 43 of 2007 concerning Libraries (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7e2734c-9a62-4179-bab7-97329eec45eb","actionData","errors"]