[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7d4614e-31e3-469a-a2a9-10f7b02aaf33","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2024","number","7","year","2024","published_date","2024-09-02","effective_date","2024-09-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Cirebon","place_of_enactment","Cirebon","theme","Pemajuan Kebudayaan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pemajuan-kebudayaan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD. 2024 (7); 28 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pemajuan Kebudayaan
ABSTRAK:	\n \n bahwa unsur kebudayaan daerah merupakan identitas\r\nbangsa dan negara yang harus dilestarikan,\r\ndikembangkan, diteguhkan sebagai kristalisasi nilai\r\nbudaya yang terkandung dalam Pancasila dan UUD\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa kebudayaan merupakan jati diri, sistem nilai, dan\r\nadat istiadat yang dianut oleh masyarakat, yang perlu\r\ndilestarikan dan dikelola untuk menjamin kemajuan\r\nperadaban, mempertinggi derajat kemanusiaan, dan\r\nmempertahankan identitas daerah serta dapat menjadi\r\ninvestasi pembangunan masa depan demi terwujudnya\r\nkesejahteraan serta kemakmuran masyarakat Kota\r\nCirebon; bahwa berdasarkan Pasal 46 Undang-Undang Nomor 5\r\nTahun 2017 \r\ntentang Pemajuan Kebudayaan, \r\ndiamanatkan Pemerintah Daerah sesuai dengan wilayah\r\nadministratifnya berwenang merumuskan dan\r\nmenetapkan kebijakan Pemajuan Kebudayaan; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551); ndang-Undang Nomor 11 Tahun 2010; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan \r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021\r\n \n Peraturan ii mengatur tentang Pemajuan Kebudayaan. Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi: a. objek pemajuan kebudayaan; b. tugas dan wewenang; c. pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan; d. upaya pemajuan kebudayaan daerah; e. kasultanan Cirebon; f. larangan; g. hak dan kewajiban; h. data dan dokumentasi; i. peran serta masyarakat; j. pengawasan, pengendalian dan evaluasi; k. penghargaan; dan l. pendanaan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 03 September 2024. \n 28 Hlm. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum, melestarikan kebudayaan daerah, mempertahankan kearifan lokal, meningkatkan harkat dan martabat bangsa, memperkuat kepribadian bangsa, meningkatkan manfaat moral, sosial, dan ekonomi dari kebudayaan, meningkatkan kesejahteraan rakyat, mendayagunakan budaya daerah untuk pembangunan karakter, serta mempromosikan kebudayaan daerah kepada masyarakat.

Pemerintah Daerah Kota memiliki tugas menjamin kebebasan berekspresi, melindungi ekspresi budaya, melaksanakan pemajuan kebudayaan, memelihara kebhinekaan, mengelola informasi kebudayaan, menyediakan sarana dan prasarana, menyediakan sumber pendanaan, membentuk mekanisme pelibatan masyarakat, mendorong peran aktif masyarakat, serta menjaga ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan. Pemerintah Daerah Kota berwenang merumuskan kebijakan pemajuan kebudayaan, merencanakan, menyelenggarakan, dan mengawasi pemajuan kebudayaan, serta merumuskan mekanisme pelibatan dan pendanaan.

Ruang lingkup peraturan ini mencakup objek pemajuan kebudayaan (manuskrip, tradisi lisan, adat istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, dan cagar budaya), tugas dan wewenang pemerintah daerah, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, upaya pemajuan kebudayaan daerah, Kasultanan Cirebon, larangan, hak dan kewajiban, data dan dokumentasi, peran serta masyarakat, pengawasan, pengendalian dan evaluasi, penghargaan, dan pendanaan.

","transitional_provisions","Pasal 51\nPada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun, terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF CIREBON
THE PROVINCE OF WEST JAVA

REGIONAL REGULATION OF CIREBON CITY
NUMBER 7 OF 2024
ON
THE ADVANCEMENT OF CULTURE

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF CIREBON,

Considering / Whereas :

that elements of regional culture are the identity
of the nation and state that must be preserved,
developed, affirmed as a crystallization of values
culture contained in Pancasila and the 1945
Constitution of the Republic of Indonesia;
that culture is the identity, value system, and
customs adhered to by the community, which need to
be preserved and managed to ensure progress
civilization, enhance the degree of humanity, and
maintain regional identity and can become
investment in future development in order to realize
the welfare and prosperity of the people of the City
Cirebon;
that based on Article 46 of Law Number 5
Year 2017 on the Advancement of Culture,
the Regional Government is mandated in accordance with the region
administrat

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7d4614e-31e3-469a-a2a9-10f7b02aaf33","actionData","errors"]