[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7d05fa5-cd2e-4d11-84e5-7653492ac44f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Kubu Raya No. 6 Tahun 2013","number","6","year","2013","published_date","2013-05-03","effective_date","2013-05-06","status_id","89192b77-602e-484c-89df-4fd3166b732a","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Tidak Berlaku","description","Peraturan yang sudah tidak berlaku karena dicabut, diubah, atau habis masa berlakunya","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Kubu Raya","place_of_enactment","Sungai Raya","theme","Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENANAMAN MODAL
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2013/NO.6, TLD NO.6, LL KAB. KUBU RAYA: 27 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal perlu dilakukan\r\npenyederhanaan dalam proses mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan dan\r\nnon perizinan dalam suatu Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sehingga perlu\r\ndibentuk Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal. \n Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Undang-Undang Dasar Republik\r\nIndonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6), Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960,\r\nUndang-Undang Nomor 5 Tahun 1984, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992,\r\nUndang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,\r\nUndang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004,\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007,\r\nUndang-Undang Nomor 35 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007,\r\nUndang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008,\r\nUndang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011,\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1986, Peraturan Pemerintah Nomor 20\r\nTahun 1994, Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995, Peraturan Pemerintah\r\nNomor 44 Tahun 1997, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008, Peraturan\r\nPemerintah Nomor 45 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009,\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012, Peraturan Presiden Nomor 76\r\nTahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009, Peraturan Presiden\r\nNomor 36 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012, Peraturan\r\nDaerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 2 Tahun 2011, Peraturan Daerah\r\nKabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu\r\nRaya Nomor 14 Tahun 2009. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Asas ,Tujuan dan Sasaran, Kebijakan\r\nDasar Penanaman Modal, Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, Peran\r\nSerta Masyarakat, Koordinasi Penanaman Modal, Penyelesaian Sengketa, Sanksi\r\nAdministrasi, Pembinaan dan Pengawasan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Mei 2013. \n Penjelasan 8 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing dunia usaha di daerah, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi, mendorong ekonomi kerakyatan, mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan dasar penanaman modal meliputi:

Mendorong iklim usaha yang kondusif.
Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur dan infrastruktur.
Mempercepat peningkatan dan/atau realisasi penanaman modal.
Meningkatkan kemampuan pembiayaan pembangunan daerah.

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan perlakuan yang sama terhadap penanam modal, meningkatkan promosi dan kerjasama penanaman modal, melaksanakan pelayanan penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), mengendalikan pelaksanaan penanaman modal, mengelola data dan sistem informasi penanaman modal, menyebarluaskan informasi, pendidikan dan pelatihan penanaman modal, menjamin kepastian hukum dan keamanan berusaha, serta membuka kesempatan bagi pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Penanaman modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum atau usaha perorangan. Penanaman modal asing wajib dalam bentuk Perseroan Terbatas berdasarkan hukum Indonesia. Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan penanaman modal, kecuali yang dinyatakan tertutup atau terbuka dengan persyaratan. Setiap penanam modal berhak mendapatkan kepastian hukum dan perlindungan, informasi yang terbuka, dan pelayanan termasuk insentif dan kemudahan. Setiap penanam modal wajib menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik, melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), menjaga kelestarian lingkungan hidup, menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar, mengutamakan tenaga kerja Indonesia, memiliki izin usaha setelah berproduksi komersial, melakukan konsultasi publik, menyampaikan pemberitahuan perubahan status kepemilikan usaha, membuka rekening di PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat, membuat dan menyampaikan LKPM, dan mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi penanaman modal berdasarkan tata ruang wilayah daerah. Setiap penanam modal wajib memiliki izin penanaman modal dari Bupati, kecuali penanam modal mikro dan kecil termasuk koperasi. Izin penanaman modal terdiri dari izin prinsip dan izin usaha. PTSP meliputi pelayanan perizinan dan non perizinan, pelayanan insentif dan kemudahan, dan pelayanan pengaduan masyarakat. Bupati melakukan pengendalian kegiatan penanaman modal melalui pemantauan, pembinaan dan pengawasan.

","transitional_provisions","1. Semua persetujuan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa berlaku perizinan dan non perizinan.\n2. Satuan kerja perangkat daerah yang memberikan pelayanan perizinan yang terkait dengan penanaman modal sesuai dengan kewenangan daerah tetap memberikan pelayanan perizinan sampai ditetapkannya pelimpahan kewenangan daerah di bidang penanaman modal kepada BPMPT.\n3. Kewenangan daerah di bidang penanaman modal yang belum dilimpahkan ke BPMPT, harus sudah dilimpahkan ke BPMPT paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap penanam modal yang melanggar ketentuan Pasal 15 dikenakan sanksi administrasi berupa:\n a. peringatan tertulis;\n b. pembatasan kegiatan usaha;\n c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau\n d. pencabutan izin usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.","revokes",[],"revoked_by",[96],{"_97":98,"_99":100,"_36":101},"text","Perda Kab. Kubu Raya No. 9 Tahun 2023 tentang PENANAMAN MODAL DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAHPeraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2013","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/298830/perda-kab-kubu-raya-no-9-tahun-2023","8949478d-7138-4184-8e27-3396d8266a35","partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

KUBU RAYA REGENCY GOVERNMENT
KUBU RAYA REGENCY REGULATION
NUMBER 6 OF 2013
CONCERNING
INVESTMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF KUBU RAYA,

Considering :

that to improve regional economic growth, it is necessary to pay attention to the socio-economic conditions of the community, customs, potential of natural resources and human resources, which are implemented in an integrated, comprehensive and planned manner in order to encourage economic activities, the creation of an increasingly conducive business climate to ensure the continuity of investment activities;
that in order to encourage increased investment, it is necessary to simplify the process of mechanisms and procedures for licensing and non-licensing services in a One-Stop Service;
that with the enactment of Law Number 25 of 2007 concerning Investment and Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Government

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7d05fa5-cd2e-4d11-84e5-7653492ac44f","actionData","errors"]