[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7c19c43-1cb9-44b2-8ec7-cd7663f61cf5","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Ambon No. 9 Tahun 2014","number","9","year","2014","published_date","2014-06-02","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"10e70ff8-158d-4e9e-849e-554938c706d9","Pelayanan Kesehatan","tags",[],"location","Pemerintah Kota Ambon","place_of_enactment","Ambon","theme","Sistem Kesehatan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SISTEM KESEHATAN DAERAH - PEMBENTUKAN
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD.2014/9,TLD NO.299, LL SEKOT AMBON : 23 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sistem Kesehatan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kesehatan, maka diperlukan pengaturan tentang sistem kesehatan daerah. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Kesehatan Daerah. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2011. \n Peraturan ini mengatur Sistem Kesehatan Daerah dan penyelenggaraannya termasuk ruang lingkup, sub sistem Kesehatan Daerah, sub sistem upaya kesehatan, sub sistem pembiayaan kesehatan, sub sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, sub sistem Kesehatan Lingkungan, serta sub sistem pemberdayaan masyarakat. Sesuai peraturan ini, Pemerintah Daerah berwenang melaksanakan penyelenggaraan kesehatan berdasarkan urusan wajib Pemerintah Daerah. Sistem Upaya Kesehatan terdiri dari upaya kesehatan primer; upaya kesehatan sekunder; dan upaya pelayanan kesehatan. Pemerintah Daerah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat pada RSUD, Puskesmas dan jaringannya. Terkait perizinan pihak yang hendak 1) menyiapkan, meracik, memproduksi dan/atau mendistribusikan sediaan farmasi, alat kesehatan, perbekalan kesehatan; 2) Pihak penyelenggara Upaya Kesehatan Perorangan milik Pemerintah dan swasta; 3) pihak yang menyediakan sarana pelayanan kesehatan modern dan/atau tradisional, wajib mendapatkan rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang kemudian akan diajukan untuk dapat memperoleh izin dari walikota. Barangsiapa yang melanggar ketentuan perizinan akan dikenakan ketentuan pidana yang diatur dalam peraturan ini. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Peraturan pelaksana dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama satu tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. \n Penjelasan 20 halaman. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 9 Tahun 2014 tentang Sistem Kesehatan Daerah (SKD) dibentuk untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan keterjangkauan dan pemanfaatan pelayanan kesehatan, serta mengubah perilaku masyarakat dalam mencari pengobatan.

SKD berfungsi sebagai acuan bagi pemerintah daerah, masyarakat, swasta, dan akademisi dalam penyelenggaraan urusan kesehatan. Prinsipnya adalah merata, berkeadilan, berkelanjutan, saling mendukung, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia dan nilai sosial budaya.

Pemerintah Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi pelayanan kesehatan. Kewenangan meliputi penyelenggaraan surveilans epidemiologi, pencegahan penyakit menular dan tidak menular, pengendalian masalah kesehatan akibat bencana, pencegahan pencemaran lingkungan, surveilans gizi buruk, bimbingan pelayanan kesehatan haji, pengelolaan pelayanan kesehatan rujukan sekunder, serta berbagai upaya kesehatan lainnya.

Masyarakat memiliki hak untuk memperoleh akses kesehatan, pelayanan yang aman dan bermutu, serta informasi dan edukasi kesehatan. Kewajibannya adalah turut serta mewujudkan derajat kesehatan masyarakat, menghormati hak orang lain, berperilaku hidup sehat, dan berpartisipasi dalam program jaminan kesehatan sosial.

SKD mencakup sub sistem upaya kesehatan (primer, sekunder, pelayanan kesehatan), pembiayaan kesehatan (dana, sumber daya, pengelolaan), JPK, sumber daya manusia kesehatan (tenaga kesehatan dan non kesehatan), sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan, kesehatan lingkungan, pemberdayaan masyarakat, manajemen kesehatan dan informasi kesehatan, serta perizinan, pembinaan dan pengawasan.

Pembiayaan kesehatan harus mengalokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar belanja pegawai. Masyarakat peserta jaminan pemeliharaan kesehatan dibebaskan dari biaya pelayanan di Puskesmas dan jaringannya. Pemerintah Daerah wajib mengupayakan keikutsertaan masyarakat dalam JPK, terutama bagi masyarakat miskin.

","transitional_provisions","1. Rekomendasi dan Izin di Bidang Kesehatan yang ada sebelum diundangkannya Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa rekomendasi dan izin.","sanctions","1. Setiap Orang yang melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (3), Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 40 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00(lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF AMBON
MALUKU PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF AMBON CITY
NUMBER 9 OF 2014
CONCERNING
REGIONAL HEALTH SYSTEM

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF AMBON,

Considering:

that the increasingly high degree of public health is a strategic investment in human resources to be more productive from time to time;
that to improve the degree of public health, it is necessary to organize health development with clear boundaries of roles, functions, responsibilities and authorities, accountable, fair, equitable, quality, effective and efficient;
that to provide direction, foundation and legal certainty to all parties involved in health services, it is necessary to regulate the regional health system;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on the Regional Health System;

In view of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 Constitution of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7c19c43-1cb9-44b2-8ec7-cd7663f61cf5","actionData","errors"]