[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7c139ee-91f1-499d-9e0c-cb83e2cff41d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":89,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Indramayu No. 9 Tahun 2014","number","9","year","2014","published_date","2014-08-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a3c8f203-62f2-47fa-bb81-22685d3d2105","Perizinan & Pelayanan Publik",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Indramayu","place_of_enactment","Indramayu","theme","Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pedagang Kaki Lima - Penataan dan Pemberdayaan
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 9, LD 2014/9
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
ABSTRAK:	\n \n bahwa keberadaan pedagang kaki lima memberikan kontribusi secara ekonomis, sosiologis, dan nilai-nilai luhur berupa kerja keras, kemandirian, keharmonisan dan kreatifitas masyarakat; bahwa guna mewujudkan tata kota yang tertib dan teratur, diperlukan adanya upaya penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) agar tercipta lingkungan yang indah, bersih dan nyaman; bahwa kegiatan pedagang kaki lima sebagai salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu tentang Penataan dan Pemberdayaan PKL; \n Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009; Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012; \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima dengan penetapan batasan istilah pada pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup dan tujuan, penataan PKL, pemberdayaan PKL, hak, kewajiban dan larangan PKL, monitoring dan evalusi, tim penataan dan pemberdayaan PKL, pembiayaan, penyidikan, ketentuan pidana. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2014. \n 33 hal \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penataan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kabupaten Indramayu. Latar belakangnya adalah kontribusi PKL terhadap ekonomi, sosiologi, dan nilai-nilai masyarakat, serta perlunya penataan kota yang tertib dan teratur. Tujuannya adalah mewujudkan kota yang tertib, bersih, dan indah, memberikan kesempatan berusaha bagi PKL, mewujudkan PKL yang tangguh dan mandiri, serta memberdayakan PKL melalui sektor ekonomi mikro dan kecil.

\n\n

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (Dinas) memiliki kewenangan untuk melakukan penataan PKL melalui pendataan, pendaftaran, penetapan lokasi, serta peremajaan, pemindahan, dan penghapusan lokasi PKL. Bupati dapat menetapkan lokasi binaan bagi PKL. PKL yang menempati lokasi sesuai peruntukannya dapat diberikan Tanda Daftar Usaha (TDU). Pemberdayaan PKL dapat dilakukan melalui peningkatan kemampuan berusaha, fasilitasi akses permodalan, bantuan sarana dagang, penguatan kelembagaan, peningkatan produksi, pengembangan jaringan dan promosi, serta pembinaan dan bimbingan teknis. Pemberdayaan juga dapat dilakukan melalui kemitraan dengan dunia usaha dan kerjasama antar daerah.

\n\n

PKL memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan TDU, melakukan kegiatan usaha di lokasi yang ditetapkan, mendapatkan informasi terkait usaha, serta mendapatkan pembinaan dan pendampingan. PKL memiliki kewajiban untuk mematuhi waktu kegiatan usaha, memelihara lingkungan, menata barang dagangan, tidak mengganggu lalu lintas, menyerahkan tempat usaha jika tidak ditempati, dan menempati lokasi sesuai TDU. PKL dilarang melakukan usaha di ruang umum yang tidak ditetapkan, merombak fasilitas, menempati lahan untuk tempat tinggal, memindahtangankan TDU, menelantarkan lokasi usaha, mengganti bidang usaha ilegal, merusak fasilitas umum, menggunakan badan jalan (kecuali lokasi terjadwal), dan memperjualbelikan/menyewakan tempat usaha.

\n\n

Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL. Bupati membentuk tim penataan dan pemberdayaan PKL yang bertugas menyusun kebijakan, mengkoordinasikan perencanaan, merekomendasikan lokasi, mengembangkan kerjasama, dan melakukan pengawasan. Biaya pelaksanaan bersumber dari APBD dan/atau sumber lain yang sah.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

Copy
NO: 9/LD/2014
INDRAMAYU REGENCY REGIONAL GAZETTE
NUMBER: 9 YEAR 2014

REGIONAL REGULATION OF INDRAMAYU REGENCY
NUMBER: 9 YEAR 2014
ON
ARRANGEMENT AND EMPOWERMENT OF
STREET VENDORS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF INDRAMAYU

Considering / Whereas:

that the existence of street vendors contributes economically, sociologically, and to noble values in the form of hard work, independence, harmony and creativity of the community;
that in order to realize an orderly and organized city, it is necessary to make efforts to organize Street Vendors (PKL) in order to create a beautiful, clean and comfortable environment;
that the activities of street vendors as one of the people's economic enterprises engaged in the informal sector trade business need to be empowered to improve and develop their businesses;
that based on the considerations as referred to in letters a, b and C, it is necessary to form a Regional Regulation

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7c139ee-91f1-499d-9e0c-cb83e2cff41d","actionData","errors"]