Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Toba Samosir Nomor 13 Tahun 2000

Peraturan ini mencabut: 1. Segala ketentuan lain yang mengatur Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-Kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pemberdayaan, pelestarian, serta pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat, dan lembaga adat di Kabupaten Toba Samosir. Pemberdayaan dan pelestarian dilakukan bersama dengan organisasi atau lembaga adat oleh Bupati, Camat, dan Kepala Desa/Lurah. Tujuannya adalah untuk meningkatkan peranan nilai-nilai adat istiadat dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan peningkatan ketahanan nasional, serta mendorong upaya mensejahterakan masyarakat setempat.

Lembaga adat berkedudukan sebagai wadah organisasi permusyawaratan yang berada di luar struktur pemerintahan. Tugasnya adalah menampung dan menyalurkan pendapat masyarakat kepada pemerintah, menyelesaikan perselisihan terkait hukum adat, serta memberdayakan adat istiadat. Lembaga adat memiliki hak mewakili masyarakat adat, mengelola hak-hak adat, dan menyelesaikan perselisihan adat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Lembaga adat berkewajiban membantu kelancaran pemerintahan, memelihara stabilitas nasional, dan menciptakan suasana yang menjamin terpeliharanya kebhinnekaan masyarakat adat.

Organisasi Lembaga Adat ditetapkan oleh Kepala Desa setelah mendapat persetujuan. Hubungan dengan organisasi pemerintah bersifat saling membantu.

(-)

(-)