Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sarolangun No. 6 Tahun 2015

Peraturan Baru: Peraturan Daerah ini merupakan peraturan baru yang mengatur tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi.

1. Persyaratan Melakukan Suatu Kegiatan:

• Setiap bangunan wajib memenuhi persyaratan administratif dan teknis sesuai dengan fungsi bangunan.
• Pengajuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus disertai dengan dokumen kepemilikan tanah dan bukti izin pemanfaatan tanah.
• Bangunan harus direncanakan dan dibangun sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.

2. Penambahan Ketentuan Baru:

• Pengaturan mengenai Bangunan Gedung adat dan tradisional.
• Persyaratan untuk bangunan gedung hijau yang mencakup efisiensi energi dan pengelolaan limbah.
• Ketentuan mengenai garis sempadan bangunan terhadap infrastruktur publik dan lingkungan.

3. Penghapusan Ketentuan Lama:

• Tidak ada ketentuan yang dihapus dari peraturan sebelumnya, namun peraturan ini menyusun kembali dan memperjelas ketentuan yang ada.

4. Perubahan Ketentuan:

• Perubahan dalam pengaturan fungsi dan klasifikasi bangunan yang lebih terperinci.
• Penegasan mengenai tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengawasan dan penegakan hukum.
• Perubahan dalam persyaratan teknis yang lebih ketat untuk keselamatan dan kesehatan bangunan.

5. Perubahan Kewenangan dan Tanggung Jawab:

• Pemerintah daerah memiliki kewenangan lebih besar dalam pengawasan dan penegakan hukum terkait bangunan.
• Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG) memiliki peran penting dalam penetapan fungsi dan klasifikasi bangunan.
• Pengaturan lebih jelas mengenai peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan bangunan.

Tidak Ada

Sanksi Administratif: Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda, pencabutan izin, atau perintah untuk menghentikan kegiatan pembangunan.

Sanksi Pidana: Pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat atau lingkungan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.