[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7b975c7-4180-4ee4-9914-12ab3e50d6a1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2017 tentang PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN MALINAU","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Malinau Nomor 1 Tahun 2017","number","1","year","2017","published_date","2017-05-23","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"93c6b73c-a854-43c4-82da-bf667210398b","Perbankan & Lembaga Keuangan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Malinau","place_of_enactment","Malinau Kota","theme","PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN MALINAU","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN MALINAU
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 1, LD 2017/NO. 1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT KABUPATEN MALINAU
ABSTRAK:	\n \n untuk meningkatkan pelayanan perkreditan kepada masyarakat dan memacu pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di Kabupaten Malinau, maka perlu membentuk Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Malinau; Bank Perkreditan diharapkan mampu meningkatkan pertumbuhan dan perekonomian daerah serta menambah sumber Pendapatan Asli Daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Kabupaten Malinau. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik IndonesiaNomor 3 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tahun 1995 tentang Persereon Terbatas; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah; Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 8 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten Malinau; Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat; Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 16/SEOJK.03/2015 tentang Bank Perkreditan Rakyat. \n Peraturan ini mengenai penyelenggaraan dan pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) sebagai lembaga keuangan yang berfungsi untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Peraturan ini bertujuan untuk menjadikan BPR sebagai lembaga yang mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pembangunan ekonomi daerah, dengan memfasilitasi akses masyarakat terhadap layanan keuangan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Mei 2017. \n 23 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pendirian dan pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Perusda BPR) Kabupaten Malinau.

Latar Belakang dan Tujuan:

Pembentukan Perusda BPR bertujuan untuk meningkatkan pelayanan perkreditan kepada masyarakat, memacu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketentuan Substansial:

Perusda BPR berkedudukan di Kabupaten Malinau dan dapat membuka kantor cabang atau unit pelayanan di wilayah tersebut setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Perusda BPR berazaskan demokrasi ekonomi, keadilan, dan pemerataan dengan prinsip kehati-hatian. Tugas Perusda BPR meliputi membantu menggerakkan perekonomian masyarakat, menyediakan modal usaha bagi UMKM, memberikan pelayanan pinjaman modal yang cepat dan efisien, serta menjadi salah satu sumber PAD. Usaha-usaha yang diselenggarakan meliputi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, memberikan kredit, dan menempatkan dana pada instrumen keuangan seperti Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan deposito berjangka. Modal dasar Perusda BPR ditetapkan sebesar Rp. 4.000.000.000,- yang berasal dari penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Peraturan ini juga mengatur tentang pengurus Perusda BPR yang terdiri dari Direksi dan Dewan Pengawas, termasuk tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, persyaratan pengangkatan dan pemberhentian, serta penghasilan. Pegawai Perusda BPR diangkat dan diberhentikan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas. Perusda BPR wajib menyelenggarakan Dana Pensiun dan Tunjangan Hari Tua bagi Direksi dan Pegawai. Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Perusda BPR harus disetujui oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati. Tahun buku Perusda BPR disamakan dengan tahun takwim, dan laporan tahunan harus diaudit oleh Akuntan Negara atau Akuntan Publik.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF MALINAU
NORTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF MALINAU REGENCY
NUMBER 1 OF 2017
ABOUT
REGIONAL COMPANY OF RURAL CREDIT BANK
MALINAU REGENCY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF MALINAU,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to improve credit services to the community and spur economic growth and development in Malinau Regency, it is necessary to establish a Regional Company of Rural Credit Bank of Malinau Regency;
that the Rural Credit Bank is expected to increase regional growth and economy and increase the source of Regional Original Income, in order to improve the welfare of the community;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning the Regional Company of Rural Credit Bank of Malinau Regency.

Remembering:

Article 18 paragraph (6) of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7b975c7-4180-4ee4-9914-12ab3e50d6a1","actionData","errors"]