[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7b3f976-3beb-4925-9ed0-825098254225","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2023 tentang Standar Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal","short_title","Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2023","number","5","year","2023","published_date","2023-12-22","effective_date","2023-12-28","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","23a7d5cf-f512-4ae3-a467-9b28d1e989f5","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal","short_name","Peraturan BKPM","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"08d47910-8898-4f93-abec-3bdaafd3376a","Investasi & Penanaman Modal","tags",[],"location","Badan Koordinasi Penanaman Modal","place_of_enactment","Jakarta","theme","Standar Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penanamanmodal-investasi-standar-informasipublik
2023
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal NO. 5, BN.2023 (1047)/43 hlm
Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal TENTANG Standar Layanan Informasi Publik Di Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (6),\r\nPasal 11 ayat (3), dan Pasal 22 ayat (9) Undang-Undang\r\nNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi\r\nPublik, pengelolaan informasi publik di lingkungan\r\nBadan Koordinasi Penanaman Modal telah ditetapkan\r\nmelalui Peraturan Kepala Badan Koordinasi\r\nPenanaman Modal Nomor 8 Tahun 2011 tentang\r\nPedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan\r\nBadan Koordinasi Penanaman Modal;\r\nb. bahwa adanya perubahan status dari Badan Koordinasi\r\nPenanaman Modal menjadi Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal, perubahan standar pelayanan publik, dan untuk mengoptimalkan layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, sehingga Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal perlu diganti;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana\r\ndimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Standar Layanan lnformasi Publik di Lingkungan Kementerian Investasi/ Badan Koordinasi Penanaman Modal;\r\n\r\n \n Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang\r\nKementerian Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang\r\nPelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang\r\nKementerian Investasi, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang\r\nBadan Koordinasi Penanaman Modal, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang\tOrganisasi dan Tata Kerja Kementerian Investasi/Badan\tKoordinasi Penanaman Modal \r\n\r\n\r\n\r\n \n Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi, jenis informasi publik, pembahasan daftar informasi publik dan pengklasifikasian informasi publik, mekanisme memperoleh informasi publik, standar layanan, penyelesaian sengketa informasi publik, laporan, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2023. \n Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8\r\nTahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik\r\ndi Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal dicabut dan dinyatakan tidak berlaku \n 43 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 512).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal ini mengatur tentang standar layanan informasi publik di lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan adanya perubahan status dari Badan Koordinasi Penanaman Modal menjadi Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. Kelembagaan pengelola informasi dan dokumentasi yang terdiri dari Atasan PPID, PPID, PPID Pelaksana, Tim Pertimbangan, dan Petugas Pelayanan Informasi Publik, beserta tugas dan tanggung jawab masing-masing.\n2. Jenis informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan, serta informasi yang dikecualikan.\n3. Mekanisme memperoleh informasi publik, termasuk permintaan informasi, pemberitahuan tertulis, keberatan, waktu layanan, dan biaya layanan.\n4. Standar layanan informasi publik yang meliputi standar operasional prosedur pengumuman informasi, permintaan informasi, pengajuan keberatan, penetapan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik, pendokumentasian Informasi Publik, maklumat pelayanan, dan Pengujian Konsekuensi.\n5. Penyelesaian sengketa informasi publik.\n6. Laporan layanan informasi publik yang wajib disusun dan disediakan.","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permintaan Informasi Publik yang masih dalam proses pelayanan, tetap diproses berdasarkan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik di Lingkungan Badan Koordinasi Penanaman Modal.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MINISTER OF INVESTMENT /
HEAD OF THE INVESTMENT COORDINATING BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA

COPY

REGULATION OF THE MINISTER OF INVESTMENT/
HEAD OF THE INVESTMENT COORDINATING BOARD
NUMBER 5 OF 2023
ON
PUBLIC INFORMATION SERVICE STANDARDS WITHIN THE
MINISTRY OF INVESTMENT/INVESTMENT COORDINATING BOARD

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7b3f976-3beb-4925-9ed0-825098254225","actionData","errors"]