[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7b2d6b0-6e4f-4765-8867-c77c99ccf941","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Irigasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pemalang Nomor 17 Tahun 2008","number","17","year","2008","published_date","2008-03-27","effective_date","2008-04-29","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pemalang","place_of_enactment","Pemalang","theme","Irigasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Irigasi
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 17, LD.2008/NO.17
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Irigasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa peran sektor pertanian sangat strategis dalam\r\nperekonomian nasional dan kegiatan pertanian tidak dapat\r\nterlepas dari air, oleh karena itu irigasi sebagai salah satu\r\nkomponen pendukung keberhasilan pembangunan pertanian\r\nmempunyai peran yang sangat penting;\r\nbahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber\r\nDaya Air, mengamanatkan penguasaan Sumber Daya Air oleh\r\nNegara diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi\r\ndan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota dan dipergunakan untuk\r\nsebesar-besarnya kemakmuran rakyat;\r\nbahwa Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang\r\nIrigasi Pasal 85 ayat (7) menyebutkan ketentuan lebih lanjut\r\nmengenai pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem\r\nyang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah\r\nProvinsi diatur dengan Peraturan Daerah;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf\r\na, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah\r\ntentang Irigasi; \n Dasar Hukum dari Peraturan Daerah ini adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 ; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2005; \n Di dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang\r\nIrigasi\r\nyang meliputi\r\nMaksud,Tujuan Dan Fungsi, Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Kelembagaan Pengelolaan Irigasi, Wewenang Dan Tanggungjawab, Partisipasi Masyarakat Petani Dalam Pengembangan Dan Pengelolaan Sistem Irigasi, Pemberdayaan, Pengelolaan Air Irigasi, Pengembangan Jaringan Irigasi, Pengelolaan Jaringan Irigasi, Larangan, Pengelolaan Aset Irigasi, Pembiayaan, Alih Fungsi Lahan Beririgasi, Pengawasan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan.\r\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 2008. \n Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 36 Tahun 2002 tentang Irigasi dicabut. \n 36 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 36 Tahun 2002 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2002 Nomor 81).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang irigasi di Kabupaten Pemalang. Latar belakangnya adalah peran strategis sektor pertanian dalam perekonomian nasional dan pentingnya irigasi sebagai pendukung keberhasilan pembangunan pertanian. Tujuannya adalah mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.

Ketentuan substansial mencakup:

Pembentukan kelembagaan pengelolaan irigasi yang terdiri dari Dinas/Instansi yang membidangi irigasi, P3A Dharma Tirta, dan Komisi Irigasi Kabupaten.
Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi, termasuk menetapkan kebijakan, melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, serta memberikan izin penggunaan dan pengusahaan air tanah.
Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier.
Hak guna air untuk irigasi yang diberikan kepada masyarakat petani melalui P3A Dharma Tirta dan badan usaha/perseorangan berdasarkan izin.
Penyediaan air irigasi yang direncanakan berdasarkan prakiraan ketersediaan air dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana pola tanam dan tata tanam.
Pengaturan air irigasi yang didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
Pengembangan jaringan irigasi yang dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air.
Pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
Pengelolaan aset irigasi yang mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi.

Peraturan ini juga mengatur tentang alih fungsi lahan beririgasi, pengawasan, dan ketentuan penyidikan.

","transitional_provisions","1. Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan irigasi dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.\n2. Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.","sanctions","Barang siapa dengan sengaja dan / atau karena kelalaiannya melanggar ketentuan dalam Pasal 31 ayat (5), Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 65 diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 36 Tahun 2002 tentang Irigasi","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PEMALANG REGENCY GOVERNMENT
PEMALANG REGENCY REGULATION
NUMBER 17 OF 2008
ABOUT
IRRIGATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF PEMALANG,

\n\n \n \n

Considering:

that the role of the agricultural sector is very strategic in the national economy and agricultural activities cannot be separated from water, therefore irrigation as one of the components supporting the success of agricultural development has a very important role;
that Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources mandates the control of Water Resources by the State to be organized by the Government, Provincial Government and/or Regency/City Government and used for the greatest prosperity of the people;
that Government Regulation Number 20 of 2006 concerning Irrigation Article 85 paragraph (7) states that further provisions regarding the supervision of the development and management of systems carried out by the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7b2d6b0-6e4f-4765-8867-c77c99ccf941","actionData","errors"]