[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7aba48d-a6a5-4d4b-8008-b0e0abc6947b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2012 tentang RETRIBUSI JASA USAHA","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tanjungpinang Nomor 6 Tahun 2012","number","6","year","2012","published_date","2012-04-03","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Tanjungpinang","place_of_enactment","Tanjungpinang","theme","RETRIBUSI JASA USAHA","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

RETRIBUSI JASA USAHA
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2012/No.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang seluas-luasnya, yang titik beratnya berada pada kabupaten/kota, memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, maka perlu ditunjang oleh sumber pembiayaan yang sah, salah satunya berasal dari pendapatan asli daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berlakunya UU No.28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengatur kembali mengenai\r\npengelolaan Retribusi Jasa Usaha, maka perlu dilakukan penyesuaian dan\r\npengaturan kembali Retribusi Jasa Usaha di Kota Tanjungpinang \n UUD 1945 Pasal 18 ayat 6; UU No.5 Tahun 1960; UU No.8 Tahun 1981; UU No.5 Tahun 1984; UU No.12 Tahun 1992; UU No.16 Tahun 1992;UU No.33 Tahun 2004; UU No.25 Tahun 2007; UU No.26 Tahun 2007 \n Menetapkan Peraturan daerah yang mengatur retribusi jasa usaha dengan memakai kekayaan daerah \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 03 April 2012. \n 49 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Seri C Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2005 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 3);\n2. Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kawasan Pelabuhan di Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2008 Nomor 8)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang ini mengatur tentang Retribusi Jasa Usaha. Latar belakang dan tujuan dari peraturan ini adalah untuk melaksanakan otonomi daerah dan menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD).

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Jenis-jenis Retribusi Jasa Usaha, yang terdiri dari Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, Retribusi Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir, Retribusi Rumah Potong Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, Retribusi Tempat Olahraga, dan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.
Pengaturan mengenai objek, subjek, dan wajib retribusi untuk setiap jenis retribusi.
Cara mengukur tingkat penggunaan jasa retribusi, masa retribusi, serta struktur dan besarnya tarif retribusi untuk masing-masing jenis retribusi.
Tata cara pemungutan dan penagihan retribusi, termasuk penggunaan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) dan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).
Ketentuan mengenai keberatan, pengurangan, keringanan, dan pembebasan retribusi.
Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dan kedaluwarsa penagihan.
Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.
Insentif bagi instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi.

Peraturan ini memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang untuk memungut retribusi atas jasa usaha yang disediakan, dengan tarif yang ditetapkan dalam lampiran peraturan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan PAD dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar maksimal 12 (dua belas) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD atau dokumen lain yang dipersamakan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNMENT OF TANJUNGPINANG CITY
REGIONAL REGULATION OF TANJUNGPINANG CITY
NUMBER 6 YEAR 2012
CONCERNING
BUSINESS SERVICE RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF TANJUNGPINANG,

Considering:

that in order to implement the broadest possible Regional Autonomy, the emphasis of which is on the regency/city, giving authority to the region to manage its own affairs, it needs to be supported by legitimate sources of financing, one of which comes from local own-source revenue in the form of Regional Taxes and Regional Retribution;
that with the enactment of Law Number 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Retribution which re-regulates the management of Business Service Retribution, it is necessary to adjust and re-regulate Business Service Retribution in the City of Tanjungpinang;
that the determination of Regional Retribution policies, in their implementation, must be based on the principles of democracy,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7aba48d-a6a5-4d4b-8008-b0e0abc6947b","actionData","errors"]