[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f79e4235-869d-4f75-8eb9-3b6913751717","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":89,"_91":92,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Semarang Nomor 4 Tahun 2006","number","4","year","2006","published_date","2006-07-05","effective_date","2006-08-30","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"2b0870be-c9e0-41b1-b542-386edbb471f1","Organisasi Komisi & Badan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Semarang","place_of_enactment","Semarang","theme","Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

pembentukan-organisasi-tata-kerja-satuan-polisi-pamong-praja
2006
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LD.2006/No.4 Seri D
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pembentukan, Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang\r\n
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004\r\ntentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja serta dalam rangka mewujudkan\r\nOrganisasi Pemerintah Kota Semarang, maka perlu dilakukan evaluasi dan\r\npenataan kembali Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang;\r\nb. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Daerah Kota\r\nSemarang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata\r\nKerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang khususnya mengenai Kantor\r\nSatuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang perlu ditinjau kembali;\r\nc. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan\r\nDaerah tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong\r\nPraja Kota Semarang. \n Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976; Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001. \n Peraturan in mengatur Aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Walikota\r\ndalam memelihara dan meyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan\r\nPeraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota.\r\nHal Yang Diatur :\r\n1. Ketentuan Umum;\r\n2. Pembentukan;\r\n3. Kedudukan, Tugas Dan Fungsi;\r\n4. Wewenang, Hak Dan Kewajiban;\r\n5. Organisasi;\r\n6. Kelompok Jabatan Fungsional;\r\n7. Tata Kerja;\r\n8. Ketentuan Lain-Lain;\r\n9. Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2006. \n Mencabut Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001\r\ntentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang \n 14 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 3 Seri D) khususnya mengenai Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini membentuk Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang sebagai perangkat Pemerintah Daerah yang bertugas memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, serta menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan Keputusan Walikota. Satpol PP dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Tugas dan Fungsi: Satpol PP bertugas memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah. Fungsi Satpol PP meliputi perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan rencana dan program kerja, pelaksanaan kebijakan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, pemberdayaan PPNS, pengawasan terhadap masyarakat, pengelolaan ketatausahaan, dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota.

Wewenang, Hak, dan Kewajiban: Polisi Pamong Praja berwenang menertibkan dan menindak warga atau badan hukum yang mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah, Peraturan Walikota dan Keputusan Walikota, serta melakukan tindakan represif non-yustisial. Mereka memiliki hak kepegawaian sebagai PNS dan fasilitas sesuai tugasnya, serta wajib menjunjung tinggi norma hukum, membantu menyelesaikan perselisihan warga, melaporkan tindak pidana kepada kepolisian, dan menyerahkan pelanggaran Perda kepada PPNS.

Organisasi: Susunan organisasi Satpol PP terdiri dari Kepala Satuan, Bagian Tata Usaha, Bidang Perencanaan dan Pengembangan, Bidang Pengendalian Operasional, Bidang Pembinaan dan Pengawasan, serta Kelompok Jabatan Fungsional. Setiap bagian dan bidang memiliki tugas dan fungsi spesifik yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[93],{"_94":95,"_96":97},"text","Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF SEMARANG CITY
NUMBER 4 OF 2006
ON
ESTABLISHMENT, ORGANIZATION AND WORKING PROCEDURE OF THE CIVIL SERVICE POLICE UNIT
SEMARANG CITY

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SEMARANG,

\n\n \n \n

Considering :

that with the issuance of Government Regulation Number 32 of 2004
on Guidelines for the Civil Service Police Unit and in order to realize
the Semarang City Government Organization, it is necessary to evaluate and
reorganize the Semarang City Civil Service Police Unit Office;
that in connection with the above, the Regional Regulation of the City
Semarang Number 3 of 2001 concerning the Establishment, Organization and Procedures
Work of the Semarang City Regional Technical Institutions, especially regarding the Office
Semarang City Civil Service Police Unit needs to be reviewed;
that to carry out the above intentions, it is necessary to form a Regulation
Region

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f79e4235-869d-4f75-8eb9-3b6913751717","actionData","errors"]