[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f79d2a84-4b26-412b-9228-0cd28195a51d","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 Tahun 2013","number","2","year","2013","published_date","2013-04-18","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bangka Barat","place_of_enactment","Mentok","theme","Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI – RETRIBUSI
2013
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD No.2 Seri C 2013
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
ABSTRAK:	\n \n bahwa seiring dengan kian maraknya pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kabupaten Bangka Barat perlu penataan dan pengendalian menara telekomunikasi dalam rangka menciptakan tatanan daerah/kota yang teratur, rapi dan untuk meningkatkan pelayanan publik \n Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.8 Tahun 1981; UU No.27 Tahun 2000; UU No.28 Tahun 2002; UU No.5 Tahun 2003; uu No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapakali dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.26 Tahun 2007; UU No.28 Tahun 2009; UU No.32 Tahun 2009; PP No.27 Tahun 1983; PP No.52 Tahun 2000; PP No.38 Tahun 2007; PP No.15 Tahua 2010; Perda Kab.Bangka Barat No.2 Tahun 2008; Perda Kab.Bangka Barat No.21 Tahun 2008 \n Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini: Ketentuan Umum, Nama, Subjek dan Objek Retribusi, Golongan Retribusi, Besaran Tarif Retribusi, Masa Berlaku, Prinsip, Sasaran dan Penetapan Besaran Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran, Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi, Keberatan, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Penagihan, Kedaluwarsa Penagihan, Ketentuan Penyidikan, Ketentuan Pidana, Ketentuan Peralihan, Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 18 April 2013. \n - Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati\r\nTata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati\r\n- Tata cara penagihan diatur lebih lanjut dengan Per aturan Bupati\r\n- Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Bupati paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan\r\n \n 11 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pembangunan Menara Telekomunikasi Seluler (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2008 Nomor 7 Seri D)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Bangka Barat. Latar belakangnya adalah perlunya penataan dan pengendalian menara telekomunikasi seiring dengan maraknya pembangunan menara di wilayah tersebut, dengan tujuan menciptakan tatanan daerah yang teratur dan meningkatkan pelayanan publik.

Ketentuan substansial dalam peraturan ini mencakup:

Nama, Subjek dan Objek Retribusi: Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dipungut sebagai pembayaran atas jasa pengendalian menara telekomunikasi. Subjek retribusi adalah setiap orang pribadi dan/atau badan usaha yang memiliki menara di daerah. Objek retribusi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan, dan kepentingan umum.
Besaran Tarif Retribusi: Tarif retribusi ditetapkan sebesar 2% (dua persen) per tahun dari nilai jual objek pajak yang digunakan sebagai dasar penghitungan Pajak Bumi dan Bangunan menara telekomunikasi. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
Masa Berlaku: Masa pengendalian menara berlaku selama 4 (empat) tahun dan wajib dilakukan perpanjangan jika masa berlaku berakhir.
Tata Cara Pemungutan dan Pembayaran: Pemungutan retribusi dilarang diborongkan dan dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. Pembayaran retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen sah lainnya.
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi: Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi, terutama kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam atau kerusuhan.
Keberatan: Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD kepada Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan.
Penagihan: Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD dengan didahului dengan surat teguran.

","transitional_provisions","1. Menara telekomunikasi yang telah memiliki IMB yang telah melewati umur rencana dan/atau 20 (dua puluh) tahun dan letaknya tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka pemilik menara wajib membongkar menaranya dan harus dipindahkan dan/atau ditempatkan pada menara bersama.\n2. Bagi pemilik menara yang tidak memiliki IMB dan letak menara tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka menara tersebut harus dipindahkan dan/atau ditempatkan pada menara bersama selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak ditetapkannya Peraturan ini dan bagi pemilik menara yang tidak melaksanakan kewajibannya maka akan dikenakan denda sebagaimana tersebut dalam Pasal 23.\n3. Tindakan penertiban akan dilakukan terhitung paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.","sanctions","1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau Pidana Denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF WEST BANGKA
REGIONAL REGULATION OF WEST BANGKA REGENCY
NUMBER 2 OF 2013
CONCERNING
TELECOMMUNICATION TOWER CONTROL RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WEST BANGKA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that along with the increasing development of telecommunication towers in the West Bangka Regency area, it is necessary to structure and control telecommunication towers in order to create an orderly, neat regional/city arrangement and to improve public services;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Telecommunication Tower Control Retribution;

In View of:

Article 18 paragraph (6) of the 1945 State Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 8 of 1981 concerning the Criminal Procedure Code (State Gazette of the Republic of Indonesia of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f79d2a84-4b26-412b-9228-0cd28195a51d","actionData","errors"]