[{"_1":2,"_119":-5,"_120":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f778c2b0-6beb-482c-83ad-aa2f3bef8e35","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_115":116,"_117":118},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":-5,"_113":114},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rote Ndao Nomor 6 Tahun 2019","number","6","year","2019","published_date","2019-08-24","effective_date","2019-08-26","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"26bae219-ed4b-4944-b8e5-08ef75166680","Sistem Pendidikan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rote Ndao","place_of_enactment","Ba'a","theme","Penyelenggaraan Pendidikan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pendidikan-Penyelenggaraan
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2019/No.76
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan
ABSTRAK:	\n \n bahwa pendidikan merupakan salah satu hak warga Negara, oleh karenanya negara harus mampu menjamin pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan, peningkatan mutu pendidikan dan relevansi pendidikan dalam menghadapi tantangan sesuai dengan perkembangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga penyelenggaraan pendidikan harus dilakukan secara terencana, terarah, terpadu, sistematis dan berkesinambungan dalam satuan system pendidikan nasional; bahwa pembangunan nasional di bidang pendidikan adalah upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, dan beralhlak mulia serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dalam mewujudkan masyarakat yang beradab, adil, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945; bahwa dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan bahwa Pendidikan Dasar merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah Kabupaten/Kota sehingga pemerintah daerah Kabupaten Rote Ndao berwenang mengatur penyelenggaraan pendidikan dasar untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan dasar yang ada di daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan \n Dasar hukum peraturan tersebut adalah Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 9 Tahun 2002; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 17 tahun 2010 \n Peraturan tersebut berisi tentang I. Ketentuan Umum; II. Dasar, Tujuan, Fungsi, dan Prinsip Penyelenggaraan Pendidikan; III. Pengelolaan Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah; IV. Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan; V. Pendidik dan Tenaga Pendidikan; VI. Kewajiban Peserta Didik dan Pembinaan Kepada Peserta Didik; VII. Peran Serta Masyarakat; VIII. Pendirian, PErubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan; IX. Penyelanggaraan Pendidikan Formal; X. Penyelanggaraan Pendidikan Nonformal; XI. Penyelanggaraan Pendidikan Informal; XII. Pendidikan Layanan Khusus; XIII. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerjasama; XIV. Pembinaan dan Pengawasan; XV. Sanksi Administratif; XVI. Ketentuan Peralihan; XVII. Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2019. \n 27 halaman; 4 halaman penjelasan \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Rote Ndao. Latar belakangnya adalah pendidikan sebagai hak warga negara yang harus dijamin pemerataannya, peningkatan mutunya, dan relevansinya dengan perkembangan zaman. Tujuannya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.

Ketentuan substansial mencakup:

Tanggung jawab Bupati dalam mengelola sistem pendidikan dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan.
Kebijakan daerah bidang pendidikan yang merupakan penjabaran dari kebijakan nasional dan provinsi, dituangkan dalam berbagai rencana pembangunan daerah dan peraturan daerah/Bupati.
Partisipasi pendidikan dengan menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang tidak mampu, serta penetapan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan.
Penjaminan mutu pendidikan melalui pelaksanaan standar pelayanan minimal dan fasilitasi penjaminan mutu pendidikan.
Pengembangan pendidikan berbasis keunggulan lokal.
Fasilitasi akreditasi dan sertifikasi internasional.
Pembinaan prestasi peserta didik.
Pengembangan sistem informasi pendidikan daerah berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
Pengelolaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara objektif, transparan, dan akuntabel.
Pengelolaan pendidikan oleh satuan pendidikan, termasuk tanggung jawab, kebijakan, partisipasi, penjaminan mutu, dan sistem informasi pendidikan.
Pendidik dan tenaga kependidikan, meliputi status, kualifikasi, pengangkatan, penempatan, pembinaan karier, promosi, penghargaan, tugas sebagai kepala sekolah/madrasah, dan larangan.
Kewajiban peserta didik dan pembinaan kepada peserta didik.
Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui berbagai komponen masyarakat, pendidikan berbasis masyarakat, dewan pendidikan, komite sekolah/madrasah, organisasi profesi, dan forum guru/kepala sekolah/pengawas sekolah.
Pendirian, perubahan, dan penutupan satuan pendidikan.
Penyelenggaraan pendidikan formal (PAUD dan pendidikan dasar), nonformal, informal, pendidikan layanan khusus, dan satuan pendidikan kerjasama.
Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.

","transitional_provisions","1. Satuan pendidikan yang belum menyesuaikan dengan standar nasional pendidikan supaya menyesuaikan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Penyelenggara Satuan Pendidikan, Pendidik dan tenaga kependidikan, Dewan Pendidikan dan/atau Komite Sekolah/Madrasah, yang melanggar ketentuan dalam peraturan ini dikenai sanksi administratif.\n2. Sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan/atau pencabutan izin.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF ROTE NDAO
THE PROVINCE OF EAST NUSA TENGGARA

LOCAL REGULATION OF ROTE NDAO REGENCY
NUMBER 6 OF 2019
on
EDUCATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF ROTE NDAO,

\n\n \n \n

Considering :

that education is one of the rights of citizens, therefore the state must be able to guarantee equal opportunities to obtain education, improve the quality of education and the relevance of education in facing challenges in accordance with the development of changes in local, national and global life so that the implementation of education must be carried out in a planned, directed, integrated, systematic and sustainable manner within the national education system;
that national development in the field of education is an effort to educate the nation and improve the quality of Indonesian people who are faithful, devoted, and have noble character and master science,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f778c2b0-6beb-482c-83ad-aa2f3bef8e35","actionData","errors"]