[{"_1":2,"_125":-5,"_126":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7680e11-f1a0-43d5-a75a-6de94c189f1c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_121":122,"_123":124},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":-5,"_119":120},"title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2021 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 tentang Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan/atau Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan","short_title","Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 85 Tahun 2021","number","85","year","2021","published_date","2021-11-22","effective_date","2021-12-03","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","5e75b48c-9b41-41d0-9e99-54e358ec6d19","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Menteri Perhubungan","short_name","Permenhub","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"d67c4605-d5de-4825-91ac-8b25d478786c","Transportasi Darat, Laut & Udara","tags",[],"location","Kementerian Perhubungan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 tentang Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan/atau Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2021
Peraturan Menteri Perhubungan NO. 85, BN 2021 (1323): 8 hlm; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Perhubungan TENTANG Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 tentang Lembaga Penyelenggara Pendidikan dan/atau Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2021. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2021 ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Penerbangan. Tujuannya adalah untuk mengatur lembaga penyelenggara pendidikan dan/atau pelatihan di bidang navigasi penerbangan. Kebijakan ini mencakup standar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sertifikasi lembaga, serta kewenangan dan kewajiban lembaga tersebut. Lembaga pelatihan wajib memiliki sertifikat yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan diverifikasi oleh Direktur Jenderal. Lembaga pelatihan juga harus menyusun dan memelihara Pedoman Pelaksanaan Pelatihan (TPM) dan modul pembelajaran yang selalu terkini. Selain itu, lembaga pelatihan diwajibkan melaporkan pelaksanaan pelatihan kepada Direktur Jenderal setidaknya sekali setahun dan melakukan pengawasan internal untuk menjaga kualitas pelatihan.

","transitional_provisions","1. Lembaga Pelatihan harus menyesuaikan kurikulum dan silabus dengan peraturan menteri ini dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan. 2. Sertifikat Lembaga Pelatihan yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dapat dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan, denda administratif, dan/atau pencabutan.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98,"_36":99},"text","Permenhub No. 43 Tahun 2016 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 143 (Civil Aviation Safety Regulations Part 143) Tentang Penyelenggara Pendidikan dan Pelatihan Bidang Navigasi Penerbangan (Air Navigation Training Provider)","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/103219/permenhub-no-43-tahun-2016","c03900a7-8891-4e90-94eb-09a0385dfca3","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

STATE GAZETTE
REPUBLIC OF INDONESIA

No.1323, 2021 MINISTRY OF TRANSPORTATION. Civil Aviation Safety Regulations Part 143. Revocation.

REGULATION OF THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER PM 85 OF 2021
CONCERNING
CIVIL AVIATION SAFETY REGULATIONS PART 143
CONCERNING INSTITUTIONS ORGANIZING EDUCATION AND/OR
TRAINING IN THE FIELD OF AIR NAVIGATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF TRANSPORTATION OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:	\n \n that to implement the provisions of Article 119 of Government Regulation Number 32 of 2021 concerning the Implementation of the Aviation Sector, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Transportation concerning Civil Aviation Safety Regulations Part 143 concerning Institutions Organizing Education and/or Training in the Field of Air Navigation; \n \n
In view of:	\n \n Ar

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7680e11-f1a0-43d5-a75a-6de94c189f1c","actionData","errors"]