For the best experience, openVeritaskon desktop.

Free Trial active — Full AIYU access for 7 days, no credit card required.

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026

Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital Nomor 9 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak

Also known as: Permenkomdigi 9/2026 · Permenkomdigi No. 9 Tahun 2026 · Permenkomdigi Nomor 9 Tahun 2026

Status:
Active
Effective Date:6 Maret 2026Publication Date:6 Maret 2026
Teknologi, Media & TelekomunikasiPerlindungan Data Pribadi & Keamanan SiberHak Asasi Manusia

Information

TypePeraturan Menteri Komunikasi dan Digital
ThemePeraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak
LocationKementerian Komunikasi dan Digital
Effective Date06 Maret 2026
Publication Date06 Maret 2026

(-)

Peraturan Menteri ini ditetapkan sebagai pedoman pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan sistem elektronik dalam pelindungan anak. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk, layanan, dan fitur yang tersedia di ruang digital aman dan sesuai dengan tahapan tumbuh kembang anak.

Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) diwajibkan untuk menetapkan batasan minimum usia anak, yaitu paling rendah 3 (tiga) tahun, dengan pengelompokan rentang usia yang spesifik. PSE wajib melakukan penilaian mandiri (self-assessment) untuk memastikan kesesuaian produk dengan batasan usia tersebut, serta menerapkan desain pelindungan anak dan mekanisme verifikasi pengguna anak yang andal.

Selain itu, peraturan ini mengatur penilaian tingkat risiko produk, layanan, dan fitur berdasarkan tujuh aspek utama, yaitu: interaksi dengan orang asing, paparan konten negatif (pornografi, kekerasan, dll), eksploitasi anak sebagai konsumen, keamanan data pribadi, risiko adiksi, serta gangguan kesehatan psikologis dan fisiologis. Berdasarkan hasil verifikasi kementerian, produk akan dikategorikan ke dalam profil risiko tinggi atau rendah. PSE juga diwajibkan untuk menyediakan teknologi kontrol orang tua, terutama pada layanan yang memungkinkan interaksi dengan pihak asing atau media sosial.

1. Pelaporan hasil penilaian mandiri atas Produk, Layanan, dan Fitur oleh Penyelenggara Sistem Elektronik wajib disampaikan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Menteri ini diundangkan.

1. Pelanggaran terhadap kewajiban pelindungan anak dalam penyelenggaraan sistem elektronik dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara, atau pemutusan akses. 2. Pemberian keterangan, data, atau dokumen yang tidak benar/menyesatkan dalam laporan penilaian mandiri dapat menjadi dasar pengenaan sanksi administratif yang lebih berat atau pelaporan kepada aparat penegak hukum.
REGULATION OF THE MINISTER OF COMMUNICATION AND DIGITAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 2026
CONCERNING
IMPLEMENTING REGULATION OF GOVERNMENT REGULATION NUMBER 17 OF 2025
CONCERNING GOVERNANCE OF ELECTRONIC SYSTEM PROVISION
IN CHILD PROTECTION

BY THE GRACE OF THE ONE ALMIGHTY GOD

THE MINISTER OF COMMUNICATION AND DIGITAL OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,
Considering :
  1. that to implement the provisions of Article 6, Article 20 paragraph (5), Article 27 paragraph (2), Article 29 paragraph (10), Article 36, and Article 47
Locked content

Continue with Full Access

Activate your Veritask subscription for full access to Veritask AI premium features.