[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f75e7635-3f44-4b7f-976d-0ae0a4cfe834","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemanggilan Dan Permintaan Keterangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan","short_title","Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2008","number","3","year","2008","published_date","2008-08-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","696d3673-ce70-485b-a0dd-fd8c9dfb493f","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan","short_name","Peraturan BPK","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","BPK RI","place_of_enactment","Jakarta","theme","Tata Cara Pemanggilan Dan Permintaan Keterangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN - PEMERIKSAAN
2008
Peraturan BPK NO. 3, LN 2008 (120) : 6 hlm.
Peraturan BPK TENTANG Tata Cara Pemanggilan Dan Permintaan Keterangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan
ABSTRAK:	\n \n Untuk melaksanakan Pasal 10 huruf d dan Pasal 11 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta Pasal 9 ayat (1) huruf b UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tentang Tata Cara Pemanggilan dan Permintaan Keterangan Oleh Badan Pemeriksa Keuangan. \n Dasar hukum Peraturan BPK ini adalah UU Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006. \n Peraturan BPK ini mengatur mengenai tata cara pemanggilan dan pemrintaan keterangan oleh BPK kepada: 1) pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab dan/atau berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara; 2) badan hukum yang diwakili oleh direksi atau pengurus yang bertanggung jawab dan/atau berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dari keuangan negara; dan 3) seseorang yang memiliki informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dari keuangan negara. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan BPK ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2008. \n Lampiran 5 berkas. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan ini mengatur tata cara pemanggilan dan permintaan keterangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Latar belakang peraturan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Definisi**: Penjelasan mengenai istilah-istilah seperti BPK, pemeriksaan, pemanggilan, dan seseorang yang dapat dipanggil.\n2. **Ruang Lingkup Pemanggilan**: Pejabat atau pegawai yang bertanggung jawab atas pengelolaan keuangan negara, badan hukum yang diwakili oleh direksi atau pengurus yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dari keuangan negara, dan seseorang yang memiliki informasi terkait pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai dari keuangan negara.\n3. **Pihak yang Berwenang Melakukan Pemanggilan**: Ketua, Wakil Ketua, Anggota BPK, dan/atau pejabat yang ditunjuk.\n4. **Tata Cara Pemanggilan**: Pemanggilan dilakukan melalui surat panggilan yang memuat dasar, alasan, nama, jabatan, alamat, waktu, tempat, informasi yang diperlukan, ketentuan sanksi, dan identitas pemanggil. Surat panggilan disampaikan langsung dan harus diterima paling lambat 3 hari sebelum waktu permintaan keterangan. Jika panggilan tidak dipenuhi tanpa alasan yang patut dan wajar, akan disampaikan surat panggilan kedua dan ketiga. Jika tetap tidak dipenuhi, BPK melaporkan kepada pihak yang berwenang.\n5. **Permintaan Keterangan**: Seseorang yang dipanggil wajib hadir dan tidak dapat diwakilkan. Hasil permintaan keterangan dituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan yang ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jika menolak memberikan keterangan, dibuat Berita Acara Penolakan Pemberian Keterangan dan BPK melaporkan kepada pihak yang berwenang.","transitional_provisions","(-)","sanctions","Berdasarkan Pasal 7 huruf f, surat panggilan harus mencantumkan ketentuan tentang sanksi berdasarkan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, yaitu pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) bagi yang menolak pemanggilan tanpa alasan yang sah.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE SUPREME AUDIT BOARD
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 3 OF 2008
CONCERNING
PROCEDURES FOR SUMMONING AND REQUESTING INFORMATION
BY THE SUPREME AUDIT BOARD

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE SUPREME AUDIT BOARD OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that to implement Article 10 letter d and Article 11 of Law Number 15 of 2004 concerning the Audit of Management and Responsibility of State Finance and Article 9 paragraph (1) letter b of Law Number 15 of 2006 concerning the Supreme Audit Board, it is necessary to stipulate a Regulation of the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia concerning Procedures for Summons and Request for Information by the Supreme Audit Board;

In view of:

Law Number 15 of 2004 concerning the Audit of Management and Responsibility of State Finance (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2004

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f75e7635-3f44-4b7f-976d-0ae0a4cfe834","actionData","errors"]