[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7545f6a-d945-4c26-9aa5-b0fe11e5c101","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perencanaan Berjalan Terintegrasi","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2020","number","3","year","2020","published_date","2020-03-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Konawe Kepulauan","place_of_enactment","Langara","theme","Perencanaan Berjalan Terintegrasi","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

perencanaan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020 Nomor 3
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perencanaan Berjalan Terintegrasi
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa pembangunan daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional yang harus dirumuskan secara seksama mulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat;\r\nb. bahwa untuk memadukan Perencanaan Berjalan Terintegrasi, maka perlu disusun secara sistematis, terarah, dan menyeluruh, sehingga dapat dijadikan pedoman dalam proses perencanaan dan penganggaran yang adil dan setara di Kabupaten Konawe Kepulauan;\r\nc. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum berdasar ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta pasal 260, Pasal 262, Pasal 263, dan Pasal 267 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah,perlu disusun pengaturandalam peraturan daerah;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Berjalan Terintegrasi Kabupaten Konawe Kepulauan; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;\r\n2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);\r\n4. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Kepulauan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembraran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5415) ;\r\n5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). \n Bab I Ketentuan Umum\r\nBab II Rencana Pembangunan Daerah\r\nBab III Masa Reses Anggota DPRD\r\nBab IV Penganggaran\r\nBab V Koordinasi Perencanaan Berjalan Terintegrasi\r\nBab VI Pengendalian dan Evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah\r\nBab VII Kinerja Pembangunan Daerah\r\nBab VIII Perubahan Rencana Pembangunan Daerah\r\nBab IX Pengelolaan SIPBT\r\nBab X Ketentuan Lain-lain\r\nBab XI Ketentuan Peralihan\r\nBab XII Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2020. \n 94 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perencanaan Berjalan Terintegrasi di Kabupaten Konawe Kepulauan. Latar belakangnya adalah untuk merumuskan pembangunan daerah secara seksama mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga evaluasi, dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kepentingan masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyusun perencanaan yang sistematis, terarah, dan menyeluruh sebagai pedoman dalam proses perencanaan dan penganggaran yang adil dan setara.

Ketentuan substansial mencakup:

Proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten, yang memuat visi, misi, sasaran, dan arah pembangunan daerah.
Proses penyusunan dan penetapan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati, serta memuat tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan daerah.
Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten, yang memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau pilihan.
Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten, yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten dan memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten, yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan.
Penganggaran yang dilaksanakan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan integrasi dan konsistensi antara dokumen perencanaan dan penganggaran.
Koordinasi perencanaan pembangunan daerah dan perencanaan penganggaran daerah untuk menciptakan sinkronisasi dan sinergi pelaksanaan pembangunan.
Pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah untuk mewujudkan konsistensi antara kebijakan, pelaksanaan, dan hasil rencana pembangunan.

Peraturan ini juga mengatur tentang Masa Reses anggota DPRD, yang dipergunakan untuk menyerap aspirasi masyarakat, serta pengelolaan Sistem Informasi Perencanaan Berjalan Terintegrasi (SIPBT) sebagai aplikasi sistem informasi untuk mengelola semua tahapan dalam sistem perencanaan.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua dokumen rencana pembangunan daerah yang telah disusun dinyatakan masih tetap berlaku dan digunakan sampai tersusunnya rencana pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan Perda tentang RPJPD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota DPRD dan Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.\n2. Apabila penyelenggara Pemerintahan Daerah tidak menetapkan peraturan Daerah tentang RPJMD Kabupaten sebagaimana dimaksud ayat (1), anggota DPRD dan Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.\n3. Apabila Bupati tidak menetapkan peraturan Bupati tentang RKPD Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), Bupati dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkan hak-hak keuangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan selama 3 (tiga) bulan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF KONAWE ISLANDS
SOUTHEAST SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF KONAWE ISLANDS REGENCY
NUMBER 3 OF 2020
CONCERNING
INTEGRATED ONGOING PLANNING

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF KONAWE ISLANDS,

Considering:

that regional development is part of national development that must be carefully formulated starting from the planning, budgeting, implementation, to evaluation processes, taking into account the principles of justice and the interests of the community;
that to integrate Integrated Ongoing Planning, it needs to be systematically, purposefully, and comprehensively prepared, so that it can be used as a guideline in the planning and budgeting process that is fair and equal in Konawe Islands Regency;
that to provide direction, foundation and legal certainty based on the provisions of Article 27 paragraph (2) of Law Number 25 of 2004 concerning the National Development Planning System, as well as Article

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7545f6a-d945-4c26-9aa5-b0fe11e5c101","actionData","errors"]