[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f74e861e-b43b-47b6-b838-47aae649c4e6","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 tentang PENGELOLAAN AIR TANAH","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014","number","29","year","2014","published_date","2014-09-12","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"360deae4-b25d-46fe-82b4-24d9ea5dfdf8","Penyediaan Air Bersih",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","PENGELOLAAN AIR TANAH","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENGELOLAAN AIR TANAH
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 29,
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PENGELOLAAN AIR TANAH
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa air tanah merupakan salah satu sumber daya air dan unsur yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat mengakibatkan dampak yang luas serta pemulihannya sulit dilakukan sehingga perlu dikelola secara adil dan bijaksana dengan melakukan pengaturan yang menyeluruh dan berwawasan lingkungan;\r\nb. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4) dan Pasal 16 ayat (2J Peraturan Pemerintah\r\nNomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah, maka pengelolaannya perlu diatur;\r\nc. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Tanah; \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 \r\n3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004\r\n4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 \r\n5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 \r\n6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 \r\n7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009\r\n8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 \r\n9.Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 \r\n10.\t Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 \r\n11.\t Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 \r\n12.\t Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 \r\n13.\t Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008\r\n14.\t Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012\r\n15.\t Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2009 \r\n16.\t Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014\r\n18. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2009 \r\n19. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009\r\n20. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2011\r\n21. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011\r\n22. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2011\r\n23. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2014\r\n \n Pengelolaan arr tanah dise1enggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan kemanfaatan air tanah yang berkelanjutan untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 12 September 2014. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Air Tanah bertujuan untuk mewujudkan pemanfaatan air tanah yang berkelanjutan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, didasarkan pada asas kelestarian, keseimbangan, kemanfaatan umum, keterpaduan, keadilan, kemandirian, transparansi, dan akuntabilitas.

Ketentuan Substansial:

Gubernur memiliki wewenang menetapkan kebijakan pengelolaan air tanah provinsi, menentukan cekungan air tanah, menetapkan rencana pengelolaan air tanah lintas Kabupaten/Kota, mengelola kawasan lindung air tanah, dan memberikan rekomendasi teknis untuk izin pemakaian air tanah. Kepala Dinas Pertambangan dan Energi melaksanakan wewenang ini dengan koordinasi bersama dinas terkait dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pengelolaan air tanah meliputi inventarisasi (pemetaan, penyelidikan, eksplorasi), konservasi (penentuan zona konservasi, perlindungan, pengawetan, pengendalian pencemaran), perencanaan pendayagunaan, dan pendayagunaan (penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, pengusahaan).

Setiap pemakaian dan pengusahaan air tanah harus memiliki izin dari Bupati/Walikota setelah mendapat rekomendasi teknis dari Gubernur. Pemegang izin memiliki hak dan kewajiban, termasuk mentaati rekomendasi teknis, memasang meter air, melaporkan kegiatan, membayar pajak, dan menyediakan air untuk kebutuhan masyarakat setempat.

","transitional_provisions","1. Terhadap izin dan/atau rekomendasi teknis yang telah ada dan masih berlaku, harus disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n2. Peraturan Gubernur yang mengatur prosedur, tatacara dan persyaratan inventarisasi, peruntukan dan pemanfaatan, perizinan, rekomendasi teknis, pengawasan dan pengendalian air tanah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 15, Pasal 17 ayat (2), Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 22 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah).\n2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[106],{"_107":108,"_109":110,"_36":111},"text","PERDA Prov. Lampung No. 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Air Tanah","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/280359/perda-prov-lampung-no-5-tahun-2019","1f701f7a-ce50-418c-a845-525c9cf3bd5e","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF LAMPUNG

REGIONAL REGULATION OF LAMPUNG PROVINCE
NUMBER 29 OF 2014
ON
GROUNDWATER MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF LAMPUNG,

\n\n \n \n

Considering:

that groundwater is a water resource and a very important element for people's lives, the existence of which is limited and damage to which can have widespread impacts and is difficult to restore, so it needs to be managed fairly and wisely by carrying out comprehensive and environmentally sound arrangements;
that based on Law Number 7 of 2004 concerning Water Resources and to implement the provisions of Article 6 paragraph (4) and Article 16 paragraph (2) of Government Regulation Number 43 of 2008 concerning Groundwater, its management needs to be regulated;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Groundwater

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f74e861e-b43b-47b6-b838-47aae649c4e6","actionData","errors"]