[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7487e78-2d1c-4a50-8a9d-ef6cce9c37bd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":84,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2017 tentang SISTEM KEAMANAN MELALUI KAMERA PENGAMAN DI OBJEK VITAL,FASILITAS UMUM DAN KAWASAN TERTENTU DI KOTA BANDAR LAMPUNG","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2017","number","01","year","2017","published_date","2017-06-14","effective_date","2017-06-15","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"df66ef5f-80d0-4561-9855-5a291a8c64d2","Pertahanan & Keamanan Negara","tags",[],"location","Pemerintah Kota Bandar Lampung","place_of_enactment","Bandar Lampung","theme","SISTEM KEAMANAN MELALUI KAMERA PENGAMAN DI OBJEK VITAL,FASILITAS UMUM DAN KAWASAN TERTENTU DI KOTA BANDAR LAMPUNG","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SISTEM KEAMANAN MELALUI KAMERA PENGAMAN DI OBJEK VITAL, FASILITAS UMUM DAN KAWASAN TERTENTU
2017
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 01, LD.2017/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG SISTEM KEAMANAN MELALUI KAMERA PENGAMAN DI OBJEK VITAL,FASILITAS UMUM DAN KAWASAN TERTENTU DI KOTA BANDAR LAMPUNG
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa dalam rangka mendukung terwujudnya Kota Bandar Lampung yang semakin maju, makmur dan sejahtera maka diperlukan proses pembangunan yang berjalan secara lancar dan berkesinambungan. Untuk itu diperlukan situasi kamtibmas di Bandar Lampung yang aman dan kondusif untuk mendukung proses pembangunan; \r\n b. bahwa dalam upaya menciptakan dan pemeliharaan keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat secara berkesinambungan tersebut, perlu dilakukan peningkatan upaya - upaya dan langkah -langkah dalam penanganan, pencegahan, deteksi dini secara terkoordinasi yang melibatkan aparat keamanan, pemerintah daerah, swasta serta partisipasi seluruh komponen masyarakat; \r\n c. bahwa untuk mewujudkan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas, maka diperlukan sistem pengamanan berbasis teknologi berupa pemasangan kamera pengaman di obyek vital, fasilitas umum, kawasan tertentu di Kota Bandar Lampung; \r\n d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) (b) dan (c) perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung tentang sistem keamanan melalui Kamera Pengaman pada objek vital, fasilitas umum dan kawasan tertentu di Kota Bandar Lampung \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57),tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 388) 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886; 6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168); 7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4169); 8. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002, Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 4247); \r\n \r\n \r\n 9. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pi dana Terorisme, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284); \r\n \r\n 10. Undang-Undang Nomor 16 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2002 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada peristiwa peledakan bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002 menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4285); 11. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3213); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1983 tentang Perubahan Nama Kotamadya Daerah Tingkat II Tanjungkarang-Telukbetung menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bandar Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3254); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) 17. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Keamanan Dalam Negeri 18. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah; 19. Peraturan bersama Menteri Hukum dan Ham dan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Parameter Hak Azazi Manusia; 20. Peraturan Kapolri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Sistem Laporan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat; \r\n 21 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2014 bTentang Bangunan Gedung. \n Peraturan ini mengatur mengenai:\r\n1. KETENTUAN UMUM \r\n2. MAKSUD DAN TUJUAN \r\n3. KEWENANGAN \r\n4. MANAJEMEN PENGELOLAAN SISTEM KEAMANAN KAMERA PENGAMAN \r\n5. PENGAWASAN KEAMANAN \r\n6. KETENTUAN PENYIDIKAN \r\n7. KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF \r\n8. KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Juni 2017. \n Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota \n 7 jlm, penjelasan 6 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2017 tentang Sistem Keamanan Melalui Kamera Pengaman di Objek Vital, Fasilitas Umum dan Kawasan Tertentu di Kota Bandar Lampung bertujuan untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif serta tata kehidupan kota yang aman, nyaman, dan tentram.

Latar Belakang dan Tujuan:

Mendukung pembangunan kota yang maju, makmur, dan sejahtera melalui situasi kamtibmas yang aman.
Meningkatkan upaya penanganan, pencegahan, dan deteksi dini kejahatan secara terkoordinasi.
Mewujudkan sistem pengamanan berbasis teknologi dengan pemasangan kamera pengaman.

Ketentuan Substansial:

Kewenangan Walikota: Menetapkan pelaksanaan perencanaan, pemasangan, pengelolaan, dan pemeliharaan kamera pengaman; melarang penggunaan jaringan kamera pengaman di luar ketentuan; menunjuk lokasi, pengelolaan, dan pembinaan pengguna kamera pengaman; mengatur kewajiban pemasangan kamera pengaman bagi badan hukum atau perkumpulan; dan membentuk Badan Koordinasi Keamanan Kota Bandar Lampung (BKK).
Manajemen Pengelolaan Sistem Keamanan: Pemerintah Kota menyusun rencana induk jaringan sistem keamanan melalui kamera pengaman yang meliputi arah kebijakan perencanaan, rencana kebutuhan jaringan, rencana kebutuhan simpul, dan dukungan anggaran.
Badan Koordinasi Keamanan Kota Bandar Lampung (BKK): Dibentuk untuk melaksanakan sistem keamanan melalui kamera pengaman, terdiri dari unsur Pemerintah Kota, DPRD, Kepolisian, TNI, dan Kejaksaan. BKK berwenang menetapkan kebijakan operasional, melakukan pemeriksaan rutin, monitoring, dan pengawasan.
Kewajiban Pemasangan Kamera Pengaman: Setiap orang atau badan hukum yang menempati atau memiliki objek vital, fasilitas umum, dan kawasan tertentu wajib memasang jaringan kamera pengaman sesuai rencana induk, menggunakan kamera pengaman sesuai fungsi dan tujuan, serta menggunakan jenis kamera yang mampu merekam lebih dari 30 hari.
Pengawasan Keamanan: Pembangunan, pemasangan, pengadaan, dan pemeliharaan sistem keamanan pada fasilitas umum dan kawasan tertentu yang dikelola Pemerintah Kota disiapkan oleh Pemerintah Kota. Pemilik/pengguna bangunan yang termasuk kategori objek vital dan kawasan tertentu wajib memasang kamera pengaman yang terintegrasi dengan sistem keamanan Kota Bandar Lampung.
Pusat Kontrol: Pemerintah Kota membangun pusat kontrol untuk pengendalian keamanan dan monitoring secara terintegrasi, yang dikendalikan oleh BKK Kota Bandar Lampung.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang atau badan hukum yang melanggar Pasal 8 dan Pasal 10 ayat (4) dapat dipidana kurungan paling lama 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,-.\n2. Setiap orang atau badan hukum yang menyalahgunakan sistem keamanan dikenakan sanksi pidana penjara dan/atau denda sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.\n3. Sanksi administratif berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan/penghentian kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANDAR LAMPUNG
LAMPUNG PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANDAR LAMPUNG CITY
NUMBER 01 OF 2017
ABOUT
SECURITY SYSTEM THROUGH SECURITY CAMERAS IN VITAL OBJECTS,
PUBLIC FACILITIES AND CERTAIN AREAS IN THE CITY OF BANDAR LAMPUNG

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANDAR LAMPUNG,

Considering:

that in order to support the realization of Bandar Lampung City which is increasingly advanced, prosperous and prosperous, a smooth and sustainable development process is needed. For this reason, a kamtibmas (public order and security) situation in Bandar Lampung that is safe and conducive is needed to support the development process;
that in an effort to create and maintain security, public order and public peace in a sustainable manner, it is necessary to increase efforts and steps in handling, preventing, early detection in a coordinated manner involving security forces, local governments, the private sector and the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7487e78-2d1c-4a50-8a9d-ef6cce9c37bd","actionData","errors"]