[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f73fe04a-2823-4e94-9c05-bc03113a4400","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2023 tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2023","number","7","year","2023","published_date","2023-04-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"76869513-577e-408d-8a25-e04dbb0c2245","Pajak & Retribusi Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Banjarmasin","place_of_enactment","Banjarmasin","theme","Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pajak dan Retribusi Daerah
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2023/NO.1
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing
ABSTRAK:	\n \n Bahwa dalam rangka mewujudkan otonomi daerah yang\r\nluas, nyata dan bertanggung jawab, daerah perlu\r\nmengoptimalkan pendapatan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;\r\nBahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting\r\nguna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah,\r\nmendukung perkembangan otonomi daerah, serta sebagai\r\nupaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di\r\nKota Banjarmasin; Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (4) Undang-\r\nUndang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara\r\nPemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 34\r\nTahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing,\r\nPemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan\r\ndaerah mengenai pemungutan Retribusi Penggunaan\r\nTenaga Kerja Asing; Bahwa ketentuan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin\r\nNomor 30 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga yang sudah tidak sesuai dengan dasar hukum sebagaimana dimaksud dalam huruf c, sehingga perlu diganti; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. \n Dasar Hukum: Undang- Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 8 Tahun 2021; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021. \n Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Nama, Objek, Dan Subjek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa Retribusi; Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif Retribusi; Struktur Dan Besarnya Tarif Retribusi; Wilayah Pemungutan; Masa Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Kadaluwarsa Penagihan Retribusi; Keberatan Wajib Retribusi; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pemeriksaan; Pemanfaatan Retribusi; Insentif Pemungutan; Pelaksanaan Dan Pengawasn; Sanksi Administratif; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2023. \n 18 Halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 30 Tahun 2014 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Asing (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 53).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kota Banjarmasin. Latar belakang ditetapkannya peraturan ini adalah untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sejalan dengan otonomi daerah dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini meliputi:\n\n1. **Nama, Objek, dan Subjek Retribusi:** Retribusi dipungut dari pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pelayanan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan. Objek retribusi adalah pemberian pengesahan atas RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di daerah, kecuali untuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan. Subjek retribusi adalah pemberi kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA perpanjangan.\n2. **Golongan Retribusi:** Retribusi Penggunaan TKA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.\n3. **Tarif Retribusi:** Tarif ditetapkan sebesar US$100 per jabatan per orang per bulan, dibayarkan dalam Rupiah berdasarkan nilai tukar yang berlaku. Tarif ini dapat ditinjau kembali paling lama 3 tahun sekali.\n4. **Tata Cara Pemungutan, Pembayaran, dan Penagihan:** Retribusi ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, harus dilunasi sekaligus paling lama 15 hari sejak diterbitkan. Penagihan dilakukan dengan STRD didahului Surat Teguran. Hasil pendapatan retribusi disetor ke kas daerah.\n5. **Kedaluwarsa Penagihan:** Hak penagihan kedaluwarsa setelah 3 tahun sejak terutangnya retribusi, kecuali jika ada tindak pidana di bidang retribusi atau pengakuan utang dari Wajib Retribusi.\n6. **Keberatan dan Pengembalian:** Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan atas SKRD, yang harus diputuskan oleh Wali Kota dalam 6 bulan. Kelebihan pembayaran dapat dikembalikan dengan permohonan.","transitional_provisions","Pasal 32\nPada saat ketentuan Pasal 624 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842) berlaku, maka:\na. pidana kurungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diganti dengan pidana denda paling banyak sebagaimana dimaksud dalam kategori I.\nb. pidana denda kategori I sebagaimana dimaksud pada huruf a, sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).","sanctions","1. Pemberi Kerja TKA yang melanggar norma penggunaan TKA diberikan sanksi administrasi berupa denda, penghentian sementara proses permohonan Pengesahan RPTKA, dan/atau pencabutan Pengesahan RPTKA.\n2. Wajib Retribusi Penggunaan TKA yang tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% setiap bulan dari Retribusi yang terutang atau kurang bayar.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF BANJARMASIN
SOUTH KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF BANJARMASIN CITY
NUMBER 7 OF 2023
ABOUT
FOREIGN WORKER UTILIZATION RETRIBUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANJARMASIN,

Considering:

that in order to realize broad, real and accountable regional autonomy, the region needs to optimize regional income to improve public welfare;
that regional retribution is an important source of regional income to finance the implementation of government and regional development, support the development of regional autonomy, and as an effort to improve services to the community in the City of Banjarmasin;
that based on the provisions of Article 88 paragraph (4) of Law Number 1 of 2022 concerning Financial Relations between the Central Government and Regional Governments and the provisions of Government Regulation Number 34 of 2021 concerning the Use of Foreign Workers, the Regional Government is authorized to

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f73fe04a-2823-4e94-9c05-bc03113a4400","actionData","errors"]