Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Nomor 9 Tahun 2017

Peraturan ini mencabut: 1. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Rukun Tetangga serta Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2002 Nomor 55).

Peraturan Daerah Kota Padang ini mengatur tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, yang meliputi RT, RW, LPM, dan lembaga kemasyarakatan lainnya. Arah kebijakan peraturan ini adalah untuk meningkatkan kemampuan dan peran Lembaga Kemasyarakatan dalam pengelolaan pembangunan dan pencapaian kesejahteraan masyarakat, menetapkan kriteria dan pengaturan yang jelas dalam pemberian bantuan dan fasilitasi oleh Pemerintah Daerah, mewujudkan prinsip transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam pengelolaan bantuan, mengembangkan kompetensi manajerial, serta meningkatkan akuntabilitas Lembaga Kemasyarakatan. Tujuannya adalah mendorong prakarsa masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, mendukung kelancaran tugas Pemerintah Daerah, serta mengembangkan dan memfasilitasi pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan melalui bantuan, pendidikan, pelatihan, pendampingan, bimbingan teknis, dan pengawasan. Peraturan ini mengatur kedudukan, pembentukan, keanggotaan, pengurus, pemilihan pengurus, masa bakti, hak dan kewajiban pengurus, pemberhentian pengurus, musyawarah, hubungan kerja, dan sumber dana untuk masing-masing lembaga kemasyarakatan (RT, RW, dan LPM). Selain itu, diatur pula mengenai pemberdayaan, kemitraan, pembinaan dan pengawasan, serta pengelolaan keuangan lembaga kemasyarakatan.

1. RT, RW, LPM, dan Lembaga Kemasyarakatan Lainnya yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

(-)