[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f737c3d4-a227-4741-827b-ff614f389dfe","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penyelengaraan Kearsipan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Musi Rawas Utara Nomor 2 Tahun 2020","number","2","year","2020","published_date","2020-03-15","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"59b1f729-a5d9-4d49-a2d6-f67465277b53","Kearsipan","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Musi Rawas Utara","place_of_enactment","Rupit","theme","Penyelengaraan Kearsipan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

kearsipan
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2020/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelengaraan Kearsipan
ABSTRAK:	\n \n Arsip merupakan sumber informasi, pertanggungjawaban, kajian dan perumusan kebijakan pemerintah Kabupaten serta merupakan memori kolektif yang memiliki nilai, arti penting dan strategis sehingga harus diselenggarakan. Dalam menghadapi tantangan di era globalisasi guna mendukung terwujudnya penyelenggaraan kearsipan harus dilakukan dalam suatu sistem kearsipan yang komprehensif dan terpadu. Maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Kearsipan. \n Dasar Hukuk Peraturan Daerah ini adalah:Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU No.43 Tahun 2009; UU No.16 Tahun 2013; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.9 Tahun 2015; UU No.13 Tahun 2018; PP No.28 Tahun 2012. \n Dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai Penyelenggaraan Kearsipan dengan menggunakan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur juga mengenai Organisasi Kearsipan yang terdiri dari Unit Pengolah, Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD). Diatur mengenai Pembinaan Kearsipan,Perlindungan dan Penyelamatan Arsip,serta Organisasi Profesi dan PEra Serta Masyarakat. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2020. \n 24 halaman \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan pedoman dalam penyelenggaraan kearsipan di Kabupaten Musi Rawas Utara. Penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip dari kegiatan pemerintahan kabupaten, BUMD, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan; menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah; mewujudkan pengelolaan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai peraturan; melindungi kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat; menjamin sistem kearsipan yang komprehensif dan terpadu; menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban; menjamin keselamatan aset kabupaten; dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

\r\n

Ketentuan substansial mencakup organisasi kearsipan yang terdiri dari unit pengolah, unit kearsipan, dan Lembaga Kearsipan Daerah (LKD). Unit pengolah bertugas mengelola arsip aktif dan vital, menyusun daftar arsip inaktif, serta memelihara dan memindahkan arsip inaktif. Unit kearsipan mengelola arsip aktif dan inaktif, mengolah arsip menjadi informasi, melaksanakan pemusnahan arsip, mempersiapkan penyerahan arsip statis, serta melaksanakan pembinaan dan evaluasi kearsipan. LKD memiliki fungsi pengelolaan arsip statis dan inaktif (dengan retensi minimal 10 tahun), pembinaan kearsipan, dan penyusunan regulasi kearsipan.

\r\n

Pengelolaan arsip meliputi arsip dinamis dan statis. Pengelolaan arsip dinamis mencakup penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip, menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Pengelolaan arsip statis menjadi tanggung jawab LKD, meliputi akuisisi, pengolahan, preservasi, akses, dan autentifikasi. Peraturan ini juga mengatur layanan kearsipan, pembangunan Sistem Kearsipan Daerah (SKD) berbasis teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia, serta prasarana dan sarana kearsipan.

","transitional_provisions","sanctions","1. Setiap orang yang dengan sengaja tidak menjaga kerahasiaan Arsip tertutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang.\r\n2. Setiap orang yang menguasai dan/atau memiliki Arsip milik Kabupaten untuk kepentingan sendiri atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2), dipidana sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF NORTH MUSI RAWAS
SOUTH SUMATERA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF NORTH MUSI RAWAS REGENCY
NUMBER 2 OF 2020
CONCERNING
ARCHIVAL MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF NORTH MUSI RAWAS,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that archives are a source of information, accountability, study and formulation of government policies of the Regency and are a collective memory that has value, importance and strategic so that it must be organized;
that in facing the challenges of the globalization era in order to support the realization of good and clean regency governance, as well as improving the quality of public services, the archival management must be carried out in a comprehensive and integrated archival system;
that based on the considerations as referred to in letters a, and b, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning Archival Management;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f737c3d4-a227-4741-827b-ff614f389dfe","actionData","errors"]