[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7295b81-5876-405c-8bba-bddc8ecd0b7c","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":83,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah Kedalam Dua Bentuk Perumda Dan Perseroda","short_title","Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990","number","5","year","1990","published_date","1990-03-19","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","d8f27d44-8416-4b3f-96fa-e38a3ed98f77","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Instruksi Menteri Dalam Negeri","short_name","Instruksi Mendagri","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"348a82ff-1946-4e88-b6e1-ef654c37edae","Badan Usaha Milik Daerah","tags",[],"location","Kementerian Dalam Negeri","place_of_enactment","Jakarta","theme","Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah Kedalam Dua Bentuk Perumda Dan Perseroda","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1990
Instruksi Menteri Dalam Negeri NO. 5, kemendagri.go.id : 7 hlm.
Instruksi Menteri Dalam Negeri TENTANG Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah Kedalam Dua Bentuk Perumda Dan Perseroda
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Instruksi Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 1990. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Instruksi Menteri Dalam Negeri ini dikeluarkan sebagai respons terhadap keberhasilan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang menyebabkan perkembangan pesat Perusahaan Daerah, baik yang berorientasi pada kemanfaatan umum maupun keuntungan. Latar belakangnya adalah perlunya penataan status Perusahaan Daerah agar dikelola secara efisien, efektif, dan produktif, sehingga mendukung otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab.

\n\n

Instruksi ini mengarahkan Pemerintah Daerah untuk melakukan persiapan pengalihan bentuk badan usaha terhadap semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang modalnya sebagian atau seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, seperti Perusahaan Daerah, Perseroan Terbatas, dan atau usaha-usaha lainnya yang pada kenyataannya telah dikelola berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dan dapat dikelola sebagai perusahaan, seperti Badan Pengelola, Otorita, Yayasan, Proyek Pengembangan Lingkungan (PPL), Dinas-Dinas, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dan sejenisnya kecuali Bank Pembangunan Daerah (BPD) kedalam 2 (dua) bentuk Badan Usaha yaitu Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) dan atau Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA). Ciri-ciri pokok dari kedua bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berpedoman kepada Lampiran Instruksi Menteri Dalam Negeri ini. Pemerintah Daerah diminta untuk membentuk Tim Daerah yang bertugas meneliti, mengevaluasi, dan menyiapkan penggolongan usaha-usaha Daerah sesuai dengan instruksi ini.

\n\n

Instruksi ini juga mengatur pembentukan Tim Daerah yang meliputi unsur-unsur Pemerintah Daerah, instansi teknis daerah terkait, dan unsur BUMD. Tim ini bertugas meneliti, mengevaluasi, dan menyiapkan penggolongan usaha-usaha daerah. Hasil kerja Tim Daerah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk pertimbangan lebih lanjut. Segala biaya pelaksanaan tugas Tim Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

","transitional_provisions","Selama Tim-Tim Daerah tersebut diatas melakukan penelitian dan pengalihan bentuk BUMD ini, maka semua BUMD tetap melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagaimana biasa.","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

INSTRUCTION OF THE MINISTER OF HOME AFFAIRS
NUMBER: 5 OF 1990
ON
CHANGES IN THE FORM OF REGIONAL-OWNED ENTERPRISES
INTO TWO FORMS OF PERUMDA AND PERSERODA

MINISTER OF HOME AFFAIRS

Considering:

that based on Article 59 paragraph (1) of Law No. 5 of 1974, the Regional Government may establish Companies and their development is carried out based on the principle of company economics;
that Law No. 5 of 1962 concerning Regional Companies is declared invalid based on Law No. 6 of 1969 and the invalidity of the Law is stipulated when the Law replacing it comes into effect;
that in reality at this time there are still many types of legal basis for Regional Owned Enterprises that do not adhere to applicable laws;
that with the success of development and economic growth, Regional Companies are increasingly growing and developing, both those of public benefit and those that accumulate profits;
that the management of Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7295b81-5876-405c-8bba-bddc8ecd0b7c","actionData","errors"]