[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f72901a9-4d4e-479d-a604-5ca132465e55","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_77":78,"_79":80,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":-5,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purworejo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Sumber Pendapatan Desa","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purworejo No. 8 Tahun 2016","number","8","year","2016","published_date","2016-05-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71,74],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6dae769c-3e39-47e7-8eb0-7359ca54dd11","Pemerintahan Desa",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah",{"_54":75,"_55":76,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purworejo","place_of_enactment","Purworejo","theme","Sumber Pendapatan Desa","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

desa - sumber pendapatan desa
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 8, LD 2016/ No. 8 Seri E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Sumber Pendapatan Desa
ABSTRAK:	\n \n Bahwa untuk membiayai penyelenggaraan\r\npemerintahan, pelaksanaan pembangunan,\r\npembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan\r\nmasyarakat, Desa memerlukan sumber pendapatan. Untuk memberikan landasan hukum dan\r\nsebagaipedoman bagi Desa dalam menggali dan\r\nmengelola Sumber Pendapatan Desa, perlu adanya\r\npengaturan mengenai Sumber Pendapatan Desa yang\r\nditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pemerintah Kabupaten Purworejo telah\r\nmenetapkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten\r\nPurworejo Nomor 13 Tahun 2012, namun dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6\r\nTahun 2014 dan Peraturan Pemerintah\r\nNomor 43 Tahun 2014, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai\r\nlagi sehingga perlu ditinjau kembali dan disesuaikan\r\ndengan menerbitkan peraturan daerah yang baru.Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu\r\nmenetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber\r\nPendapatan Desa; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 1945;\r\nUndang-undang Nomor 13 Tahun 1950 ;\r\nUndang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ;\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014;\r\nPeraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 ;\r\n \n Perda ini memuat ketentuan tentang :\r\n1.Ketentuan Umum 2.Sumber Pendapatan desa 3.Jenis-Jenis Pendapatan Desa 4.Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa 5.Pengembangan Sumber Pendapatan Desa 6.Pembinaan dan pengawasan 7.Ketentuan Peralihan 8.Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:\r\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2000 dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah\r\ndengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun\r\n2012 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n 16 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2000 tentang Pungutan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 18);\n2. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2010 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 12).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang sumber pendapatan desa di Kabupaten Purworejo. Latar belakangnya adalah untuk memberikan landasan hukum bagi desa dalam menggali dan mengelola sumber pendapatan, serta menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di desa.

\n\n

Sumber pendapatan desa terdiri dari pendapatan asli desa, Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, Alokasi Dana Desa (ADD), bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan/atau APBD Kabupaten, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga, dan lain-lain pendapatan desa yang sah. Pendapatan asli desa meliputi hasil usaha desa (termasuk bagian laba BUMDes), hasil aset desa (seperti tanah kas desa, pasar desa, objek wisata), hasil swadaya masyarakat, dan lain-lain pendapatan asli desa (jasa giro, pendapatan denda, penggunaan fasilitas umum, hasil penyertaan modal, hasil pungutan desa, dll.).

\n\n

Dana Desa bersumber dari APBN dan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang berbasis desa. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah yang diterima desa paling sedikit 10% dari realisasi penerimaan. ADD merupakan dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam APBD, paling sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten dapat bersifat umum atau khusus. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga adalah penerimaan desa dalam bentuk uang, barang, jasa, atau surat berharga yang tidak perlu dibayar kembali. Lain-lain pendapatan yang sah termasuk hasil kerjasama dengan pihak ketiga dan bantuan perusahaan yang berlokasi di desa.

\n\n

Pemerintah Desa melakukan pengelolaan sumber pendapatan desa melalui APB Desa. Pemerintah Desa juga melakukan pengembangan sumber-sumber pendapatan desa melalui pemberdayaan potensi desa, seperti mendirikan BUMDes, mengadakan kerjasama antar desa, dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga. Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan sumber pendapatan desa, termasuk menetapkan kebijakan teknis, melakukan pemeriksaan, evaluasi Peraturan Desa tentang Pungutan Desa, membatalkan Peraturan Desa yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, dan memberikan sanksi administratif kepada Kepala Desa.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Tanah Bengkok yang ada di Desa dapat dilanjutkan pengelolaannya paling lama 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.\n2. Dalam waktu 2 (dua) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tanah bengkok harus diproses untuk dialihkan statusnya menjadi Tanah Kas Desa.\n3. Hasil pengelolaan tanah kas Desa yang berasal dari tanah Bengkok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, merupakan sumber pendapatan Desa yang harus dimasukan dalam APB Desa.\n4. Hasil pengelolaan tanah kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan pembagiannya diatur dalam Peraturan Desa.","sanctions","1. Bupati berwenang memberikan sanksi administratif kepada Kepala Desa yang melakukan pengelolaan sumber pendapatan desa tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.\n2. Apabila Pemerintah Desa dan/atau BPD tidak menindaklanjuti hasil pembinaan dan pengawasan, Bupati dapat memberikan sanksi administratif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF PURWOREJO
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PURWOREJO REGENCY
NUMBER 8 OF 2016
CONCERNING
VILLAGE REVENUE SOURCES

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURWOREJO,

Considering:

that in order to finance the administration of government, implementation of development, community development and community empowerment, the Village requires sources of income;
that to provide a legal basis and as a guideline for Villages in exploring and managing Village Revenue Sources, it is necessary to have regulations regarding Village Revenue Sources stipulated by Regional Regulation;
that the Purworejo Regency Government has established Regional Regulation Number 5 of 2010 concerning Village Revenue Sources, as amended by Purworejo Regency Regional Regulation Number 13 of 2012 concerning Amendments to Purworejo Regency Regional Regulation Number 5 of 2010 concerning Village Revenue Sources, however, with the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f72901a9-4d4e-479d-a604-5ca132465e55","actionData","errors"]