[{"_1":2,"_104":-5,"_105":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f7256f1a-9a27-450f-8d28-b213041784df","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_100":101,"_102":103},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":-5,"_74":-5,"_75":-5,"_76":-5,"_77":-5,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":-5,"_89":-5,"_90":-5,"_91":-5,"_92":-5,"_93":-5,"_94":-5,"_95":-5,"_96":-5,"_97":-5,"_98":99},"title","Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung","short_title","Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2026","number","19","year","2026","published_date","2026-04-09","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","453398f3-99b3-40c4-aaeb-5e2640f713eb","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Wali Kota Bandung","short_name","Perwal Bandung","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","place_of_enactment","theme","subject_matter","abstract","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 19 Tahun 2026 ditetapkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam melaksanakan pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 6 Tahun 2023 tentang Bangunan Gedung. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menjamin kepastian hukum, meningkatkan kepatuhan masyarakat dan pelaku pembangunan terhadap ketentuan teknis dan administratif, serta menindak pelanggaran yang berisiko terhadap keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kelestarian lingkungan.

Ruang lingkup peraturan ini mencakup bentuk pelanggaran bangunan gedung, kewenangan pelaksana sanksi, dasar pengenaan sanksi, jenis sanksi, serta tata cara penerapannya. Pelanggaran yang diatur meliputi bangunan yang tidak memiliki instrumen/dokumen yang dipersyaratkan, bangunan yang tidak memenuhi ketentuan tata ruang, serta bangunan yang tidak sesuai dengan standar teknis atau menyalahi fungsi yang telah ditetapkan dalam Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Wali Kota memiliki kewenangan untuk mengenakan sanksi administratif, yang dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas terkait, Kepala Perangkat Daerah sebagai Pengguna Barang, Kepala DPMPTSP, dan Satuan Polisi Pamong Praja. Pengenaan sanksi didasarkan pada hasil pengawasan, permohonan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), atau laporan masyarakat. Mekanisme penjatuhan sanksi dapat dilakukan secara bertahap, langsung, maupun kumulatif, dengan memperhatikan aspek legalitas, prosedur, dan kecermatan.

","transitional_provisions","1. Bangunan gedung yang sudah memiliki izin, tetapi terdapat pelanggaran terhadap izinnya, maka dikenakan sanksi sesuai dengan jenis pelanggaran sanksinya berdasarkan jenis peraturan yang dilanggar. 2. Bangunan gedung yang dibangun dan dibiayai oleh pemerintah serta dimanfaatkan untuk kepentingan sosial, keagamaan, pendidikan, kesehatan, kebudayaan dan pemerintahan diperintahkan untuk mengurus PBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mematuhi ketentuan pemanfaatan ruang. 3. Semua tindakan administratif terkait pelanggaran Bangunan Gedung yang telah ditetapkan oleh Pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan terpenuhinya pelaksanaan tindakan administratif tersebut.","sanctions","1. Pelanggaran terhadap peraturan ini dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan, penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan gedung, pembekuan PBG, pencabutan PBG, pembekuan SLF, pencabutan SLF, dan/atau perintah pembongkaran bangunan gedung. 2. Peringatan tertulis diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dengan jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja. 3. Pembongkaran bangunan dapat dilakukan secara mandiri oleh pemilik atau secara paksa oleh Satuan Polisi Pamong Praja setelah melalui prosedur peringatan dan persetujuan Wali Kota.","revokes","revoked_by","partially_revokes","partially_revoked_by","amends","amended_by","partially_amends","partially_amended_by","establishes","established_by","constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","

MAYOR OF BANDUNG
PROVINCE OF WEST JAVA

REGULATION OF THE MAYOR OF BANDUNG
NUMBER 19 OF 2026
ON
PROCEDURES FOR THE IMPOSITION OF ADMINISTRATIVE SANCTIONS FOR VIOLATIONS OF BANDUNG CITY REGIONAL REGULATION NUMBER 6 OF 2023 ON BUILDINGS

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF BANDUNG,

Considering :

that to implement the provisions of Article 5 paragraph (3), Article 12 paragraph (5), Article 13 paragraph (5), Article 18 paragraph (5), Article 111 paragraph (6), Article 121 paragraph (5), Article 122 paragraph (6) and Article

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f7256f1a-9a27-450f-8d28-b213041784df","actionData","errors"]