[{"_1":2,"_116":-5,"_117":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f705cbb6-2f0e-4db0-96b7-009d0e7ccda0","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_112":113,"_114":115},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":83,"_88":83,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":-5,"_110":111},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Rembang Nomor 6 Tahun 2022","number","6","year","2022","published_date","2022-12-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"7368642c-0e83-465c-97b8-edbf667ea34d","Perlindungan Hak Asasi","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Rembang","place_of_enactment","Rembang","theme","Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

penyandang disabilitas
2022
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, LD.2022/NOMOR.6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
ABSTRAK:	\n \n bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara\r\nkodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan\r\nlanggeng sehingga harus dilindungi, dihormati, dan\r\ndipertahankan, termasuk kepada Penyandang Disabilitas;\r\nbahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan\r\nhak asasi bagi penyandang disabilitas diperlukan dasar\r\nhukum sebagal pelaksanaan peraturan perundang-undangan\r\nyang lebih tinggi; bahwa sesuai dengan undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016\r\ntentang Penyandang Disabilitas perlu mengatur Pemenuhan\r\nHak-hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016; \n Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:\r\nBab I Ketentuan Umum\r\nBab II Prinsip, Tujuan dan Ruang Lingkup\r\nBab III Ragam Penyandang Disabilitas\r\nBab IV Hak Penyandang Disabilitas\r\nBab V Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas\r\nBab VI Kewajiban dan Tanggung Jawab Penyandang Disabilitas\r\nBab VII Pencegahan\r\nBab VIII Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas\r\nBab IX Kelembagaan\r\nBab X Koordinasi\r\nBab XI Partisipasi Masyarakat\r\nBab XII Kerja Sama\r\nBab XIII Evaluasi\r\nBab XIV Penghargaan\r\nBab XV Pendanaan\r\nBab XVI Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2022. \n 48 hlm \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini bertujuan untuk mewujudkan penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara. Hal ini mencakup menjamin upaya penghormatan dan pemajuan hak sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas, mewujudkan taraf kehidupan yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat. Peraturan ini juga bertujuan untuk melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran, eksploitasi, pelecehan, tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia. Selain itu, memastikan pelaksanaan upaya penghormatan, pemajuan, perlindungan, dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.\r\n\r\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup berbagai aspek, seperti pendidikan inklusif, kesempatan kerja yang adil, pelayanan kesehatan yang mudah diakses, partisipasi politik, kebebasan beragama, kegiatan keolahragaan, akses kebudayaan dan pariwisata, kesejahteraan sosial, aksesibilitas fasilitas publik, pelayanan publik yang inklusif, perlindungan dari bencana, habilitasi dan rehabilitasi, serta pendataan yang akurat. Peraturan ini juga mengatur pembentukan Komite Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan Unit Layanan Disabilitas di berbagai bidang untuk memastikan implementasi yang efektif.","transitional_provisions","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF REMBANG
THE PROVINCE OF CENTRAL JAVA

REGIONAL REGULATION OF REMBANG REGENCY
NUMBER 6 OF 2022
on
FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF PERSONS WITH DISABILITIES

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF REMBANG,

\n\n \n \n

Considering / Whereas :

that human rights are fundamental rights that are inherently attached to human beings, are universal and lasting so that they must be protected, respected and maintained, including for Persons with Disabilities;
that the protection, promotion, enforcement, and fulfillment of human rights for persons with disabilities requires a legal basis as the implementation of higher laws and regulations;
that in accordance with Law Number 8 of 2016 on Persons with Disabilities, it is necessary to regulate the Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in Regional Regulations;
that based on the considerations as referred to in

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f705cbb6-2f0e-4db0-96b7-009d0e7ccda0","actionData","errors"]