[{"_1":2,"_127":-5,"_128":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f70528bb-93fe-4e2e-a614-97773e93f69e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_123":124,"_125":126},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_112":113,"_114":115,"_116":117,"_118":119,"_120":-5,"_121":122},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2008","number","10","year","2008","published_date","2008-10-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"6880e2e1-3744-4ea6-b867-087dc30a5aa1","Struktur Organisasi Pemerintah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat","place_of_enactment","Pontianak","theme","Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

SOTK
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 10, LD.2008/NO.10, LL PROV. KALBAR: 18 HLM
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
ABSTRAK:	\n \n bahwa dalam rangka memberikan arah dan pedoman kepada daerah\r\ndalam menata organisasi yang efisien, efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;\r\nbahwa susunan organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tidak sesuai lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;\r\nbahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat. \n Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No 25 Tahun 1956, UU No 17 Tahun 2003, UU No 10 Tahun 2004, UU No 32 Tahun 2004, UU No 33 Tahun 2004, PP No 100 Tahun 2000, PP No 9 tahun 2003, PP No 32 Tahun 2004, PP No 38 Tahun 2007, PP No 41 Tahun 2007, PP No 7 Tahun 2008, Perpres No 1 Tahun 2007, Permendagri No 57 Tahun 2007, Permendagri No 64 tahun 2007, Perda No 8 Tahun 2008, Perda No 9 Tahun 2008. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, susunan organisasi perangkat daerah, sekretariat daerah provinsi, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah provinsi, lembaga teknis daerah provinsi, lembaga lain, satuan polisi pamong praja provinsi, staf ahli, kelompok jabatan fungsional, eselonering, pengangkatan dan pemberhentian, tata kerja dan pelaporan, pembiayaan, ketentuan lain-lain, aturan peralihan, penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2008. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi. \n Perbup ini terdiri dari 18 hlm peraturan \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang susunan organisasi perangkat daerah Provinsi Kalimantan Barat. Latar belakangnya adalah untuk menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk menata organisasi yang efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.\n\nKetentuan substansial dalam peraturan ini mencakup pembentukan organisasi perangkat daerah yang meliputi Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi, Dinas Daerah Provinsi, Lembaga Teknis Daerah Provinsi, Lembaga Lain, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi, dan Staf Ahli. Peraturan ini juga mengatur kedudukan, tugas pokok, dan fungsi dari masing-masing perangkat daerah tersebut. Selain itu, diatur pula mengenai susunan organisasi dari masing-masing perangkat daerah, termasuk struktur jabatan dan hubungan antar jabatan.\n\nPeraturan ini juga mengatur mengenai eselonering, pengangkatan, dan pemberhentian pejabat struktural di lingkungan pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini mencakup persyaratan dan kompetensi jabatan yang harus dipenuhi oleh pejabat yang diangkat.","transitional_provisions","1. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat masih tetap berlaku sepanjang belum ditetapkannya petunjuk pelaksanaan yang baru dari Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun.\n2. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, pejabat yang ada tetap melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[106],{"_107":108,"_109":110,"_36":111},"text","Perda Prov. Kalimantan Barat No. 7 Tahun 2010 tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/304539/perda-prov-kalimantan-barat-no-7-tahun-2010","253694d2-e17c-4e2e-a1fc-42e503e61737","partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL GAZETTE
WEST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 10 YEAR 2008

REGIONAL REGULATION OF WEST KALIMANTAN PROVINCE
NUMBER 10 YEAR 2008
CONCERNING
ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF REGIONAL APPARATUS
WEST KALIMANTAN PROVINCE

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF WEST KALIMANTAN,

\n\n \n \n

Considering:

that in order to provide direction and guidance to regions in structuring efficient, effective organizations in accordance with regional needs and capabilities, Government Regulation Number 41 of 2007 has been established;
that the organizational structure of the regional apparatus of West Kalimantan Province, which was formed based on Regional Regulation Number 2 of 2005, is no longer in accordance with Government Regulation Number 41 of 2007 concerning Regional Apparatus Organization and Government Regulation Number 38 of 2007 concerning the Division of Governmental Affairs Between the Central

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f70528bb-93fe-4e2e-a614-97773e93f69e","actionData","errors"]