[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f6ec440f-aeed-4c04-92d6-fccfedd7551f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2020","number","3","year","2020","published_date","2020-12-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e92e83d5-daaa-47f5-a181-544e66207d3c","Politik & Pemilihan Umum","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Tana Tidung","place_of_enactment","Tideng Pale","theme","Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pemilihan dan Pemberhentian Kepala Desa
2020
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 3, Lembaran Daerah Kabupaten Tana Tidung Nomor 3 Tahun 2020
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Secara Serentak
ABSTRAK:	\n \n Untuk mewujudkan demokrasi yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945 yang berkeadilan, serta mendukung Kepala Desa sebagai pemimpin yang mampu meningkatkan kesejahteraan desa, sesuai dengan ketentuan Pasal 31 hingga Pasal 47 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah diubah dengan PP No. 47 Tahun 2015. \n UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.34 Tahun 2007; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan UU No.9 Tahun 2015; PP No.43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No.47 Tahun 2015; Permendagri No.112 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.65 Tahun 2017; Permendagri No.82 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No.66 Tahun 2017; \n Perda ini mengatur tentang ketentuan umum, asas, tujuan, dan ruang lingkup, jenis pemilihan kepala desa, penyelenggaraan, pelaksanaan, masa jabatan, penyelesaian sengketa, pemberian penghargaan, pembiayaan, serta ketentuan peralihan dan penutup, dengan fokus pada sistem penyelenggaraan pemerintahan desa yang demokratis dan transparan, serta proses pemilihan kepala desa secara langsung, antar waktu, dan serentak. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2020. \n Peraturan Bupati Tana Tidung Nomor 35 Tahun 2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa \n Peraturan Bupati tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa dan perangkat desa\r\nPeraturan Bupati tentang efisiensi dan efektifitas yang pelaksanaannya dalam tahapan Pemilihan Kepala Desa antar waktu\r\nPeraturan Bupati tentang penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61\r\nPeraturan pelaksanaan atas disahkannya Peraturan Daerah ini \n 36 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang berlaku.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak di Kabupaten Tana Tidung. Latar belakangnya adalah untuk mewujudkan demokrasi yang berkeadilan dalam pemilihan Kepala Desa sebagai pemimpin yang mampu meningkatkan kesejahteraan desa.

Ketentuan Substansial:

Peraturan ini mengatur jenis pemilihan Kepala Desa, yaitu pemilihan serentak dan pemilihan antar waktu. Pemilihan serentak diutamakan dilaksanakan pada hari, tanggal, dan jam yang sama, namun dapat dilaksanakan secara bergelombang dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, ketersediaan pegawai negeri sipil, dan pengelompokan waktu berakhir masa jabatan Kepala Desa.

Penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan membentuk Panitia Pemilihan Kabupaten. Di tingkat kecamatan, dibentuk Tim Fasilitasi Kecamatan untuk mengawasi dan mendukung pelaksanaan pemilihan.

Tahapan pemilihan meliputi persiapan, pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. Persyaratan calon Kepala Desa meliputi warga negara Indonesia, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memegang teguh Pancasila dan UUD 1945, berpendidikan minimal sekolah menengah sederajat, berusia minimal 25 tahun, berdomisili di desa minimal 1 tahun, tidak sedang menjalani hukuman pidana, berbadan sehat, berkelakuan baik, dan tidak terlibat penyalahgunaan narkoba.

Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri harus memenuhi persyaratan tersebut dan dibebaskan dari jabatannya selama menjadi Kepala Desa tanpa kehilangan hak sebagai PNS. Pegawai BUMN/BUMD/BUMDesa/swasta/tenaga harian lepas harus mendapatkan izin tertulis dari pimpinan dan mengundurkan diri jika terpilih.

Pemilihan Kepala Desa antar waktu dilaksanakan melalui musyawarah desa.

","transitional_provisions","1. Peraturan Bupati Tana Tidung tentang Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang berlaku dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.\n2. Peraturan pelaksanaan atas disahkannya Peraturan Daerah ini paling lama 6 (enam) bulan.\n3. Kepala Desa yang menjabat sebelum disahkan Peraturan Daerah ini dan telah melampaui batas masa jabatannya dinyatakan berakhir sejak disahkannya Peraturan Daerah ini.\n4. Kepala Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap menduduki jabatannya sebagai Kepala Desa sampai berakhir masa jabatannya.\n5. Pemilihan Kepala Desa Serentak atau bergelombang dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini disahkan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.","sanctions","1. Pelaksana kampanye yang melanggar larangan kampanye dikenai sanksi: peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye melanggar walaupun belum terjadi gangguan; penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGIONAL REGULATION OF TANA TIDUNG REGENCY
on
IMPLEMENTATION OF SIMULTANEOUS VILLAGE HEAD ELECTIONS

\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas :

that in order to realize democracy that characterizes the values of Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia and is fair to all village communities in realizing the village head as a village leader who is capable of improving village welfare; and
that in accordance with the provisions of Article 31 up to Article ... of Law Number 6 of 2014 on Villages and its implementing regulations as well as related laws and regulations, it is necessary to regulate the implementation of the election and dismissal of village heads.

Bearing in Mind / Having Regard to :

1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 34 of 2007 on Tana Tidung Regency (State Gazette of the Republic of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f6ec440f-aeed-4c04-92d6-fccfedd7551f","actionData","errors"]