[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f6e7264a-b86f-43fc-be75-5a37fca826f1","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pidie Nomor 15 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Pidie","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pidie Nomor 15 Tahun 2019","number","15","year","2019","published_date","2019-05-22","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cda6b51b-2f73-4d5b-a387-4116c7c7bd3e","Keuangan Negara & Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Pidie","place_of_enactment","Sigli","theme","Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Pidie","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Pemberian Gaji ketiga Belas
2019
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, BD.2019/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kabupaten Pidie
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, dan Penerima Pensiun atau Tunjangan, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie; \n UU Nomor 7 (drt) Tahun 1956, UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 23 Tahun 2014, , PP Nomor 56Tahun 2005, PP Nomor 8 Tahun 2006, PP Nomor 39 Tahun 2007; PP Nomor 60 Tahun 2008, PP Nomor 71 Tahun 2010, PP Nomor 19 Tahun 2016, PP Nomor 12 Tahun 2019, Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 \n Dalam Peraturan Bupati ini mengatur 11 Pasal yang terdiri dari BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pemberian Gaji Ketiga Belas, BAB III Pembayaran Gaji Ketiga Belas, BAB IV Pengendalian Internal, BAB V Ketentuan Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2019. \n 7 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemberian Gaji, Pensiun, Atau Tunjangan Ketiga Belas Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Dan Penerima Pensiun Atau Tunjangan.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Bupati ini mengatur petunjuk teknis pelaksanaan pemberian gaji ketiga belas yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie. Latar belakangnya adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2019.

\n\n

Ketentuan substansial meliputi:

Pemberian gaji ketiga belas kepada PNS, Pejabat Negara, dan Anggota DPRK sebesar penghasilan bulan Juni, termasuk selisih kekurangan penghasilan jika ada perubahan.
Penghasilan yang diberikan meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan (struktural, fungsional, atau yang dipersamakan), dan tunjangan kinerja (khusus PNS).
Penghasilan tersebut tidak dikenakan potongan iuran atau potongan lain selain pajak penghasilan, yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah.
Jika penerima menerima lebih dari satu penghasilan, gaji ketiga belas diberikan salah satu yang jumlahnya lebih besar. Kelebihan pembayaran merupakan utang yang wajib dikembalikan.
Pembayaran dilakukan pada bulan Juni atau bulan-bulan berikutnya jika belum dapat dibayarkan, dibebankan pada DPA SKPK, dan dilaksanakan melalui sistem Pembayaran Non Tunai.
Pejabat Penandatanganan SPM mengajukan SPM gaji ketiga belas kepada Badan Pengelola Keuangan Kabupaten untuk penerbitan SP2D. SPM gaji ketiga belas dibuat terpisah dari SPM gaji bulanan.
Penerbitan Surat Keterangan Penghentian Pembayaran bagi PNS yang mutasi agar mencantumkan keterangan pembayaran gaji ketiga belas.
Bupati menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan pembayaran gaji ketiga belas.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF PIDIE
THE PROVINCE OF ACEH

REGULATION OF REGENT OF PIDIE
NUMBER 15 OF 2019
on

TECHNICAL GUIDELINES FOR THE IMPLEMENTATION OF THE THIRTEENTH SALARY WHICH
IS SOURCED FROM THE PIDIE REGENCY REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PIDIE,

\n\n \n \n

Considering / Whereas:

that to implement the provisions of Article 10 paragraph (2) of Government Regulation Number 19 of 2016 on the Granting of Thirteenth Salary, Pension, or Allowance to Civil Servants, Soldiers of the Indonesian National Army, Members of the Indonesian National Police, State Officials, and Recipients of Pensions or Allowances as amended several times, most recently by Government Regulation Number 35 of 2019 on the Third Amendment to Government Regulation Number 19 of 2016 on the Granting of Thirteenth Salary, Pension, or Allowance to Civil Servants, Soldiers of the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f6e7264a-b86f-43fc-be75-5a37fca826f1","actionData","errors"]