[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f6d62858-7995-4bc2-9690-d6f380d266dd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2023 tentang PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2023","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2023","number","4","year","2023","published_date","2023-10-20","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Bone","place_of_enactment","Watampone","theme","PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2023","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2023
2023
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 4, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN 2023 NOMOR 4
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN ANGGARAN 2023
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1)\r\nUndang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa\r\nkali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023\r\ntentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja\r\nMenjadi Undang-Undang dan pasal 177 Peraturan\r\nPemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan\r\nKeuangan Daerah, Bupati wajib mengajukan Rancangan\r\nPeraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan\r\ndan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 kepada\r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk\r\nmemperoleh persetujuan bersama ; \r\nb. bahwa Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran\r\nPendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan\r\nmerupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja\r\nPemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam\r\nperubahan kebijakan umum APBD serta perubahan\r\nPrioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah\r\ndisepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 6 bulan September tahun 2023; \r\n c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud\r\ndalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan\r\nDaerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023. \n 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 1945 ; \r\n2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang\r\nPembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor \r\n74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor \r\n1822 ) ;\r\n3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan\r\nNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003\r\nNomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali,\r\nterakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020\r\ntentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti\r\nUndang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan\r\nKeuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk\r\nPenanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)\r\ndan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang\r\nMembahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas\r\nSistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Nomor 134,\r\nTambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6516);\r\n4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang\r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah\r\ndiubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang\r\nNomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan\r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun\r\n2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas\r\nSistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus\r\nDisease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka\r\nMenghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian \r\nNasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi\r\nUndang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2020 Nomor Nomor 134, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6516);\r\n5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa\r\n(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan\r\nLembaran Negara Nomor 5495) sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6\r\nTahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah\r\nPengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta\r\nKerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6856);;\r\n6. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang\r\nPemerintahan Daerah (Lemberan Negara Republik Indonesia\r\nTahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah\r\nbeberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6\r\nTahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah\r\nPengganti Undang-Undang 2 Tahun 2022 tentang Cipta\r\nKerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6856);\r\n7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan\r\nKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022\r\nNomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6757);\r\n8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang\r\nStandar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan\r\nLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);\r\n9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang\r\nPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan\r\nDaerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017\r\nNomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia\r\nNomor 6041); \r\n10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak\r\nKeuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan\r\nPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah\r\ndiubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18\r\nTahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif\r\nPimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\r\n(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor\r\n6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor\r\n6847);\r\n11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang\r\nStandar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2018 Nomor 2,Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6178;\r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang\r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran\r\nNegara Republik Indonesia Nomor 6322);\r\n13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020\r\ntentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah\r\n(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor\r\n1781);\r\n14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022\r\ntentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan\r\nBelanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara\r\nRepublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 927);\r\n15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor\r\n211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga Atas\r\nPeraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019\r\nTentang Pengelolaan Dana Bagi Basil, Dana Alokasi Umum,\r\nDan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2022 Nomor 1334);\r\n16. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 212\r\n/PMK.07 /2022 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah\r\ndan Ketentuan Umum Bagian Dana Alokasi Umum yang\r\nditentukan Penggunaannya Tahun Anggaran 2023 (Berita\r\nNegara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1335); \r\n17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor\r\n218/PMK.07/2022 tentang Perubahan Rincian Dana Bagi\r\nHasil Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik\r\nIndonesia Tahun 2022 Nomor 1367);\r\n18. Peraturan Gubernur Nomor 346/I/Tahun 2023 tentang\r\nPemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah\r\nKabupaten Bone Tahun Anggaran 2023;\r\n19. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016\r\ntentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bone\r\nNomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan\r\nJangka Panjang Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025 \r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 9) ;\r\n20. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2017\r\ntentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan\r\nAnggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bone\r\n(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017 Nomor 2) ;\r\n21. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021\r\ntentang perubahan atas Rencana Pembangunan Jangka\r\nMenengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2021);\r\n22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2021\r\ntentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah\r\nKabupaten Bone Nomor 6 Tahun 2021);\r\n23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2021\r\ntentang Pembentukan Dana Cadangan untuk membiayai\r\npenyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil\r\nKepala Daerah Kabupaten Bone Tahun 2024 (Lembaran\r\nDaerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2021);\r\n24. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2022\r\ntentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten\r\nBone Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone\r\nTahun 2022 Nomor 4);\r\n25. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 1 Tahun 2023\r\ntentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone\r\nTahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone\r\nTahun 2023 Nomor 1); \r\n26. Peraturan Bupati Bone Nomor 32 Tahun 2022 tentang\r\nPerubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023\r\n(Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 34); \n Pasal 1 : Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan\r\nPasal 2 : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023 \r\nPasal 3 : Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam \r\nPasal 4 : Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 \r\nPasal 5 : Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2\r\nPasal 6 : Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, \r\nPasal 7 : Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2\r\nPasal 8 : Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a\r\nPasal 9 : Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak\r\nPasal 10 : Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2\r\nPasal 11 : Bupati menetapkan peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD. \r\nPasal 12 : Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Oktober 2023. \n 16 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 4 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor 4).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023. Latar belakang perubahan ini adalah untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta sebagai perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang telah disepakati.

Perubahan APBD mencakup:

Pendapatan Daerah: Semula Rp2.393.819.076.319,00 menjadi Rp2.688.612.714.122,00
Belanja Daerah: Semula Rp2.378.819.076.319,00 menjadi Rp2.673.612.714.122,00
Pembiayaan Daerah: Penerimaan dan pengeluaran pembiayaan disesuaikan sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan menjadi Rp0,00.

Pendapatan daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah terdiri atas belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Pembiayaan daerah mencakup penerimaan pembiayaan (SiLPA, pencairan dana cadangan, dll.) dan pengeluaran pembiayaan (pembentukan dana cadangan).

Peraturan ini juga mengatur bahwa dalam keadaan darurat atau keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang akan dimasukkan dalam Perubahan APBD berikutnya.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE PROVINCE OF SOUTH SULAWESI
REGIONAL REGULATION OF BONE REGENCY
NUMBER 4 OF 2023
ON
AMENDMENT TO THE REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE BUDGET
OF BONE REGENCY
FISCAL YEAR 2023

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE REGENT OF BΟΝΕ,

Considering / Whereas :

that in order to implement the provisions of Article 317 paragraph (1) of Law Number 23 of 2014 on Regional Government as amended several times, most recently by Law Number 6 of 2023 on the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law and article 177 of Government Regulation Number 12 of 2019 on Regional Financial Management, the Regent is obliged to submit a Draft Regional Regulation on the Amendment to the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) for Fiscal Year 2023 to THE HOUSE OF REPRESENTATIVES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA (DPRD) to obtain joint approval;
that the Regional Regulation on the Amendment to the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f6d62858-7995-4bc2-9690-d6f380d266dd","actionData","errors"]