[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f6d4527c-1e3c-4f6c-85cb-4fe96d5e0884","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":-5,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pangkal Pinang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pangkal Pinang No. 18 Tahun 2004","number","18","year","2004","published_date","2004-06-10","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"732afec5-0659-46fa-81bc-41157be5f98c","Aset Milik Negara & Daerah",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"a71c0dae-9206-440e-b83a-f6837e04af6c","Pertanahan & Penataan Ruang","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pangkal Pinang","place_of_enactment","Pangkal Pinang","theme","Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PENYELENGGARAAN-PENGADAAN-TANAH-bAGI-PELAKSANAAN-PEMBANGUNAN-UNTUK-KEPENTINGAN-UMUM
2004
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 18, LD Tahun 2004 Nomor 31 Seri E Nomor 08
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum
ABSTRAK:	\n \n Dalam rangka peningkatan pembangunan untuk kepentingan umum di daerah perlu pengembangan lokasi yang disesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang. \n Dasar hukum dalam peraturan ini adalah UU No.5 Thn 1960; UU No.51 prp.Thn 1960; UU No.20 Thn 1961; UU No.16 Thn 1985; UU No.24 T6hn 1992; UU No.22 Thn 1999; PP No.8 Thn 1953; PP No.39 Thn 1973; PP No.24 Thn 1997; Keppres No5 Thn 2001; Keppres No34 Thn 2003; Perda Mo.15 Thn 2000; Perda No.04 Thn 2003. \n Dalam peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum; pembentukan panitia pengadaan tanah; tata cara pengadaan tanah; tata cara usul pencabutan hak; pengadaan tanah skala kecil; ketentuan penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n 15 hlm \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Segala ketentuan yang mengatur hal yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2004 mengatur tentang penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum. Latar belakang peraturan ini adalah perlunya pengembangan lokasi yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Pangkalpinang untuk peningkatan pembangunan. Tujuan dari peraturan ini adalah untuk memberikan petunjuk pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum.

Peraturan ini membentuk Panitia Pengadaan Tanah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Panitia ini bertugas untuk melaksanakan pengadaan tanah. Instansi pemerintah yang memerlukan tanah mengajukan permohonan penetapan lokasi kepada Walikota melalui Kepala Dinas Pertanahan. Walikota kemudian memerintahkan Kepala Dinas Pertanahan untuk berkoordinasi dengan instansi terkait untuk meneliti kesesuaian peruntukan tanah dengan RTRW. Persetujuan penetapan lokasi diberikan jika rencana penggunaan tanah sesuai dengan RTRW.

Tata cara pengadaan tanah meliputi penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat yang terkena lokasi pembangunan, inventarisasi bidang-bidang tanah, dan musyawarah untuk menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian. Ganti kerugian harus memperhatikan nilai tanah yang sebenarnya dan faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, panitia mengeluarkan keputusan mengenai bentuk dan besarnya ganti kerugian. Pemegang hak atas tanah yang tidak setuju dapat mengajukan keberatan kepada Walikota.

Peraturan ini juga mengatur tentang pemberian santunan kepada pemakai tanah tanpa hak dan tata cara usul pencabutan hak atas tanah. Pengadaan tanah skala kecil (tidak lebih dari 1 hektar) dapat dilaksanakan secara langsung oleh instansi pemerintah dengan pemegang hak atas tanah berdasarkan kesepakatan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

THE GOVERNMENT OF PANGKALPINANG CITY
REGIONAL REGULATION OF PANGKALPINANG CITY
NUMBER: 18 YEAR 2004
on
THE ORGANIZATION OF LAND ACQUISITION FOR THE IMPLEMENTATION OF DEVELOPMENT FOR PUBLIC INTEREST

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

THE MAYOR OF PANGKALPINANG

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering / Whereas:

That in order to improve development for the public interest in the region, it is necessary to develop locations that are adapted to the Regional Spatial Plan (RTRW) of Pangkalpinang City.
That for the implementation of location development as intended in point a above, it is necessary to regulate the organization of a guide for land acquisition for the implementation of development for the public interest in a Regional Regulation.

Bearing in Mind / Having Regard to:

Law Number 5 of 1960 on Basic Regulations Regarding Agrarian Principles (State Gazette of 1960

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f6d4527c-1e3c-4f6c-85cb-4fe96d5e0884","actionData","errors"]