[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f6d1c2f8-4729-4780-a965-85897aaaee1e","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":91,"_92":91,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014 tentang Peta Jalan (Road Map) Industrialisasi Kelautan Dan Perikanan","short_title","Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/KEPMEN-KP/2014 Tahun 2014","number","7/KEPMEN-KP/2014","year","2014","published_date","2013-03-01","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","6d3ca8f6-db87-4631-82a9-980c6570867c","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan","short_name","Kepmen KKP","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"79a114cc-f2c6-441c-a212-2c239ffea12f","Perencanaan Pembangunan Nasional",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"f7d00c88-aeca-47ba-bc79-76c2001c54db","Kelautan & Perikanan","tags",[],"location","Kementerian Kelautan dan Perikanan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Peta Jalan (Road Map) Industrialisasi Kelautan Dan Perikanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


2014
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan NO. 7/KEPMEN-KP/2014, jdih.kkp.go.id: 3 hlm.
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan TENTANG Peta Jalan (Road Map) Industrialisasi Kelautan Dan Perikanan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan ini mulai berlaku pada tanggal 01 Maret 2013. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n(-)\n\nPeraturan ini mengubah:\n(-)","scope_and_parties","policy_content","

Keputusan Menteri ini menetapkan Peta Jalan (Road Map) Industrialisasi Kelautan dan Perikanan sebagai penjabaran strategi, langkah operasional, dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendorong pelaksanaan Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Peta Jalan ini mencakup berbagai pendekatan, langkah operasional, indikator kinerja, target, kegiatan, dan komponen kegiatan yang terbagi dalam beberapa direktorat jenderal dan badan di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan.

\n\n

Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap fokus pada pemulihan sumber daya ikan, pengelolaan sumber daya ikan, pengelolaan penangkapan ikan di ZEEI dan Laut Lepas, pengkayaan sumber daya ikan, penguatan sistem manajemen pengelolaan WPP dan PUD, dukungan regulasi, pembinaan dan pengembangan kapal perikanan, alat penangkap ikan, dan pengawakan kapal perikanan, penguatan sistem dan manajemen pendaratan ikan, penguatan sistem dan manajemen pelabuhan perikanan, penguatan sistem dan manajemen perizinan usaha penangkapan ikan, penguatan sistem dan manajemen modal dan investasi, penguatan sistem dan manajemen data dan informasi, serta penguatan sistem monitoring dan pelaporan usaha.

\n\n

Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya fokus pada pengembangan komoditas dan produk unggulan berorientasi pasar, pengendalian mutu dan keamanan produk, pengembangan sentra-sentra produksi potensial, pembangunan dan manajemen infrastruktur dasar, pengembangan sistem usaha, pengawalan dan penerapan teknologi terapan adaptif, serta peningkatan produksi dan distribusi induk unggul.

\n\n

Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan fokus pada penguatan pengawasan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan, pengembangan sistem pengawasan dan perlindungan investasi dan usaha, pengembangan pengawasan tangkahan dan pelabuhan skala kecil, pengembangan sistem pengawasan untuk perlindungan lingkungan laut, pengembangan sumber daya manusia pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan, serta pembinaan forum koordinasi antara aparat penegak hukum bidang KP.

\n\n

Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan fokus pada pengembangan komoditas dan produk unggulan berorientasi pasar, pengembangan dan revitalisasi industri perikanan, pengembangan dan sentralisasi industri perikanan, peningkatan dan perluasan hubungan bisnis, pengembangan hubungan geografis antar kawasan, peningkatan pertumbuhan investasi, standardisasi dan sertifikasi industri pengolahan.

\n\n

Direktorat Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil fokus pada penataan dan pengembangan kawasan dan sentra produksi, pengembangan komoditas dan produk unggulan, pengendalian mutu dan keamanan produk, pengembangan usaha dan investasi.

\n\n

Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan fokus pada peningkatan kualitas SDM KP, peningkatan keterampilan dan pendampingan pelaku utama dan pelaku usaha, serta penyelenggaraan penyuluhan.

\n\n

Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Hasil Perikanan fokus pada pengembangan sistem pengendalian dan penjaminan mutu dan keamanan produk kelautan dan perikanan, serta sistem perkarantinaan dan pengawasan penyakit ikan.

\n\n

Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan fokus pada penguatan penelitian dan rekomendasi kebijakan untuk pengembangan komoditas dan produk unggulan.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

DECISION
OF THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7/ΚΕΡΜΕΝ-KP/2013
CONCERNING
ROAD MAP OF MARINE AND FISHERIES INDUSTRIALIZATION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MARINE AFFAIRS AND FISHERIES OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n \n \n \n \n

Considering:

that in order to further encourage the development of the
marine affairs and fisheries sector and in order to
follow up on Regulation of the Minister of Marine Affairs and
Fisheries Number PER.27/MEN/2012 concerning
General Guidelines for Marine and Fisheries Industrialization,
a Roadmap for Marine and Fisheries Industrialization is required;
that based on the considerations as
referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Decree of the
Minister of Marine Affairs and Fisheries concerning the Roadmap
of Marine and Fisheries Industrialization;

In view of:

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f6d1c2f8-4729-4780-a965-85897aaaee1e","actionData","errors"]