[{"_1":2,"_128":-5,"_129":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f6cd04d8-3639-45f4-83de-c0ed96f7ce7b","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_124":125,"_126":127},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":118,"_119":120,"_121":-5,"_122":123},"title","Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri","short_title","Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024","number","18","year","2024","published_date","2024-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","8bb8222e-dde2-40a5-9556-235757acbf67","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Menteri Ketenagakerjaan","short_name","Permenaker","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"d109dd82-2088-4820-8eed-a31bab114acd","Hubungan Ketenagakerjaan","tags",[],"location","Kementerian Ketenagakerjaan","place_of_enactment","Jakarta","theme","Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penempatan - Tenaga Kerja Dalam Negeri
2024
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan NO. 18, BN 2024 (1036); 74 hlm
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan TENTANG Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri
ABSTRAK:	\n \n bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan penempatan\r\ntenaga kerja di dalam negeri dan untuk melaksanakan\r\nketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal 7, Pasal 11 ayat (2), Pasal\r\n16 ayat (3), dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor\r\n57 Tahun 2023 \n Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU Nomor 13 Tahun 2003; UU Nomor 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 61 Tahun 2024; UU Nomor 6 Tahun 2023; Perpres Nomor 57 Tahun 2023; Perpres Nomor 164 Tahun 2024; Permenaker Nomor 1 Tahun 2021 \n Peraturan ini mengatur mengenai pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; tata cara pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri; pemberian penghargaan; dan pengawasan \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2024. \n 74 hlm; hlm 1 sd 34 batang tubuh, hlm 35 sd 74 lampiran \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n\n1. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1990);\n2. Ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 78).","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Menteri Ketenagakerjaan ini mengatur tentang penempatan tenaga kerja dalam negeri (PTKDN) yang bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan penempatan tenaga kerja dan melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2023 tentang Wajib Lapor Lowongan Pekerjaan. PTKDN dilaksanakan dalam satu kesatuan pasar kerja nasional dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai kebutuhan program nasional dan daerah, berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil dan setara tanpa diskriminasi.\n\nPelaksana PTKDN terdiri atas instansi pemerintah (Kementerian Ketenagakerjaan, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/Kota) dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta (PPTKS, P3RT, Job Portal), serta Bursa Kerja Khusus (BKK). Setiap pelaksana memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, termasuk analisis pasar kerja, pelayanan informasi jabatan, verifikasi lowongan, pembinaan, monitoring, evaluasi, dan pengenaan sanksi administratif. Lembaga swasta wajib memenuhi persyaratan perizinan berusaha dan memiliki Petugas Antar Kerja. BKK harus memiliki tanda daftar dan Pengantar Kerja atau Petugas Antar Kerja.\n\nPelayanan PTKDN meliputi informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan, serta perantaraan kerja. Informasi pasar kerja mencakup informasi pencari kerja, lowongan pekerjaan, dan penempatan tenaga kerja. Lowongan pekerjaan wajib dilaporkan oleh Pemberi Kerja melalui SIAPkerja. Penyuluhan dan bimbingan jabatan dilakukan untuk menyebarluaskan informasi dan memberikan bimbingan kepada pencari kerja. Perantaraan kerja dilakukan untuk mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja, termasuk melalui Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair. Proses penempatan dapat dilakukan melalui perekrutan sendiri oleh Pemberi Kerja atau melalui PPTKS/P3RT/BKK, dengan persyaratan yang berbeda untuk masing-masing pihak.","transitional_provisions","1. Lembaga pelatihan kerja swasta yang telah memiliki tanda daftar BKK sebelum diberlakukannya Peraturan Menteri ini, dicabut tanda daftar dan dinyatakan tidak berlaku.\n2. Bagi satuan pendidikan menengah/kejuruan dan satuan pendidikan tinggi yang telah ditetapkan sebagai BKK sebelum Peraturan Menteri ini berlaku harus menyesuaikan persyaratan untuk memiliki Petugas Antar Kerja paling lambat 1 (satu) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.","sanctions","1. Pengenaan sanksi administratif dapat diberikan kepada Pemberi Kerja, PPTKS, P3RT, Job Portal, BKK, atau penyelenggara Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair.\n2. Sanksi administratif berupa: peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan/skorsing, pencabutan Sertifikat Standar, pencabutan tanda daftar, atau pencabutan rekomendasi dan penghentian kegiatan penyelenggaraan Pameran Kesempatan Kerja/Job Fair.","revokes",[93,99],{"_94":95,"_96":97,"_36":98},"text","Permenaker No. 39 Tahun 2016 tentang Penempatan Tenaga Kerja","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/146213/permenaker-no-39-tahun-2016","4466a51d-1102-4035-bea9-d9fd66064101",{"_94":100,"_96":101,"_36":102},"ketentuan yang mengatur mengenai kelembagaan Lembaga Penyalur Pekerja Rumah Tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga","https://peraturan.bpk.go.id/Details/145968/permenaker-no-2-tahun-2015","8ba9a79f-ef08-4cb7-bf22-e00e935fd392","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGULATION OF THE MINISTER OF MANPOWER
REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 18 OF 2024
CONCERNING
PLACEMENT OF DOMESTIC WORKERS

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

THE MINISTER OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:

that to improve the implementation of domestic worker placement and to implement the provisions of Article 2 paragraph (5), Article 7, Article 11 paragraph (2), Article 16 paragraph (3), and Article 17 paragraph (2) of Presidential Regulation Number 57 of 2023 concerning Mandatory Reporting of Job Vacancies, it is necessary to stipulate a Regulation of the Minister of Manpower concerning the Placement of Domestic Workers;

In view of:

Article 17 paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
Law Number 13 of 2003 concerning Manpower (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2003 Number 39, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4279);
Law Number 39 of

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f6cd04d8-3639-45f4-83de-c0ed96f7ce7b","actionData","errors"]