[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f6a17ab1-afe1-413e-8bdb-ffb56103fc7f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara\r\nTahun Anggaran 2009","short_title","Undang-undang (UU) No. 7 Tahun 2010","number","7","year","2010","published_date","2010-09-28","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"cc7f7bbd-f25f-486a-82f2-b1acb0a84310","Anggaran Belanja Negara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara\r\nTahun Anggaran 2009","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERTANGGUNGJAWABAN - PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA - 2009
2010
Undang-undang (UU) NO. 7, LL SETNEG : 9 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara\r\nTahun Anggaran 2009\r\n
ABSTRAK:	\n \n Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009 yang diundangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008, pelaksanaannya perlu dilakukan pemeriksaan dan dipertanggungjawabkan sesuai Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, terhadap pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009 telah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 30, dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009 harus ditetapkan dengan Undang-Undang. \n Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5), Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, UU No. 17 Tahun 2003, UU No. 1 Tahun 2004, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2004, UU No. 15 Tahun 2006, dan UU No. 41 Tahun 2008. \n Dalam Undang-Undang ini mengatur tentang Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2009 tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009 sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Undang-Undang ini. Laporan Keuangan dalam peraturan ini meliputi; Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran 2009, Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2009, Laporan Arus Kas Tahun Anggaran 2009, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Peraturan ini dibuat dalam rangka Dalam rangka mendukung terwujudnya tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara terbuka dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009. \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 28 September 2010. \n Lampiran file: 27 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 9 dan penjelasan hlm 10 sd 27) \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut:\n1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2009, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2009.","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini mengatur tentang pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2009. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2009 menjadi dasar pertanggungjawaban, terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca Pemerintah Pusat, Laporan Perubahan Ekuitas Dana, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp848.763.235.195.483, sedangkan Realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp937.382.019.569.767, sehingga terjadi Defisit Anggaran sebesar Rp88.618.784.374.284 yang ditutup dengan pembiayaan sebesar Rp112.583.311.415.415, menghasilkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp23.964.527.041.131. Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2009 mencatat Aset sebesar Rp2.122.897.478.369.313 dan Kewajiban sebesar Rp1.681.708.394.583.363, sehingga Ekuitas Dana sebesar Rp441.189.083.785.950. Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan perbaikan sistem pengelolaan keuangan negara sesuai dengan temuan-temuan dalam hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan menerapkan sistem pemberian imbalan dan sanksi kepada kementerian negara/lembaga.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 7 OF 2010
CONCERNING
ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE
STATE BUDGET
FISCAL YEAR 2009

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

\n\n \n \n

Considering:

that the State Budget (APBN) for Fiscal Year 2009, enacted based on Law Number 41 of 2008 as amended by Law Number 26 of 2009 concerning Amendments to Law Number 41 of 2008, its implementation needs to be examined and accounted for in accordance with Law Number 15 of 2004 concerning the Audit of Management and Accountability of State Finance;
that in accordance with the provisions of Article 30 paragraph (1) of Law Number 17 of 2003 concerning State Finance and Article 4 paragraph (2) of Law Number 15 of 2004 concerning the Audit of Management and Accountability of State Finance, an audit has been conducted by the Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) on

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f6a17ab1-afe1-413e-8bdb-ffb56103fc7f","actionData","errors"]