[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f6911e85-c862-4e61-a42e-898a97680c22","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":-5,"_48":-5,"_49":50,"_51":52,"_58":59,"_60":61,"_65":66,"_70":71,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":-5,"_79":80,"_81":82,"_83":-5,"_84":85,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Jalan Daerah","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 13 Tahun 2015","number","13","year","2015","published_date","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_53":50,"_54":55,"_56":57},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_53":59,"_54":62,"_63":64},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[67],{"_53":68,"_54":69,"_56":-5},"f79a5511-d11e-4751-9dce-a00910dd74ab","Konstruksi & Infrastruktur","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Sleman","place_of_enactment","Sleman","theme","Penyelenggaraan Jalan Daerah","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

Penyelenggaraan-Jalan-Daerah
2015
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 13, LD.2015/NO.3.SERI.B
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Jalan Daerah
ABSTRAK:	\n \n Dasar Pertimbangan: a. Bahwa jalan daerah yang meliputi jalan kabupaten dan jalan desa sebagai bagian dari sistem transportasi mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung bidang ekonomi, sosial dan budaya serta lingkungan dan dikembangkan melalui pendekatan pengembangan sesuai karakter wilayah agar tercapai keseimbangan dan pemerataan dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan daerah; b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa;\r\n \n Dasar Hukum: Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 47 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2010;\r\n \n Materi Pokok: Ketentuan Umum; Status Jalan Daerah; Penyelenggaraan Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa; Jalan Perumahan; Pemanfaatan Bagian-Bagian Jalan Daerah; Izin, Dispensasi, Dan Rekomendasi Pemanfaatan Jalan; Hak, Kewajiban, Dan Larangan; Analisis Dampak Lalu Lintas; Leger Jalan; Pelaksanaan, Pembinaan, Dan Pengawasan; Ketentuan Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Penutup. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . \n Jumlah Halaman: 27 HLM; Penjelasan: 6 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini tidak mencabut atau mengubah peraturan lain.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah ini mengatur tentang penyelenggaraan jalan daerah di Kabupaten Sleman, yang meliputi jalan kabupaten dan jalan desa. Tujuan dari penyelenggaraan jalan daerah adalah untuk mewujudkan kepastian hukum, mendukung keserasian antar jalan dan kawasan, menjadi pedoman dalam perencanaan dan pembiayaan, mendorong optimalisasi sumber daya, mewujudkan peran masyarakat, dan mengoptimalkan peran penyelenggara jalan dalam memberikan layanan kepada masyarakat.\n\nStatus jalan daerah terdiri dari jalan kabupaten dan jalan desa. Jalan kabupaten meliputi jalan kolektor primer, jalan lokal primer, jalan sekunder, dan jalan strategis kabupaten. Jalan desa meliputi jalan lingkungan primer, jalan lokal primer di kawasan perdesaan, jalan usaha tani, dan jalan lingkungan. Persyaratan teknis jalan daerah meliputi kecepatan rencana, lebar badan jalan, kapasitas, jalan masuk, persimpangan sebidang, bangunan pelengkap, perlengkapan jalan, dan penggunaan jalan sesuai fungsi.\n\nPenyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa meliputi pengaturan, pembinaan, pembangunan, dan pengawasan. Pengaturan jalan mencakup perumusan kebijakan, penyusunan pedoman operasional, penetapan status jalan, penyusunan perencanaan jaringan jalan, dan pemberian nama jalan. Pembinaan jalan meliputi pemberian bimbingan, penyuluhan, pemberian izin dan rekomendasi, pengembangan teknologi terapan, dan pemberian fasilitas penyelesaian sengketa. Pembangunan jalan meliputi perencanaan teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan tanah, pelaksanaan konstruksi, pengoperasian dan pemeliharaan jalan, serta pengembangan dan pengelolaan manajemen pemeliharaan jalan. Pengawasan jalan meliputi evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan, pemenuhan standar pelayanan minimal, dan pengendalian fungsi dan manfaat hasil pembangunan jalan.\n\nPeraturan ini juga mengatur pemanfaatan bagian-bagian jalan daerah seperti ruang manfaat jalan, ruang milik jalan, dan ruang pengawasan jalan untuk iklan, jalur hijau, bangunan utilitas, dan pembuatan jalan masuk. Setiap pemanfaatan bagian jalan harus memiliki izin dari Bupati atau Kepala Desa. Selain itu, diatur juga mengenai hak, kewajiban, dan larangan terkait penyelenggaraan jalan, serta analisis dampak lalu lintas untuk pembangunan yang berpotensi menimbulkan gangguan lalu lintas.","transitional_provisions","1. Pelaksanaan penyelenggaraan jalan desa oleh Pemerintah Desa dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kesiapan dan kemampuan Pemerintah Desa.\n2. Dalam hal Pemerintah Desa belum mampu menyelenggarakan jalan desa, penyelenggaraan jalan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.","sanctions","1. Pemanfaatan bagian jalan tanpa izin atau dispensasi dapat diancam pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.\n2. Pelanggaran terhadap larangan yang diatur dalam peraturan ini dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

REGENT OF SLEMAN
YOGYAKARTA SPECIAL REGION
REGIONAL REGULATION OF SLEMAN REGENCY
NUMBER 13 OF 2015
CONCERNING
REGIONAL ROAD MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF SLEMAN,

\n\n \n \n

Considering:

that regency roads and village roads as part of the transportation system have an important role, especially in supporting the economic, social, cultural and environmental fields and are developed through a development approach according to the character of the region in order to achieve balance and equity in order to realize regional development goals;
that based on the provisions of Article 16 paragraph (1) of Law Number 38 of 2004 concerning Roads, the authority of the regency government in road management includes the management of regency roads and village roads;
that based on the considerations as referred to in letters a and b, it is necessary to stipulate a Regional

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f6911e85-c862-4e61-a42e-898a97680c22","actionData","errors"]