[{"_1":2,"_124":-5,"_125":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f688fda3-14e0-4d73-87bb-974b43266918","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_120":121,"_122":123},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":50,"_51":52,"_53":54,"_60":61,"_62":63,"_67":68,"_72":73,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":-5,"_81":82,"_83":84,"_85":-5,"_86":87,"_88":89,"_90":91,"_92":93,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":114,"_115":116,"_117":-5,"_118":119},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Purbalingga Nomor 2 Tahun 2014","number","2","year","2014","published_date","2014-05-07","effective_date","2014-05-09","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_55":52,"_56":57,"_58":59},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_55":61,"_56":64,"_65":66},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[69],{"_55":70,"_56":71,"_58":-5},"77c3c655-b075-4c53-992f-97ea74d16db2","Perlindungan Lingkungan Hidup","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Purbalingga","place_of_enactment","Purbalingga","theme","Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2014/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa keberlanjutan pembangunan dapat lebih terjamin apabila didukung sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memadai;\r\nb. bahwa kualitas lingkungan hidup yang semakin menurun telah mengancam kelangsung perikehidupan manusia dan mahluk hidup lainnya sehingga perlu dilakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang sungguh-sungguh dan konsisten oleh semua pemangku kepentingan;\r\nc. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, maka Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu disesuaikan;\r\nd. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1994; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004; sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012;Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 11 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 14 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 09 Tahun 2012; Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 29 Tahun 2012 \n Peraturan tersebut mengatur mengenai Ketentuan Umum; Asas, Tujuan, dan Ruang LIngkup; Perencanaa; Pemanfaatan; Pengendalian; Pemeliharaan; Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun Serta Limbah Bahan berbahaya dan Beracun; Sistem Informasi; Hak, Kewajiban dan Larangan; Peran Masyarakat; Pengawasan dan Sanksi Administratif; Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2014. \n Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 \n 34 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mencabut Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Purbalingga.","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Purbalingga. Latar belakangnya adalah untuk menjamin keberlanjutan pembangunan dengan dukungan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang memadai, serta mengatasi penurunan kualitas lingkungan hidup. Tujuannya meliputi perlindungan wilayah dari pencemaran, menjamin keselamatan manusia, kelangsungan ekosistem, kelestarian fungsi lingkungan hidup, keadilan antar generasi, pemenuhan hak atas lingkungan hidup, pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, pembangunan berkelanjutan, dan antisipasi isu lingkungan global.

Ketentuan substansial mencakup perencanaan melalui inventarisasi lingkungan hidup, penetapan wilayah ekoregion, dan penyusunan RPPLH. Pemanfaatan sumber daya alam harus berdasarkan RPPLH atau daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang ditetapkan oleh Bupati. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dilakukan melalui pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan, dengan sarana seperti KLHS, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, Amdal, UKL-UPL, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, dan audit lingkungan hidup.

Peraturan ini juga mengatur pemeliharaan lingkungan hidup melalui konservasi sumber daya alam, pencadangan sumber daya alam, dan pelestarian fungsi atmosfer. Pengelolaan B3 dan limbah B3 juga diatur, termasuk larangan dumping tanpa izin. Sistem informasi lingkungan hidup terpadu dan terkoordinasi wajib dikembangkan dan dipublikasikan. Hak, kewajiban, dan larangan terkait lingkungan hidup juga diatur, termasuk peran masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan dilakukan oleh Bupati melalui PPLHD, dengan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, atau pencabutan izin. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat dilakukan di luar pengadilan atau melalui pengadilan. PPNS LH berwenang melakukan penyidikan tindak pidana lingkungan hidup.

","transitional_provisions","1. Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka semua ketentuan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. Bupati menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan oleh PPLHD ditemukan pelanggaran terhadap Izin Lingkungan, Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan/atau peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.\n2. Sanksi administratif terdiri atas teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, atau pencabutan Izin Lingkungan dan/atau Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.","revokes",[94],{"_95":96,"_97":98},"text","Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2005","link","","revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

COPY
REGENT OF PURBALINGGA
CENTRAL JAVA PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PURBALINGGA REGENCY
NUMBER 02 OF 2014
ON
ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF PURBALINGGA,

Considering:

that the sustainability of development can be better guaranteed if supported by adequate natural resources and environment;
that the declining quality of the environment has threatened the survival of humans and other living creatures, so it is necessary to carry out environmental protection and management that is serious and consistent by all stakeholders;
that with the enactment of Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management, the Regional Regulation of Purbalingga Regency Number 5 of 2005 concerning Environmental Management needs to be adjusted;
that based on the considerations as referred to in letters a, b, and c, it is necessary to stipulate a Regional Regulation concerning

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f688fda3-14e0-4d73-87bb-974b43266918","actionData","errors"]