[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f673b3bb-05ee-437b-ac5f-4ff8d61d0183","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Jambi Nomor 2 Tahun 2014 tentang LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Provinsi Jambi No. 2 Tahun 2014","number","2","year","2014","published_date","2014-03-11","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"994fffcc-f39f-4362-a0b4-e56f5bfe64e3","Pariwisata & Kebudayaan","tags",[],"location","Pemerintah Provinsi Jambi","place_of_enactment","Jambi","theme","LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI
2014
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2014/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG LEMBAGA ADAT MELAYU JAMBI
ABSTRAK:	\n \n Bahwa Adat Melayu Jambi merupakan sistem pandangan hidup masyarakat Jambi yang kokoh seperti tersirat dalam seloko; Titian teras betanggo batu, cermin yang tidak kabur, lantak nan tidak goyah, dak lapuk dek hujan dak lekang dek panas, kato nan saiyo, adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah, syara’ mengato, adat memakai;\r\nBahwa Adat Melayu Jambi berisi nilai-nilai, aturan-aturan, norma dan kebiasaan-kebiasaan kuat dan benar serta menjadi pedoman dalam penataan tatanan masyarakat, sistem hukum, sistem kepemimpinan dan pemerintahan yang dipegang teguh masyarakat Melayu Jambi dengan sistem sanksi yang tegas jika anggota masyarakat melakukan pelanggaran;\r\nBahwa Lembaga Adat Melayu Jambi adalah wadah fasilitasi, koordinasi, mediasi, dan menjaga stabilitas, keutuhan, kebersamaan serta saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat dengan berpedoman pada adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah, syara’ mengato, adat memakai;\r\nBahwa Lembaga Adat Melayu Desa dan/atau sebutan lain sebagai wilayah ico pakai adat merupakan unit terdepan bagi penegakan hukum serta pelestarian nilai-nilai sosial budaya Melayu Jambi, maka wajib bagi Lembaga Adat Melayu Jambi, sesuai tingkatannya memperkuat peran dan fungsi Lembaga Adat Melayu Desa dan/atau sebutan lain;\r\nBahwa untuk memperkokoh jatidiri masyarakat Melayu Jambi maka perlu dilaksanakan pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi;\r\nBahwa untuk menjamin dan menjaga hak-hak masyarakat Jambi dalam rangka kepentingan peningkatan pendidikan dan kesejahteraan lahiriah serta batiniah, maka peran Lembaga Adat Melayu Jambi, sesuai tingkatannya perlu diperkuat fungi, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya;\r\nBahwa untuk memperkuat fungsi, tugas, wewenang dan tanggung jawab Lembaga Adat Melayu Jambi maka Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi perlu diganti; \n Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; UU Darurat No. 19 Tahun 1957 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 1958; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 11 Tahun 2010; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 7 Tahun 2012; PP No. 38 Tahun 2007; Perpres No. 78 Tahun 2007; Permendagri No. 39 Tahun 2007; Permendagri No. 39 Tahun 2007; Permendagri No. 52 Tahun 2007; Perda No. 7 Tahun 2011; Perda No. 7 Tahun 2013 \n Perda ini mengatur mengenai Lembaga Adat Melayu Jambi, meliputi: Asas, tujuan, dan ruang lingkup; Lambang, tanda-tanda kebesaran, dan gelar kehormatan; kelembagaan adat; program lembaga adat melayu Jambi; Pusat Pendidikan dan Pelatihan Adat; Pusat Penelitian dan Pengembangan Adat; Penguatan masyarakat Adat; Wewenang dan Tangguang Jawab Pemda dan Pemkab/Kota; Hubungan dan Ketentuan Kerja Sama; Pendanaan dan Aset; Penghargaan dan Sanksi; \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Maret 2014. \n Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. \n LAM Jambi yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini. \n 22 hlm.; Penjelasan 5 hlm. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah ini mencabut:\n1. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 5 Tahun 2007 tentang Lembaga Adat Melayu Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2007 Nomor 5).","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Lembaga Adat Melayu Jambi (LAM Jambi) dengan tujuan untuk memperkuat dan memperkokoh jati diri masyarakat Melayu Jambi serta melindungi hak-hak tradisional dan konstitusional masyarakat adat. Ruang lingkupnya meliputi kelembagaan, kaderisasi, penelitian dan pengembangan, sistem pengambilan keputusan, dan pembiayaan.

Kelembagaan: LAM Jambi berbentuk fungsional dengan struktur organisasi yang terdiri dari tingkat Desa/Kelurahan, Kabupaten/Kota, dan Provinsi. Setiap tingkatan memiliki wewenang dan tanggung jawab masing-masing, termasuk menegakkan hukum adat, menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan, memberikan saran kepada pemerintah daerah, dan melestarikan nilai-nilai adat. Pengurus LAM Jambi dipilih melalui musyawarah dan memiliki masa jabatan selama 5 tahun.

Program LAM Jambi: Program meliputi penguatan peran LAM Jambi di tingkat desa, inventarisasi perkara adat, penguatan masyarakat adat, pelestarian seni budaya, pengelolaan aset adat, pengembangan manajemen organisasi, pendataan hukum adat, pembinaan SDM melalui pusat pendidikan dan pelatihan adat, serta penyelenggaraan upacara adat.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Adat: Dibentuk pusat pendidikan dan pelatihan adat yang terintegrasi dengan LAM Jambi Provinsi untuk merumuskan kebijakan pelestarian dan pengembangan SDM adat.

Pusat Penelitian dan Pengembangan Adat: Dibentuk pusat penelitian dan pengembangan adat yang terintegrasi dengan LAM Jambi Provinsi untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis dan penelitian di bidang adat Melayu Jambi.

Wewenang dan Tanggung Jawab Pemerintah Daerah: Pemerintah daerah memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam pelestarian dan pengembangan adat Melayu Jambi, termasuk penyusunan kebijakan, penetapan standar pengawasan, dan penyediaan dana.

","transitional_provisions","1. LAM Jambi yang ada pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap diakui keberadaannya dan wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini paling lambat 3 (tiga) bulan sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.","sanctions","1. LAM Jambi sesuai tingkatannya dapat memberi sanksi terhadap pengurusnya dan pihak-pihak baik individu atau kelompok yang melanggar aturan hukum dan nilai adat Melayu Jambi.","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

GOVERNOR OF JAMBI
REGIONAL REGULATION OF JAMBI PROVINCE
NUMBER 2 YEAR 2014
CONCERNING
JAMBI MALAY CUSTOMARY INSTITUTION

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

GOVERNOR OF JAMBI,

Considering:

that Jambi Malay Custom is a solid system of views of the Jambi community as implied in the seloko; Titian teras betanggo batu, cermin yang tidak kabur, lantak nan tidak goyah, dak lapuk dek hujan dak lekang dek panas, kato nan saiyo, adat bersendi syara', syara' bersendi kitabullah, syara' mengato, adat memakai;
that Jambi Malay Custom contains strong and true values, rules, norms and habits and becomes a guideline in structuring the social order, legal system, leadership system and government that is firmly held by the Jambi Malay community with a strict sanction system if members of the community commit violations;
that the Jambi Malay Customary Institution is a forum for facilitation, coordination, mediation, and maintaining stability,

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f673b3bb-05ee-437b-ac5f-4ff8d61d0183","actionData","errors"]