[{"_1":2,"_120":-5,"_121":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f66b78e6-29fc-49f4-901e-1a1d6359752f","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_116":117,"_118":119},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_74":75,"_76":77,"_78":79,"_80":81,"_82":-5,"_83":84,"_85":86,"_87":-5,"_88":89,"_90":86,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":112,"_113":-5,"_114":115},"title","Undang-undang Darurat Nomor 7 Tahun 1952 tentang Kewajiban Penggilingan Padi dan Perdagangan Bahan Makanan","short_title","Undang-undang Darurat No. 7 Tahun 1952","number","7","year","1952","published_date","1952-05-05","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","29a3eb5d-4138-4e49-bc82-02f27401caa4","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang Darurat","short_name","UUDrt","subjects",[68,71],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"54d08c24-6ebe-45ac-aceb-ef774a10c175","Badan Usaha & Perdagangan",{"_54":72,"_55":73,"_57":-5},"6877f1f6-2942-47dd-b925-a9cc3eacf157","Ketahanan Pangan & Pertanian","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Kewajiban Penggilingan Padi dan Perdagangan Bahan Makanan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1952
Undang-undang Darurat NO. 7, LL SETNEG : 4 HLM.
Undang-undang Darurat TENTANG Kewajiban Penggilingan Padi dan Perdagangan Bahan Makanan
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang Darurat ini mulai berlaku pada tanggal 05 Mei 1952. \n \n

","regulatory_relationship","(-)","scope_and_parties","policy_content","

Latar Belakang dan Tujuan
Undang-undang Darurat ini dibuat untuk memastikan persediaan bahan makanan, khususnya beras, dapat terjaga dengan baik selama musim panen padi. Hal ini dilakukan dengan mengatur kewajiban penggilingan padi dan perdagangan bahan makanan agar dapat memenuhi kebutuhan pemerintah dan masyarakat.

Ketentuan Substansial
Menteri Perekonomian diberikan kewenangan untuk menetapkan kewajiban bagi penggilingan padi dalam menyediakan beras untuk pemerintah. Penggilingan yang ditunjuk harus mematuhi syarat yang ditetapkan dan tidak boleh bekerja untuk kepentingan sendiri. Selain itu, Menteri Perekonomian juga dapat menetapkan peraturan mengenai perdagangan beras dan bahan makanan lainnya. Penggilingan diwajibkan memberikan informasi mengenai persediaan bahan makanan dan dapat diperiksa oleh Menteri Perekonomian. Pembelian padi hanya boleh dilakukan oleh pembeli yang memiliki izin dari Camat atau pejabat yang ditunjuk. Penggilingan yang tidak setuju dengan besaran pengganti kerugian yang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Tinggi untuk penetapan besaran tersebut.

","transitional_provisions","sanctions","

Dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya tiga bulan atau denda setinggi-tingginya sepuluh ribu rupiah bagi penggilingan atau pembeli padi yang melanggar ketentuan izin dan syarat perdagangan.
Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya enam bulan atau denda setinggi-tingginya lima puluh ribu rupiah bagi penggilingan yang melanggar kewajiban yang ditetapkan oleh Menteri Perekonomian.

","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

EMERGENCY LAW
NUMBER 7 OF 1952
CONCERNING
OBLIGATION OF RICE MILLING AND TRADE OF FOODSTUFFS.

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that for the sake of food supply, it is necessary to enact regulations regarding the obligation of rice milling and trade of foodstuffs; that these regulations need to be implemented during the current rice harvest season; that due to urgent circumstances, these regulations need to be enacted immediately;
In view of:	Article 96 of the Provisional Constitution of the Republic of Indonesia;

Decides:

To stipulate:

Emergency Law concerning the obligation of rice milling and trade of foodstuffs.

Article 1.

In this regulation, what is referred to as milling is the owner and/or manager of rice companies or a combination of rice mills as referred to in Article 1 paragraph 3 of the Bedrijfsregelementerings-verordening Rijstpellerijen (Staatsblad 1940 No. 104 as amended and supplemented).

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f66b78e6-29fc-49f4-901e-1a1d6359752f","actionData","errors"]