[{"_1":2,"_122":-5,"_123":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f660860a-fbda-44c3-9c1b-2d562765fccd","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_118":119,"_120":121},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_113":114,"_115":-5,"_116":117},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN SINGKAWANG KOTA CERDAS","short_title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2024","number","3","year","2024","published_date","2024-04-17","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"af377e72-159b-4dcd-a99e-3c58b1d68a46","Otonomi & Pemerintahan Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kota Singkawang","place_of_enactment","Singkawang","theme","PENYELENGGARAAN SINGKAWANG KOTA CERDAS","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

otonomi daerah-kota cerdas
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 3, LD.2024/NO.14, LL KOTA. SINGKAWANG : 23 HAL
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PENYELENGGARAAN SINGKAWANG KOTA CERDAS
ABSTRAK:	\n \n Bahwa penyelenggaraan kota cerdas bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam\r\npenyelenggaraan otonomi daerah guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang mampu menopang terwujudnya tujuan negara untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan berdasarkan falsafah dan ideologi bangsa sebagaimana tertuang dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. \n Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 \n KETENTUAN UMUM; PRINSIP DAN KONSEP KOTA CERDAS; KELEMBAGAAN DAN TATA CARA PENYELENGGARAAN SINGKAWANG KOTA CERDAS; DIMENSI DAN ARAH PRIORITAS SINGKAWANG KOTA CERDAS; SUMBER DAYA MANUSIA, INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI SERTA PERANGKAT LUNAK; COMMAND CENTER; KEAMANAN DATA DAN INFORMASI; KEMITRAAN DAN PERAN SERTA PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM PENYELENGGARAAN SINGKAWANG KOTA CERDAS; MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN\r\nPENYELENGGARAAN SINGKAWANG KOTA CERDAS; PEMBIAYAAN PENYELENGGARAAN SINGKAWANG KOTA CERDAS; KETENTUAN PENUTUP \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 17 April 2024. \n 15 HALAMAN PERATURAN & 8 HALAMAN PENJELASAN \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);\n2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);\n3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas bertujuan untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah guna mewujudkan tujuan pembangunan daerah yang mampu menopang terwujudnya tujuan negara, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kebijakan ini mengatur kelembagaan penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas yang terdiri dari Dewan Singkawang Kota Cerdas dan Tim Pelaksana Singkawang Kota Cerdas. Dewan Kota Cerdas bertugas menyusun rencana strategis, melakukan monitoring dan evaluasi, serta memberikan saran kepada Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan. Tim Pelaksana terdiri dari Perangkat Daerah (PD) yang ditunjuk oleh Wali Kota. Penyelenggaraan Kota Cerdas harus dilakukan dengan perencanaan dan tata kelola yang terpadu, yang dituangkan dalam Rencana Induk Kota Cerdas. Dimensi Kota Cerdas meliputi smart governance, smart branding, smart economy, smart living, smart society, dan smart environment. Arah prioritas mencakup peningkatan pelayanan publik, manajemen birokrasi yang efisien, pembangunan ekosistem pariwisata dan bisnis, peningkatan kesejahteraan rakyat, harmonisasi tata ruang, interaksi masyarakat yang efisien, dan pengembangan program proteksi lingkungan. Pemerintah Daerah melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, serta pembangunan Command Center untuk penyediaan layanan publik terpadu. Keamanan data dan informasi menjadi perhatian utama, dengan kewajiban Pemerintah Daerah untuk mengelola data dengan memperhatikan keamanan penerapan komunikasi dan informatika. Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam penyelenggaraan Singkawang Kota Cerdas.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[108],{"_109":110,"_111":112},"text","Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2024 PENYELENGGARAAN SINGKAWANG KOTA CERDAS","link","","established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF SINGKAWANG
WEST KALIMANTAN PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF SINGKAWANG CITY
NUMBER 3 OF 2024
ABOUT
IMPLEMENTATION OF SINGKAWANG SMART CITY

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF SINGKAWANG,

\n\n \n \n

Considering:

that the implementation of a smart city aims to increase regional independence in the implementation of regional autonomy in order to realize regional development goals that are able to support the realization of state goals to create a prosperous and just society based on the nation's philosophy and ideology as stated in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia;
that the implementation of Singkawang Smart City has an important role in improving the quality of public service, as well as increasing the effectiveness, efficiency, and transparency of regional government administration, in order to realize regional development goals, so it needs to be

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f660860a-fbda-44c3-9c1b-2d562765fccd","actionData","errors"]