[{"_1":2,"_117":-5,"_118":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f658f9d6-3f7c-4de6-94bb-37a5164de381","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_113":114,"_115":116},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_100":101,"_102":103,"_104":105,"_106":107,"_108":109,"_110":-5,"_111":112},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Wajo Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah TA 2010","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Wajo No. 28 Tahun 2011","number","28","year","2011","published_date","2011-08-27","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"e91cd4ab-5b65-4518-bb06-9f250e3c12b7","Anggaran Belanja Daerah","tags",[],"location","Pemerintah Kabupaten Wajo","place_of_enactment","Sengkang","theme","Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah TA 2010","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 28, LD.2011/NO.28
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja dan Daerah TA 2010
ABSTRAK:	\n \n a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) \r\nUndang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan \r\nDaerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang \r\nNomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan \r\nPemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 \r\nTentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 \r\nTentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, \r\nKepala Daerah mengajukan Peraturan Daerah tentang \r\nPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan \r\nPerwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa Laporan Keuangan \r\nyang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling \r\nlam bat 6 ( enam) bu Ian setelah tahun anggaran berakhir; \r\nb. bahwa Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana \r\ndimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan \r\nDaerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD \r\nKabupaten Wajo Tahun Anggaran 2010; \n \r\ni ? lrtt : , .: .:,i \r\n' • .: I\" '. • \r\n1. Undang-Undang Nomor 29 Tahurr 1959\\ten \r\nDaerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Ne·gara \r\nTahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor \r\n1822); \r\n2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi \r\ndan Bangunan (Iernbaran Negara Tahun 1985 Nomor 68, \r\nTambahan Lembaran Indonesia Nomor 3312 sebagaimana \r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 \r\n(Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan \r\nLembaran Negara Nomor 3569); \r\n3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah \r\ndan Reribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor \r\n41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana \r\ntelah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 \r\nNomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048); \r\n4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea \r\nPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara \r\nTahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor \r\n3688); \r\n5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang \r\nPenyelenggaraan Negara yang Bersih dan Babas dart Korupsi, \r\nKolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor \r\n75, Tambahan Lembaran Negara' Nomor 3851); \r\n6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan \r\nNegara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan \r\nLembaran Negara Nomor 4286); \r\n7, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang \r\nPerbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 \r\nNomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); \r\n8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan \r\nPeraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun \r\n2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389); \r\nii \r\nSK Peraturan Daaerah 2010 \r\nCGMI --- \r\n9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang ··Pemerll<saan \r\nPengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara \r\n(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan \r\nLembaran Negara Nomor 4400); \r\n10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem \r\nPerencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun \r\n2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor \r\n4421); \r\n11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang \r\nPemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor \r\n125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) \r\nsebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 \r\nTahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerlntah \r\nPengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang \r\nPerubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang \r\nPemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran \r\nNegara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara \r\nnomor 4548); \r\n12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan \r\nKeuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan \r\nDaerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, \r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 4438); \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang \r\nPembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan \r\nPemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor \r\n41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090); \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak \r\nDaerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, \r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 4138); \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang \r\nRetribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, \r\nTambahan Lembaran Negera Nornor 4139); \r\nSK Peraturan Dccernh'zoto iii \r\n::1,1,t; \r\n.,; ��·:/ \", {�\\:·( ·,}�··. \r\n. \r\n16. Peraturan Pernerlntah-sreomor-o \r\nKedudukan Protokoler dan Keuangan>P \r\n· . . , \r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran ,Neg \r\n2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor·,4416)! \r\nsebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerlntah \r\nNomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan \r\nPemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan \r\nProtokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan \r\nPerwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 \r\nNomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540); \r\nSebagaimana telah ditambah dengan Peraturan Pemerintah \r\nNomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas \r\nPeraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang \r\nkedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota \r\nDewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negera Tahun \r\n2006 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4629); \r\n17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran \r\nNegara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara \r\nNomor 4502); \r\n18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran \r\nNegara Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara \r\nNomor 4503); . \r\n19. Peraturan Pemerintah Nomor ·54 Tahun 2005 tentang \r\nPinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, \r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 4574); \r\n20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana \r\nPerimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, \r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 4575); \r\n21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem \r\nInformasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik \r\nIndonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran \r\nSt< Peraturan Daaerah 2010 iv \r\ndiubah dengan Peraturan \r\nNomor 65 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan \r\nPemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Slstem Informasi \r\nKeuangan Daerah (Lembaran Negara Republlk Indonesia \r\nTahun 2010 Nomor 110); \r\n22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah \r\nKepada Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 139, \r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 4577); \r\n23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang \r\nPengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun \r\n2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor \r\n4578); \r\n24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang \r\nPedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan \r\nMinimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, \r\nTambahan Lembaran Negara Nomor 4585); \r\n25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan \r\nKeuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara \r\nTahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor \r\n4614); \r\n26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 \r\ntentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. \r\nPermendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas \r\nPermendagri Nomor 13 Tahun 2006; \r\n27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 \r\ntentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2010; \r\n28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 \r\ntentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan \r\nPertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya; \r\n29. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2008 \r\ntentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; \r\nSK Peroturon Daaerah 2010 \r\nI. v \r\n30. Peraturan \r\ntentang Anggaran Pendapatan, \r\nTahun Anggaran 2010; \r\n31. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2010 \r\ntentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah \r\nTahun Anggaran 2010; \n Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN WAJO TENTANG \r\nPERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN \r\nPENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2010 \r\nPasal 1 \r\n1. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2010 berupa Laporan Keuangan \r\nmemuat: • \r\na. Laporan Realisasi Anggaran; \r\nJI.< b. Neraca; \r\nc. Laporan Arus Kas; dan \r\nd. Catatan Atas Laporan Keuangan. \r\n2. Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan \r\nLaporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah I \r\nperusahaan daerah. \r\nPasal 2 \r\nLaporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a \r\ntahun anggaran 2010 sebagai berikut : \r\nSK Peroturan Daaerah 2010 vi \r\na. Pendapatan \r\nb. Belanja \r\nSurplus/ defisit \r\nc. Pembiayaan \r\n- Penerimaan \r\n- Pengeluaran \r\nPembiayaan Netto \r\nRp. \r\nRp. 648.163.056.534,74 <''. \r\nRp. 3.114.672·.63i,15 \r\nRp. 58.127.464.895,06 \r\nRp. 1.536.891.232,50 \r\nRp. 56.590.573.662,56 \r\nPasal3 \r\nUraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 \r\nsebagai berikut : \r\n( 1) Selisih anggaran denga1 realisasi pendapatan \r\nRp. (18.500.712.521,11) dengan rincian sebagai berikut: \r\na. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 669.778.441.690,00 \r\nb. Realisasi Rp. 651.277.729.168,89 \r\nSelisih lebih/(kurang) Rp. (18.500.712.521,11) \r\n(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja \r\nRp.(75.737.809.121,87) dengan rincian sebagai berikut: \r\na. Anggaran belanja Setelah Perubahan Rp. 723.900.865.656,61 \r\nb. Realisasi Rp. 648.163.056.534,74 \r\nSelisih lebih/(kurang) Rp. (75.737.809.121,87) \r\n(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah \r\nRp.57.237.096.600,76 dengan rincian sebagai berikut: \r\na. Surplus/defisit Setelah Perubahan Rp. (54.122.423. 966,61) \r\nb. Realisasi Rp. 3.114.672.634,15 \r\nSelisih lebih/(kurang) Rp. 57 .237 .096.600, 76 \r\n( 4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah \r\nRp, 0.45 dengan rincian sebagai berikut: \r\nsejumlah \r\nsejumlah \r\na. Anggaran Penerimaan Pembiayaan \r\nSetelah Perubahan \r\nRp. 58.127.464.894,61 \r\nb. Realisasi \r\nSK Peraturan Daaerah 2010 \r\nRp. 58.127.464.895,06 \r\nSelisih lebih/(kurang) Rp. 0.45 \r\nvii \r\nRp. 1.536.891.232,50 \r\nSelisih lebih/(kurang) Rp. (2.468.149.695,50) \r\nSetelah Perubahan \r\nb. Realisasi \r\n,:�lz�: \r\n(5) Selisih anggaran dengan realisasl perig'eluara, \r\n\" ' \r\nRp,(2.468.149.695,50) denqan rincian sebagai berikut: , \r\na. Anggaran pengeluaran Pemblayaan Rp. 4.005.040.928,00 \r\n• \r\n( 6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah \r\nRp.2.468.149.695,95 dengan rincian sebagai berikut: \r\na. Anggaran Pembiayaan neto Setelah Rp. 54.122.423.966,61 \r\nPerubahan \r\nb. Realisasi Rp. 56.590.573.662,56 \r\nSelisih lebih/(kurang) Rp. 2.468.149.695,95 \r\nPasal4 \r\nNeraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember \r\nTahun 2010 sebagai berikut: \r\na. Jumlah Aset Rp. 1.955.202.763.289,37 \r\nb. Jumlah Kewajiban Rp. 6.816.424.289,02 \r\nc. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 1.948.386.339.000,35 \r\nPasalS \r\nLaporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c untuk tahun \r\nyang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2010 sebagai berikut: \r\na. Saldo kas awal per 1 Januari Tahun 2010 Rp. 58.011.449.355,06 \r\nRp. 59.710.618.220,71 \r\ne. Arus kas dari aktivitas non anggaran \r\nf. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2010 \r\nd. Arus kas dari aktivitas pembiayaan \r\nb. Arus kas dari aktivitas operasi Rp. 154.360.373.363,15 \r\nc. Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan Rp.(151.245.700.729,00) \r\n, \r\nRp. (1.480.606.743,50) \r\nRp. (11.224.093,00) \r\nPasal6 \r\nCatatan atas Laporan laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf \r\nSK Peraturan Daaerah 2010 viii \r\nd Tahun anggaran 2010 memuat informasi \r\nkualitatif atas pos-pos laporan keuanqan. \r\nPasal 7 \r\nPertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada pasal 1 \r\ntercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari : \r\na. Lampiran I \r\nLampiran 1.1 \r\nLampiran I.2 \r\nLampiran I.3 \r\nLampiran I.4 \r\nLampiran I.5 \r\nLampiran I.6 \r\nLampiran I. 7 \r\nLampiran 1.8 \r\nb. Lampiran II \r\nc. Lampiran III \r\nd. Lampiran IV \r\nLaporan Realisasi Anggaran \r\nRingkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut \r\nUrusan Pemerintah Daerah dan Organisasi; \r\nRincian Laporan Realisasi Anggaran menurut Urusan \r\nPemerintah Daerah, Organisasi, Pendapatan, \r\nBelanja dan Pembiayaan; \r\nRekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah \r\nrnenurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, \r\nProgram dan kegiatan; \r\nRekapitulasi Realisasi Anggaran Belanja Daerah \r\nUntuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan \r\nPemerintah Daerah dan Fungsi dalam Rangka \r\nPengelolaan Keuangan Negara; \r\nDaftar Piutang Daerah; \r\nDaftar penyertaan modal (investasi) daerah; \r\nDaftar realisasi penambahan dan pengurangan aset \r\ntetap daerah; \r\nDaftar realisasi penambahan dan pengurangan aset \r\nlainnya; \r\nNeraca \r\nLaporan arus kas \r\nCatatan atas laporan keuangan \r\nPasalS \r\nLampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) \r\nterdiri dari : \r\na. La po ran kinerja tercantum dalam Lampi ran V peraturan daerah ini. \r\nb. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah \r\ntercantum dalam lampiran VI peraturan daerah ini. \r\nSI< Peraturan Daaerah 2010 ix \r\nBupati Wajo menetapkan \r\nPertanggungjawaban pelaksanaan APBD. \r\nPasal 10 \r\nPeraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. \r\nAgar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penqundanqan Peraturan \r\nDaerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Wajo. \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Agustus 2011. \n 18 \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 12 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;\nPeraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010;","scope_and_parties","policy_content","

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2010. Laporan keuangan yang menjadi dasar pertanggungjawaban meliputi:

Laporan Realisasi Anggaran yang mencakup pendapatan sebesar Rp. 651.277.729.168,89 dan belanja sebesar Rp. 648.163.056.534,74, menghasilkan surplus sebesar Rp. 3.114.672.634,15. Pembiayaan terdiri dari penerimaan Rp. 58.127.464.895,06 dan pengeluaran Rp. 1.536.891.232,50, sehingga pembiayaan netto sebesar Rp. 56.590.573.662,56.
Neraca per 31 Desember 2010 menunjukkan jumlah aset sebesar Rp. 1.955.202.763.289,37, jumlah kewajiban sebesar Rp. 6.816.424.289,02, dan jumlah ekuitas dana sebesar Rp. 1.948.386.339.000,35.
Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2010 mencatat saldo kas awal sebesar Rp. 58.011.449.355,06 dan saldo kas akhir sebesar Rp. 59.710.618.220,71.
Catatan atas Laporan Keuangan yang memberikan informasi kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Laporan keuangan ini dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Bupati Wajo menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

WAJO REGENCY GOVERNMENT

WAJO REGENCY REGIONAL REGULATION
NUMBER: 28 YEAR 2011

ABOUT

ACCOUNTABILITY FOR THE IMPLEMENTATION OF THE BUDGET
OF REGIONAL REVENUE AND EXPENDITURE
FISCAL YEAR 2010

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

REGENT OF WAJO

\n\n \n \n

Considering:

that to implement the provisions of Article 184 paragraph (1) of Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government as amended by Law Number 8 of 2005 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 3 of 2005 concerning Amendments to Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government into Law, the Regional Head submits a Regional Regulation on Accountability for the Implementation of the APBD to the Regional House of Representatives (DPRD) in the form of Financial Statements that have been audited by the Audit Board no later than 6 (six) months after the fiscal year ends;
that the Accountability for the

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f658f9d6-3f7c-4de6-94bb-37a5164de381","actionData","errors"]