[{"_1":2,"_118":-5,"_119":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f65361a6-ef45-4202-a6dc-6a3cb2fafae9","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_114":115,"_116":117},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":90,"_91":92,"_93":94,"_95":96,"_97":98,"_99":100,"_101":102,"_103":104,"_105":106,"_107":108,"_109":110,"_111":-5,"_112":113},"title","Undang-undang (UU) Nomor 9 Tahun 1980 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang","short_title","Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1980","number","9","year","1980","published_date","1980-07-29","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","ddc1b3d4-1a6f-400a-a0d3-4bbc9f4612dc","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Undang-undang (UU)","short_name","UU","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"8239c8e8-e9f6-4adb-b763-f2824c2e6e50","Proses Peradilan & Hukum Acara","tags",[],"location","Pemerintah Pusat","place_of_enactment","Jakarta","theme","Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n


1980
Undang-undang (UU) NO. 9, LN. 1980, LL SETNEG : 3 HLM
Undang-undang (UU) TENTANG Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang dan Perubahan Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palembang
ABSTRAK:	\n \n \n
CATATAN:	\n \n Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juli 1980. \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1964 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Palembang dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan dan di Jakarta (Lembaran Negara Tahun 1964 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2672).","scope_and_parties","policy_content","Undang-Undang ini membentuk Pengadilan Tinggi Tanjung Karang yang berkedudukan di Tanjung Karang, dengan wilayah hukum meliputi seluruh wilayah hukum Pengadilan Negeri di Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu. Selain itu, Undang-Undang ini mengubah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang dengan mengurangi wilayah hukum yang mencakup seluruh wilayah hukum Pengadilan Negeri di Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu. Perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri di Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu yang belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Palembang pada saat Undang-Undang ini berlaku, tetap didaftar, diperiksa, dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Palembang sampai saat diresmikannya Pengadilan Tinggi Tanjung Karang. Pembentukan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat, pemerataan memperoleh keadilan, serta tercapainya penyelesaian perkara secara sederhana, cepat, dan biaya ringan.","transitional_provisions","1. Perkara-perkara yang berasal dari Pengadilan Negeri dalam Propinsi Lampung dan Propinsi Bengkulu, yang pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini belum diputus oleh Pengadilan Tinggi Palembang, tetap didaftar, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tinggi Palembang sampai saat diresmikan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang.","sanctions","(-)","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[],"amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

PRESIDENT
REPUBLIC OF INDONESIA

LAW OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
NUMBER 9 OF 1980
CONCERNING
THE ESTABLISHMENT OF TANJUNG KARANG HIGH COURT AND
AMENDMENT TO THE JURISDICTION OF PALEMBANG HIGH COURT

BY THE GRACE OF GOD ALMIGHTY

PRESIDENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA,

Considering:	that in order to improve legal services to the community in the context of equitable access to justice and to achieve simple, fast and low-cost case resolution, and in connection with the development of constitutional law, it is necessary to establish the Tanjung Karang High Court; that in connection with letter a, it is necessary to amend the jurisdiction of the Palembang High Court;
In view of:	Article 5 paragraph (1) and Article 20 paragraph (1) of the 1945 Constitution; Emergency Law Number 1 of 1951 concerning Temporary Measures to Organize the Unity of Structure, Power and Procedures of Civil Courts (State Gazette of 1951 Number 9, Supplement

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f65361a6-ef45-4202-a6dc-6a3cb2fafae9","actionData","errors"]