[{"_1":2,"_123":-5,"_124":-5},"loaderData",{"_3":4,"_28":29,"_30":31},"root",{"_5":6,"_7":-5,"_8":9},"locale","en","session","ENV",{"_10":11,"_12":13,"_14":15,"_16":17,"_18":19,"_20":21,"_22":23,"_24":25,"_26":27},"APP_ENV","production","APP_URL","https://veritask.ai","GA_MEASUREMENT_ID","G-X1BV3QBZEM","META_PIXEL_ID","4698743733686194","TIKTOK_PIXEL_IDS","D8A3HTBC77U9J3L243V0","CLARITY_PROJECT_ID","wn9rn7xb4l","AMPLITUDE_API_KEY","74a0c7cc1509a379d3647ec140dd375","MIDTRANS_CLIENT_KEY","Mid-client-hwjEU5pmwAKVMbIA","MIDTRANS_SNAP_URL","https://app.midtrans.com/snap/snap.js","routes/$locale",{"_5":6},"routes/$locale.search-engine.regulation.$regulationId",{"_32":33,"_34":35},"regulationId","f63d8123-cec8-4ddb-9a57-779be7f4cbca","regulationData",{"_36":33,"_37":38,"_119":120,"_121":122},"regulation_id","overview",{"_39":40,"_41":42,"_43":44,"_45":46,"_47":48,"_49":48,"_50":51,"_52":53,"_59":60,"_61":62,"_66":67,"_71":72,"_73":74,"_75":76,"_77":78,"_79":-5,"_80":81,"_82":83,"_84":-5,"_85":86,"_87":88,"_89":88,"_90":91,"_92":93,"_94":95,"_96":97,"_98":99,"_106":107,"_108":109,"_110":111,"_112":113,"_114":115,"_116":-5,"_117":118},"title","Peraturan Daerah (Perda) Kota Pare-Pare Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","short_title","Peraturan Daerah (PERDA) Kota Pare-Pare Nomor 15 Tahun 2016","number","15","year","2016","published_date","2016-12-30","effective_date","status_id","3611a577-44a0-41ad-986d-7457e14f52ff","status",{"_54":51,"_55":56,"_57":58},"id","name","Berlaku","description","Peraturan yang masih berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat","type_id","e00f9d2e-7900-45f1-aed6-8a6a7fc67066","type",{"_54":60,"_55":63,"_64":65},"Peraturan Daerah (Perda)","short_name","Perda","subjects",[68],{"_54":69,"_55":70,"_57":-5},"f4b86401-f3d3-4f51-840b-679bbbde321b","Kependudukan & Catatan Sipil","tags",[],"location","Pemerintah Kota Pare-Pare","place_of_enactment","Parepare","theme","Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan","subject_matter","abstract","\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 15, LD.2016/NO.15
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:	\n \n Terdapat beberapa ketentuan pada Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dilakukan perubahan atas ketentuan tersebut; berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. \n Dasar Hukum: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; \r\n2. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi \r\n3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan \r\n4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasiaan \r\n5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia \r\n6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak \r\n7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah \r\n8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia \r\n9. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan \r\n10. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan \r\n11. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan \r\n12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan \r\n13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah \r\n14. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan \r\n15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota \r\n16. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil; \r\n17. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan secara Nasional; \r\n18. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota )Parepare Nomor 3 Tahun 2010 \r\n19. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan \r\n \n MENGATUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN \n \n
CATATAN:	\n \n Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2016. \n PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE NOMOR 12 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN \n 9 halaman \n \n

","regulatory_relationship","Peraturan ini mengubah:\n1. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.","scope_and_parties","policy_content","Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 15 Tahun 2016 ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 12 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. Perubahan tersebut mencakup:\n\n- SKPD melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan dokumen kependudukan, serta melakukan verifikasi dan validasi data.\n- NIK berlaku seumur hidup, tidak berubah, dan tidak dapat digunakan orang lain, diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh SKPD setelah pencatatan biodata.\n- Kartu Keluarga (KK) diterbitkan oleh SKPD dan ditandatangani oleh Kepala SKPD dengan menggunakan tandatangan basah dan cap stempel basah.\n- Setiap penduduk yang telah berumur 17 tahun atau sudah/pernah kawin wajib memiliki KTP-El yang berlaku seumur hidup.\n- Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap wajib melapor ke SKPD untuk memperoleh Kartu Keluarga dan KTP-el.\n- Orang Asing yang memperoleh Izin Tinggal Terbatas Wajib melaporkan ke SKPD untuk memperoleh SKTT.\n- SKPD wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan.\n- Lurah wajib melaporkan perkembangan penduduk di wilayahnya kepada camat setiap bulan, dan camat wajib melaporkan kepada Walikota melalui SKPD.\n- Setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada SKPD paling lambat 60 hari kerja sejak kelahiran.\n- Setiap kematian wajib dilaporkan oleh Ketua Rukun Tetangga kepada SKPD paling lambat 30 hari sejak tanggal kematian.\n- Perkawinan yang sah wajib dilaporkan untuk dicatatkan paling lambat 60 hari setelah perkawinan dilaksanakan.\n- Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada SKPD paling lambat 30 hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak.\n- Pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada SKPD paling lambat 30 hari sejak perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan.\n- Pencatatan perubahan nama, tempat dan tanggal lahir dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan tempat pemohon.\n- Data Kependudukan digunakan untuk pelayanan publik, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, penegakan hukum dan pencegahan kriminal.\n- SKPD wajib menerbitkan dokumen kependudukan dengan waktu penyelesaian paling lambat dua hari kerja sejak diterimanya semua persyaratan.\n- Pengurusan dan Penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.","transitional_provisions","(-)","sanctions","revokes",[],"revoked_by",[],"partially_revokes",[],"partially_revoked_by",[],"amends",[100],{"_101":102,"_103":104,"_36":105},"text","Perda Kota Pare-Pare No. 12 Tahun 2011 tentang PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN","link","https://peraturan.bpk.go.id/Details/341195/perda-kota-pare-pare-no-12-tahun-2011","d179419b-b420-45d3-a0e9-db5883baa342","amended_by",[],"partially_amends",[],"partially_amended_by",[],"establishes",[],"established_by",[],"constitutional_review","is_verified",false,"english_excerpt","\n

MAYOR OF PAREPARE
SOUTH SULAWESI PROVINCE

REGIONAL REGULATION OF PAREPARE CITY
NUMBER 15 OF 2016
ON
AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION OF PAREPARE CITY NUMBER 12 OF 2011 ON THE IMPLEMENTATION OF POPULATION ADMINISTRATION

WITH THE BLESSINGS OF GOD ALMIGHTY

MAYOR OF PAREPARE,

\n\n \n \n \n \n \n

Considering:

that there are several provisions in the Regional Regulation of Parepare City Number 12 of 2011 concerning the Implementation of Population Administration that are not in accordance with Law Number 24 of 2013 concerning Amendments to Law Number 23 of 2006 concerning Population Administration, it is necessary to amend these provisions;
that based on the considerations as referred to in letter a, it is necessary to stipulate a Regional Regulation on Amendments to the Regional Regulation of Parepare City Number 12 of 2011 concerning the Implementation of Population Administration;

","pdf_url","/proxy/pdf?id=f63d8123-cec8-4ddb-9a57-779be7f4cbca","actionData","errors"]